51 Pegawai Bakal Dipecat, WP KPK Tentukan Sikap Malam ini Ketua WP KPK Yudi Purnomo. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) tengah mempelajari terlebih dahulu hasil konferensi pers (konpers) terkait pemecatan 51 pegawai tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Ketua WP KPK, Yudi Purnomo Harahap menyatakan pihaknya bakal menentukan sikap pada Selasa (25/5) malam. Menurut Yudi, hasil konferensi pers di kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) tidak sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca Juga

BKN Beberkan Indikator TWK Penyebab 51 Pegawai KPK Dipecat

"Kami akan mempelajari dulu hasil konpers-nya tadi yang tidak sesuai arahan presiden dan setelah itu kami akan menyatakan sikap malam ini juga," kata Yudi dalam keterangannya, Selasa (25/5).

Diketahui, sebanyak 51 dari 75 pegawai KPK yang tidak lulus asesmen TWK terpaksa dipecat. Kebijakan tersebut diambil bedasarkan penilaian asesor dan disepakati bersama antara KPK, Kemenpan RB, dan BKN dalam rapat yang digelar di Kantor BKN, Jakarta Timur, Selasa (25/5).

"Yang 51 (pegawai) tentu karena sudah tidak bisa dilakukan pembinaan berdasarkan penilaian asesor, tentu tidak bisa bergabung lagi dengan KPK," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, Selasa (25/5).

Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap. ANTARA/Benardy Ferdiansyah

Alex menambahkan, asesor menyatakan 24 pegawai dinilai masih dimungkinkan untuk dilakukan pembinaan sebelum diangkat menjadi ASN. Mereka akan diminta kesediaannya untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan bela negara serta TWK ulang.

"Dan pada saat setelah selesai pendidikan dan pelatihan wawasan kebangsaan dan bela negara, kalau kemudian yang bersangkutan itu tidak lulus (tes) yang bersangkutan tidak bisa diangkat menjadi ASN," kata Alex.

Keputusan ini tidak sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar TWK tak bisa menjadi dasar penonaktifan 75 pegawai KPK. Terlebih, putusan Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa proses alih status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK. (Pon)

Baca Juga

Cap Merah Bagi 51 Pegawai KPK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
28 Warga Binaan Rutan Klas 1A Surakarta Dapat Remisi Natal
Indonesia
28 Warga Binaan Rutan Klas 1A Surakarta Dapat Remisi Natal

Meskipun mendapatkan remisi tidak ada satu pun napi yang langsung bebas setelah mendapatkan pengurangan masa tahanan.

MUI Minta Umat Salat Idulfitri dan Berlebaran di Rumah
Indonesia
MUI Minta Umat Salat Idulfitri dan Berlebaran di Rumah

Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta umat untuk menerapkan protokol kesehatan saat Hari Raya Idulfitri.

Alat Isap dan Sabu 0,78 Gram Ditemukan di Rumah Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie
Indonesia
Alat Isap dan Sabu 0,78 Gram Ditemukan di Rumah Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie

Artis Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakrie ditangkap polisi karena diduga menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu.

Puan Desak Pemerintah Penuhi Hak Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat
Indonesia
Puan Desak Pemerintah Penuhi Hak Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat

Ia mengeklaim, selama ini DPR selalu berupaya menjalankan amanat konstitusi melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.

Ekonomi Menggeliat, PMI Bandung Berharap Raih Rp1 Miliar di Bulan Dana
Indonesia
Ekonomi Menggeliat, PMI Bandung Berharap Raih Rp1 Miliar di Bulan Dana

"PMI berharap di Bulan Juni sudah mulai, biasanya tiga bulan. Tapi kalau target belum tercapai biasanya ada perpanjangan dua bulan," terang Anto Sumardianto, Senin (26/4).

Delapan Nakes Meninggal dalam Sepekan, Wagub DKI: Karena di Garda Terdepan
Indonesia
Delapan Nakes Meninggal dalam Sepekan, Wagub DKI: Karena di Garda Terdepan

Masyarakat juga diminta tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan

Ini Alasan Pemprov DKI Kurangi Ruas Jalan Ganjil Genap
Indonesia
Ini Alasan Pemprov DKI Kurangi Ruas Jalan Ganjil Genap

Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk mengurangi ruas jalan dalam aturan ganjil genap seiring Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3.

1001 Alasan Orang Nekat dan Ancaman Kapolda Bertindak Represif
Indonesia
1001 Alasan Orang Nekat dan Ancaman Kapolda Bertindak Represif

Padahal target kami dua; mengurangi mobilitas dan meniadakan kerumunan

Pesepeda Ditabrak Mobil di Bundaran HI, Polisi Singgung Soal Jalur Sepeda
Indonesia
Pesepeda Ditabrak Mobil di Bundaran HI, Polisi Singgung Soal Jalur Sepeda

Seorang pesepeda menjadi korban tabrak lari mobil di Bundaran HI, Jakarta Pusat.

Kapolri Rombak Sejumlah Jabatan, Ketua DPR Sebut Langkah Awal Pembenahan
Indonesia
Kapolri Rombak Sejumlah Jabatan, Ketua DPR Sebut Langkah Awal Pembenahan

Ia berharap sikap tegas Kapolri memberi efek jera