51 Pegawai KPK Akan Dipecat, Kepala BKN Klaim tak Abaikan Arahan Jokowi Kepala BKN Bima Haria Wibisana (ANTARA/ HO-Tangkapan layar Youtube Kemenpan-RB)

MerahPutih.com - Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengklaim tak mengabaikan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN) tidak boleh merugikan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengklaim keputusan mengenai nasib pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat menjadi ASN sudah sesuai dengan undang-undang.

Baca Juga

51 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Dipecat

"Tidak merugikan pegawai tidak berarti dia harus menjadi ASN. Tidak merugikan pegawai bisa saja dia mendapat hak-haknya sebagai pegawai ketika diberhentikan," kata Bima dalam jumpa pers di Kantor BKN, Jakarta, Selasa (25/5).

Bima menjelaskan, 51 pegawai KPK yang akan dipecat tidak akan langsung diberhentikan karena sebagai pegawai mereka memiliki masa kerja. KPK, kata dia, masih boleh memiliki pegawai non ASN hingga 1 November sesuai dengan UU KPK.

"Karena pada saat tanggal 1 November semua pegawai KPK harus sudah menjadi ASN. Jadi yang tidak yang tidak yang TMS 51 orang ini itu nanti masih akan menjadi pegawai KPK sampai 1 November 2021," ujar Bima.

SK penonaktifan 75 pegawai yang tak lolos TWK
SK penonaktifan 75 pegawai yang tak lolos TWK

Bima juga mengklaim bahwa keputusan ini sudah sesuai dengan arahan Jokowi dan sejalan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dia berkukuh keputusan terkait nasib 75 pegawai KPK ini tidak merugikan pegawai.

"Ini juga sudah mengikuti arahan Bapak Presiden bahwa ini tidak merugikan ASN dan dalam keputusan MK tidak merugikan ASN yaitu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Selain UU KPK, Bima menyebut keputusan ini juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Jadi ini ada dua undang-undang yang harus diikuti, tidak hanya bisa satu saja, dua-duanya harus dipenuhi persyaratannya untuk bisa menjadi aparatur sipil negara," kata Bima. (Pon)

Baca Juga

ICW Ungkap 9 Pola Peretasan di Diskusi Eks Pimpinan KPK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PSBB Bogor Diperketat, Mal Wajib Tutup Jam 7 Malam
Indonesia
PSBB Bogor Diperketat, Mal Wajib Tutup Jam 7 Malam

"Ketika jam 7 malam ada yang belum tutup, kita gedor biar tutup," kata Bupati Bogor, Ade Yasin

12 Terduga Teroris Merauke Ditetapkan Tadi Tersangka, Segera Dibawa ke Jakarta
Indonesia
12 Terduga Teroris Merauke Ditetapkan Tadi Tersangka, Segera Dibawa ke Jakarta

Semua tersangka teroris akan diterbangkan ke Jakarta

Koalisi Antikorupsi: Pernyataan Kepala BKN Bukti TWK Menargetkan Orang-orang Tertentu
Indonesia
Koalisi Antikorupsi: Pernyataan Kepala BKN Bukti TWK Menargetkan Orang-orang Tertentu

Koalisi Masyarakat Antikorupsi menilai pernyataan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana, membuka kedok Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai alat untuk menyingkirkan orang-orang tertentu yang sudah ditarget sebelum tes tersebut dilakukan.

12 Prajurit KRI Nanggala-402 Warga Surabaya
Indonesia
12 Prajurit KRI Nanggala-402 Warga Surabaya

agi Beliau-Beliau, menjaga laut Indonesia adalah segalanya. Wira Ananta Rudira, tabah sampai akhir, sebuah pengabdian yang dijalankan hingga tuntas dengan penuh keteguhan," ujar Eri.

Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadan 1442 Hijriah pada 13 April
Indonesia
Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadan 1442 Hijriah pada 13 April

PP Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan 1442 Hijriah jatuh pada 13 April 2021

Sukmo Harsono Siap Jadi Dubes Pertama yang Divaksin COVID-19
Indonesia
Sukmo Harsono Siap Jadi Dubes Pertama yang Divaksin COVID-19

"Saya sebagai Duta Besar apabila secara medis dinyatakan layak untuk divaksin, maka siap menjadi Dubes pertama yang akan divaksin," kata Dubes Sukmo.

Indonesia Tawarkan Tiongkok Investasi di Industri Ban
Indonesia
Indonesia Tawarkan Tiongkok Investasi di Industri Ban

Indonesia merupakan eksportir karet alam terbesar kedua di dunia dengan nilai 3,9 miliar dolar AS atau berkontribusi sebesar 29,8 persen terhadap nilai ekspor karet seluruh dunia.

Wapres Perintahkan Isu Polhukam Tidak Halangi Pembangunan Papua
Indonesia
Wapres Perintahkan Isu Polhukam Tidak Halangi Pembangunan Papua

Aspek polhukam dan aspek-aspek krusial lainnya, seperti isu pertanahan dan tata kelola keuangan dari pembangunan di Papua terkawal dan tertangani secara paralel, sinergis, dan saling menguatkan.

Dewas KPK Dinilai Lambat Proses Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri
Indonesia
Dewas KPK Dinilai Lambat Proses Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Bahkan tindakan Firli itu berpotensi melanggar hukum

Panitia Pernikahan Anak Rizieq Janji Terapkan Prokes, Siap Jaga Jarak
Indonesia
Panitia Pernikahan Anak Rizieq Janji Terapkan Prokes, Siap Jaga Jarak

Seluruh tamu undangan agar bawa masker cadangan