51 Pegawai KPK Akan Dipecat, Kepala BKN Klaim tak Abaikan Arahan Jokowi Kepala BKN Bima Haria Wibisana (ANTARA/ HO-Tangkapan layar Youtube Kemenpan-RB)

MerahPutih.com - Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengklaim tak mengabaikan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN) tidak boleh merugikan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengklaim keputusan mengenai nasib pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat menjadi ASN sudah sesuai dengan undang-undang.

Baca Juga

51 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Dipecat

"Tidak merugikan pegawai tidak berarti dia harus menjadi ASN. Tidak merugikan pegawai bisa saja dia mendapat hak-haknya sebagai pegawai ketika diberhentikan," kata Bima dalam jumpa pers di Kantor BKN, Jakarta, Selasa (25/5).

Bima menjelaskan, 51 pegawai KPK yang akan dipecat tidak akan langsung diberhentikan karena sebagai pegawai mereka memiliki masa kerja. KPK, kata dia, masih boleh memiliki pegawai non ASN hingga 1 November sesuai dengan UU KPK.

"Karena pada saat tanggal 1 November semua pegawai KPK harus sudah menjadi ASN. Jadi yang tidak yang tidak yang TMS 51 orang ini itu nanti masih akan menjadi pegawai KPK sampai 1 November 2021," ujar Bima.

SK penonaktifan 75 pegawai yang tak lolos TWK
SK penonaktifan 75 pegawai yang tak lolos TWK

Bima juga mengklaim bahwa keputusan ini sudah sesuai dengan arahan Jokowi dan sejalan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dia berkukuh keputusan terkait nasib 75 pegawai KPK ini tidak merugikan pegawai.

"Ini juga sudah mengikuti arahan Bapak Presiden bahwa ini tidak merugikan ASN dan dalam keputusan MK tidak merugikan ASN yaitu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Selain UU KPK, Bima menyebut keputusan ini juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Jadi ini ada dua undang-undang yang harus diikuti, tidak hanya bisa satu saja, dua-duanya harus dipenuhi persyaratannya untuk bisa menjadi aparatur sipil negara," kata Bima. (Pon)

Baca Juga

ICW Ungkap 9 Pola Peretasan di Diskusi Eks Pimpinan KPK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
46 Kelurahan di Banjarmasih Gelar Sekolah Tatap Muka
Indonesia
46 Kelurahan di Banjarmasih Gelar Sekolah Tatap Muka

Dinas Pendidikan mengeluarkan surat pemberitahuan kepada sekolah di enam kelurahan dari 52 kelurahan di kota ini untuk menunda PTM karena status zona oranye.

KPK Periksa Komisaris Rajawali Prama Indonesia Terkait Kasus Bansos
Indonesia
KPK Periksa Komisaris Rajawali Prama Indonesia Terkait Kasus Bansos

Daning akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Sosial Matheus Joko Santoso.

Alasan Novel Baswedan cs tak Lolos TWK: Dianggap Menentang Pimpinan dan Pemikiran Liberal
Indonesia
Alasan Novel Baswedan cs tak Lolos TWK: Dianggap Menentang Pimpinan dan Pemikiran Liberal

Direktur Pembinaan Jaringan Antarkomisi dan Instansi (PJAKI) KPK Sujanarko, menyebut salah satu pegawai tak lolos TWK karena dianggap bertentangan dengan pimpinan KPK.

Penyaluran Bansos di Kota Bandung Tidak Boleh Ada Potongan
Indonesia
Penyaluran Bansos di Kota Bandung Tidak Boleh Ada Potongan

Pemerintah Kota Bandung kembali menyalurkan Bantuan Sosial PPKM Darurat 2021 berupa uang tunai sebesar Rp 500.000. Penyaluran bansos ini dilaksanakan sekali selama masa PPKM Darurat.

Sertifikasi Profesi Jadi Cara Kemenaker Turunkan Angka Pengangguran
Indonesia
Sertifikasi Profesi Jadi Cara Kemenaker Turunkan Angka Pengangguran

Sebanyak 59,62 persen berstatus pekerja informal dan sebagian besar berpendidikan maksimal SD ke bawah (40,38 persen).

Satgas Ingatkan Pemda Tidak Tutupi Fakta Perkembangan Kasus COVID-19
Indonesia
Satgas Ingatkan Pemda Tidak Tutupi Fakta Perkembangan Kasus COVID-19

"Belajar dari pengalaman Kudus dan lima kabupaten di sekitarnya, ada kelemahan di tingkat ini. Oleh karenanya, fungsi posko PPKM mikro ini akan terus kita berdayakan, kita optimalkan," kata Ganip.

Tidak Ada Terpapar COVID-19, Jakarta Kembali Uji Coba Sekolah Tatap Muka
Indonesia
Tidak Ada Terpapar COVID-19, Jakarta Kembali Uji Coba Sekolah Tatap Muka

Pihak sekolah harus membuat pakta integritas yang kemudian diserahkan kepada Disdik DKI. Tetapi, mereka tidak perlu asesmen dari awal.

Pemprov DKI Pantau Bendung Katulampa Awasi Kiriman Banjir Bandang
Indonesia
Pemprov DKI Pantau Bendung Katulampa Awasi Kiriman Banjir Bandang

"BPBD memantau tinggi Muka Air di Katulampa," ujar Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD DKI, M Insaf

COVID-19 Mengkhawatirkan, Warga Bandung Mulai Mau Ikut Vaksinasi
Indonesia
COVID-19 Mengkhawatirkan, Warga Bandung Mulai Mau Ikut Vaksinasi

"Ini merupakan langkah ikhtiar saya sekaligus melindungi keluarga. Selagi kata pemerintah itu aman, ya saya ikut divaksin," kata firman.

Vaksinasi COVID-19 Tidak Tambah Defisit APBN
Indonesia
Vaksinasi COVID-19 Tidak Tambah Defisit APBN

Pemerintah akan mendatangkan ratusan juta dosis vaksin tersebut dari setidaknya lima sumber.