51 Pegawai KPK Bakal Dipecat, Perintah Jokowi Sebagai Pembina Tertinggi ASN Ditabrak Presiden Jokowi. (Foto: Sekretariat Presiden)

MerahPutih.com - Keputusan pemberhentian 51 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada November mendatang, dinilai merupakan wujud tidak menghargai Presiden Joko Widodo.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menilai, berdasarkan revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) semestinya secara administratif lembaga antirasuah itu tunduk pada kekuasaan eksekutif.

Baca Juga:

Cap Merah Bagi 51 Pegawai KPK

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) juga disebutkan bahwa Presiden adalah pembina tertinggi ASN. Pasca perubahan UU KPK, pada Pasal 3 memasukkan KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif.

"Ini berimplikasi pada konteks administrasi mestinya KPK itu tunduk pada eksekutif, dan hal itu dilanggar," jelas Kurnia dalam konferensi pers yang disiarkan di YouTube Sahabat ICW, Rabu (26/5).

Kedua, Pasal 25 UU ASN secara jelas menyebutkan bahwa Presiden adalah pembina tertinggi ASN.

"Itu pun ditabrak oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Pimpinan KPK," sambungnya.

Selain itu , Kurnia menyampaikan, ICW melihat keputusan yang diambil untuk memberhentikan 51 pegawai itu terburu-buru. Padahal, ada banyak kritik terkait keabsahaan pengadaan TWK dari berbagai pihak mulai dari akademisi, aktivis, hingga organisasi keagamaan.

Novel Baswedan. (Foto: Antara)
Novel Baswedan. (Foto: Antara)

Kurnia menegaskan, saat ini 75 pegawai sedang mengajukan laporan tentang Pimpinan KPK pada Dewan Pengawas, Ombudsman hingga Komnas HAM.

"Dorongan kita sebenarnya ada evaluasi menyeluruh dahulu atau setidaknya menunggu dari hasil penyelidikan lebih lanjut dari lembaga-lembaga tadi," ujarnya.

Keputusan pemberhentian dan pembinaan diambil dalam rapat yang digelar lima pimpinan KPK bersama Kementerian PAN RB, Kementerian Hukum dan HAM dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) di kantor BKN RI, Jakarta Timur, Selasa (25/5).

Namun, pimpinan KPK maupun BKN masih menutup rapat nama-nama para pegawai lembaga antirasuah yang tak lolos alih status jadi Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut.

Baca Juga:

51 Pegawai KPK Akan Dipecat, Instruksi Presiden Diabaikan dengan Kasat Mata

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pasien COVID-19 Penuhi RS, Begini Respon Pemerintah Pusat
Indonesia
Pasien COVID-19 Penuhi RS, Begini Respon Pemerintah Pusat

"Pemerintah juga mendorong agar rumah sakit-rumah sakit yang ada di DKI atau yang di Jakarta, untuk dilakukan relaksasi terutama pasien-pasien yang posisinya sudah hampir sembuh," kata Airlangga.

Alasan Keamanan, Massa Tidak Bisa Demo Depan Kedubes Prancis
Indonesia
Alasan Keamanan, Massa Tidak Bisa Demo Depan Kedubes Prancis

Presiden Joko Widodo dengan didampingi para pemuka agama tanah air, telah mengecam pernyataan Presiden Prancis. Selain itu, Presiden Prancis telah meluruskan penyataanya.

184 Negara Ikut Program Biayai Vaksin COVID-19
Dunia
184 Negara Ikut Program Biayai Vaksin COVID-19

Di Indonesia, Presiden Joko Widodo pada 5 Oktober 2020 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi.

Digugat Mantan Anak Buah di PTUN, Riza: Hak Warga
Indonesia
Digugat Mantan Anak Buah di PTUN, Riza: Hak Warga

Bless juga meminta Anies untuk mencabut Keputusan Gubernur (Kepgub) yang membuatnya dijatuhi sanksi berat lantaran pelanggaran kepegawaian.

Jakarta Kerahkan 1.680 Petugas Jaga Kebersihan Perayaan Natal
Indonesia
Jakarta Kerahkan 1.680 Petugas Jaga Kebersihan Perayaan Natal

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menerjunkan sebanyak 1.680 petugas untuk menjaga kebersihan Jakarta saat Natal.

Jokowi: Ekonomi Mulai Bangkit
Indonesia
Jokowi: Ekonomi Mulai Bangkit

Presiden mengatakan, 2021 adalah tahun yang penuh harapan. Pemerintah berupaya keras untuk menuntaskan masalah kesehatan karena pandemi COVID-19.

Kasus COVID-19 Tinggi, DPRD DKI Minta Anies Tambah Tenaga Kesehatan
Indonesia
Kasus COVID-19 Tinggi, DPRD DKI Minta Anies Tambah Tenaga Kesehatan

"Saya minta Pemda DKI sesegera mungkin, jangan menunggu, segera mungkin," jelas Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik

Posko Pengaduan THR Dibuka Sampai 20 Mei
Indonesia
Posko Pengaduan THR Dibuka Sampai 20 Mei

Sebanyak 444 dari 1.150 aduan yang diterima Posko THR 2021, sudah dikirim ke daerah untuk diatensi dinas tenaga kerja di 21 provinsi.

PTM Saat Kasus Menanjak, Satgas Khawatir Picu Klaster Sekolah di Bandung
Indonesia
PTM Saat Kasus Menanjak, Satgas Khawatir Picu Klaster Sekolah di Bandung

Indikasi naiknya kasus COVID-19 Kota Bandung dapat dilihat dari tingginya keterisian ruang isolasi di rumah sakit atau Bed Occupancy Rate (BOR) yang mencapai 90 persen.

Bareskrim Periksa Abu Janda Terkait Dugaan Rasis Pada Natalius Pigai
Indonesia
Bareskrim Periksa Abu Janda Terkait Dugaan Rasis Pada Natalius Pigai

Selain diterpa kasus rasisme terhadap Natalius Pigai, Abu Janda juga harus menghadapi kasus lainnya terkait cuitan 'Islam arogan'. Untuk kasus tersebut, Abu Janda sudah diperiksa polisi pada Senin lalu.