50 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PDIP dan Nasdem Beri Catatan Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat, Supratman Andi Agtas. (ANTARA/ Abdu Faisal)

MerahPutih.com - Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Rabu, menyepakati 50 rancangan undang-undang yang masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas tahun 2020.

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan seluruh fraksi di DPR RI menyetujui pembahasan 50 RUU tersebut.

Baca Juga

UU Omnibus Law Didemo, Mahfud: Salah Paham

"Semua fraksi menyetujui hasil penyusunan 50 RUU untuk masuk Prolegnas Prioritas 2020, di mana ada empat RUU yang carry over pembahasannya dan lima RUU kumulatif terbuka," kata Supratman di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (22/1).

Ketua DPR dan Legislasi DPR
Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas. Foto: DPR RI

Supratman mengatakan terdapat dua fraksi yang menyetujui dengan catatan yakni PDI Perjuangan dan Nasdem.

Baca Juga

Gelar Rapat Paripurna, DPR Bakal Bahas 50 RUU Termasuk Omnibus Law

PDI Perjuangan menilai RUU yang carry over tetap dilakukan pembahasan mendalam, sementara RUU tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara tidak termasuk RUU carry over.

Senada dengan PDI Perjuangan, Nasdem juga memberikan catatan serupa yakni agar RUU dengan status carry over tetap membutuhkan pembahasan terbatas pada beberapa materi dan RUU tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara belum tepat dikatakan RUU carry over.

Setelah Supratman membacakan laporannya, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar menanyakan persetujuan anggota rapat paripurna untuk menyetujui 50 RUU yang masuk Prolegnas Prioritas DPR RI 2020.

Baca Juga

Puan Pastikan DPR Belum Terima Draf Omnibus Law

"Apakah Prolegnas RUU Priotias bisa disetujui?" tanya Muhaimin. Pertanyaan itu dijawab kata setuju oleh 327 anggota yang menghadiri Rapat Paripurna. (*)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kapolri Idham Azis Naikkan Pangkat Ribuan Anak Buahnya
Indonesia
Kapolri Idham Azis Naikkan Pangkat Ribuan Anak Buahnya

"Yang dinaikan pangkatnya sebanyak 44.884 personel dari Satker Mabes Polri dan Polda jajaran," kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono

Tingkatkan Pengendalian Gratifikasi, KPK Minta Instansi Sampaikan Rencana Kerja
Indonesia
Tingkatkan Pengendalian Gratifikasi, KPK Minta Instansi Sampaikan Rencana Kerja

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta instansi untuk segera menyampaikan rencana kerja Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) tahun 2021.

Terpancing Ajakan Konvoi Hitamkan Solo, Puluhan Pesilat Diamankan Polisi
Indonesia
Terpancing Ajakan Konvoi Hitamkan Solo, Puluhan Pesilat Diamankan Polisi

Mereka diamankan setelah terhasut ajakan konvoi hitamkan Solo di media sosial sebagai buntut adanya pesilat Persaudaraan Setia Hati Terate (PS HT) dibacok orang tidak dikenal pada Senin (14/9).

Kepala Daerah Diperintahkan Konsisten Kendalikan Penyebaran COVID-19
Indonesia
Kepala Daerah Diperintahkan Konsisten Kendalikan Penyebaran COVID-19

pemerintah daerah juga harus secara masif dan sistematis menyosialisasikan kebijakan dan mekanisme vaksinasi COVID-19.

Masjid Istiqlal tak Gelar Salat Idul Adha karena Berpotensi Jadi Klaster COVID
Indonesia
Masjid Istiqlal tak Gelar Salat Idul Adha karena Berpotensi Jadi Klaster COVID

“Mencermati perkembangan pandemi COVID-19 di Indonesia, khususnya DKI Jakarta, Istiqlal tidak akan menggelar Salat Idul Adha 10 Zulhijjah 1441H," tegas Fachrul

Drone Tiongkok 'Menyusup' ke Laut NKRI, Ahli Intelijen Wanti-Wanti TNI-AL
Indonesia
Drone Tiongkok 'Menyusup' ke Laut NKRI, Ahli Intelijen Wanti-Wanti TNI-AL

Kemhan, Mabes TNI dan Mabes TNI-AL tidak boleh memandang remeh

Ini Aturan Pengguna KRL saat PSBB Total Jakarta
Indonesia
Ini Aturan Pengguna KRL saat PSBB Total Jakarta

KCI memastikan terus menerapkan protokol kesehatan dengan ketat bagi seluruh pengguna KRL maupun petugas stasiun.

Fahd A Rafiq Siap Bongkar Keterlibatan Pihak Lain di Kasus Korupsi Kemenag
Indonesia
Fahd A Rafiq Siap Bongkar Keterlibatan Pihak Lain di Kasus Korupsi Kemenag

Fahd sempat menyatakan bahwa semua anggota DPR Komisi VIII DPR RI periode 2009-2014 terlibat dalam korupsi Kemenag.

TNI Waspadai Orang yang Mengaku Jadi Korban Penyerangan Polsek Ciracas
Indonesia
TNI Waspadai Orang yang Mengaku Jadi Korban Penyerangan Polsek Ciracas

Dudung tak menutup kemungkinan adanya korban lain yang meninggalkan lokasi kejadian

Warga Depok Ini Tetap Nyoblos meski Menolak Pilkada Digelar saat Pandemi
Indonesia
Warga Depok Ini Tetap Nyoblos meski Menolak Pilkada Digelar saat Pandemi

Dia tetap memakai hak suaranya untuk memilih calon wali kota dan wakil wali kota Depok, Jawa Barat.