51 Pegawai KPK Dipecat, BW Duga Firli Berkolusi Melawan Hukum Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto. (MP/Asropih)

MerahPutih.com - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan menyikapi dipecatnya 51 Pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangaaan (TWK).

Pria yang karib disapa BW ini menilai Jokowi memiliki otoritas untuk mengambil alih persoalan TWK Pegawai KPK sebagaimana Pasal 3 ayat (7) PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). BW mengusulkan Jokowi membatalkan keputusan Ketua KPK Firli Bahuri terkait TWK tersebut.

Baca Juga

Ironi KPK Era Firli Bahuri, Kurang Personel Malah Pecat 51 Pegawai

"Untuk itu, Presiden diusulkan mendelegitimasi atau membatalkan keputusan ketua KPK yang diback up para pembantunya tersebut," kata BW dalam keterangan tertulisnya, Kamis (27/5).

BW menegaskan, apabila Jokowi tidak tegas menyelesaikan masalah TWK pegawai KPK, maka dapat dituding menjadi bagian dari pihak tertentu yang menghancurkan serta menyingkirkan pegawai KPK berintegritas.

"Melegalisasi TWK sebagai instrumen litsus yang nyata-nyata anti-Pancasila," tegas dja.

Pasalnya, BW menilai, keputusan KPK untuk memberhentikan ke-51 pegawai yang tidak lolos TWK merupakan sinyal pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Mantan Komisioner KPK Bambang Widjojanto sebut Firli Bahuri berbohong soal Kompol Rossa
Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto. Foto: ANTARA

Mirisnya, kata BW, aktor intelektual di balik upaya itu diduga berasal dari tampuk kekuasaan, khususnya Firli Bahuri dan jajaran pimpinan lembaga antirasuah lainnya. Tindakan ini, menurut dia, mematikan hak keperdataan Pegawai KPK yang selama ini sudah menunjukan kinerjanya.

"Bagaimana mungkin, TWK yang absurd itu dipakai untuk menyingkirkan Pegawai KPK yang sudah terbukti kinerjanya sangat baik dan mengikhlaskan nyawa dan matanya untuk berantas korupsi," kata dia.

Di sisi lain, lanjut BW, banyak ahli yang mempertanyakan akuntabilitas metode TWK tersebut. Bahkan tak jarang yang memberi kesimpulan TWK terbukti berpotensi memuat unsur-unsur yang bersifat rasisme, intoleran, pelanggaran HAM, berpihak pada kepentingan perilaku koruptif, dan bersifat otoriter.

Ia pun memandang, Firli Bahuri dan pimpinan lembaga tinggi lain yang melegalisasi asesmen TWK tersebut patut diduga telah berkolusi untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

"Untuk itu, mereka harus dikualifikasi telah melakukan obstraction of justice karena dapat mengganggu dan menghalangi upaya pemberantasan korupsi," ujarnya.

Tindakan itu, menurut BW, tak hanya menentang instruksi presiden. Namun juga sebagai bentuk penistaan terhadap kepala negara.

"Tindakan dimaksud secara faktual juga dapat dinilai ssebagai perbuatan kriminal karena melawan perintah atasan dari penegak hukum, dalam hal ini presiden, sesuai Pasal 160 KUHP," tegas BW.

Diketahui, sebanyak 51 dari 75 pegawai KPK yang tidak lulus asesmen TWK terpaksa dipecat. Kebijakan tersebut diambil bedasarkan penilaian asesor dan disepakati bersama antara KPK, Kemenpan RB, dan BKN dalam rapat yang digelar di Kantor BKN, Jakarta, Selasa (25/5).

Sementara, 24 pegawai lainnya dinilai masih dimungkinkan untuk dilakukan pembinaan sebelum diangkat menjadi ASN. Mereka akan diminta kesediaannya untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan bela negara. (Pon)

Baca Juga

51 Pegawai KPK Bakal Dipecat, Perintah Jokowi Sebagai Pembina Tertinggi ASN Ditabrak

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Azis Syamsuddin Didakwa Menyuap Eks Penyidik KPK Rp 3 Miliar dan 36 Ribu Dollar AS
Indonesia
Azis Syamsuddin Didakwa Menyuap Eks Penyidik KPK Rp 3 Miliar dan 36 Ribu Dollar AS

Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa mantan Waketum Golkar itu menyuap eks penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju, sebesar Rp 3.099.887.000.

Dapat Tugas Anyar, Kapolri Listyo Kini Ngurusin Persepedaan Nasional
Olahraga
Dapat Tugas Anyar, Kapolri Listyo Kini Ngurusin Persepedaan Nasional

Terpilihnya Listyo Sigit Prabowo menggantikan posisi ketua umum periode 2019-2023 Raja Sapta Oktohari yang harus mundur dari jabatannya karena tidak bisa merangkap jabatan.

Demokrat Ungkap Faktor Kenaikan Elektabilitas AHY
Indonesia
Demokrat Ungkap Faktor Kenaikan Elektabilitas AHY

“Kenaikan elektabilitas ini merupakan buah kerja-kerja kepartaian yang fokus membantu rakyat menghadapi pandemi COVID-19 dan memulihkan ekonomi,” ucap Deputi Riset dan Survei Balitbang DPP Partai Demokrat Mohammad Jibriel dalam siaran pers di Jakarta, Senin (10/1).

[Hoaks atau Fakta]: Uang Haji Habis, Indonesia Gagal Dapat Kuota Haji dan Malaysia Bertambah
Lainnya
[Hoaks atau Fakta]: Uang Haji Habis, Indonesia Gagal Dapat Kuota Haji dan Malaysia Bertambah

Pemerintah Saudi menyatakan, calon jemaah yang bisa mengikuti ibadah haji tahun ini hanyalah warga lokal serta WNA yang sudah menetap di Saudi.

Jokowi: Kebutuhan Jagung Secara Nasional Masih Kurang
Indonesia
Jokowi: Kebutuhan Jagung Secara Nasional Masih Kurang

"Semakin banyaknya petani yang menanam jagung, kekurangan stok jagung secara nasional dapat segera kita tutup dan tidak usah impor lagi," ujar Presiden.

PKS: Industri Miras Jelas Buruk untuk Kesehatan dan Haram
Indonesia
PKS: Industri Miras Jelas Buruk untuk Kesehatan dan Haram

Oleh karena itu, jika ingin rakyat selamat, aturan tersebut memang harus dicabut

Pelonggaran PPKM, Mobilitas Tinggi Jangan Sampai Picu Penambahan Pasien COVID-19
Indonesia
Pelonggaran PPKM, Mobilitas Tinggi Jangan Sampai Picu Penambahan Pasien COVID-19

Mobilitas masyarakat mengalami peningkatan setelah adanya pelonggaran PPKM yang diterapkan pemerintah dalam beberapa waktu terakhir.

KPK Periksa Ihsan Yunus Hingga Ketua DPC PDIP Semarang Terkait Kasus Bansos
Indonesia
KPK Periksa Ihsan Yunus Hingga Ketua DPC PDIP Semarang Terkait Kasus Bansos

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ihsan Yunus dalam kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (Bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek.

Azis Syamsuddin Minta Rita Widyasari Tak Seret Namanya Saat Diperiksa KPK
Indonesia
Azis Syamsuddin Minta Rita Widyasari Tak Seret Namanya Saat Diperiksa KPK

"Pada intinya beliau (Kris) menyampaikan jangan bawa-bawa Bang Azis. Saya sampaikan, niatnya Bang Azis kan sebetulnya membantu saya, Pak. Beliau bilang jangan bawa beliau. Ada beberapa angka yang harus saya akui," kata Rita.

Pemulihan Ekonomi Dunia Masih Timpang
Dunia
Pemulihan Ekonomi Dunia Masih Timpang

Stimulus pemerintah terutama program pemulihan ekonomi nasional (PEN) bidang perlindungan sosial dengan anggaran Rp157,41 triliun mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.