50 Ribu Pekerja Migran Indonesia Balik Ke Tanah Air Kedatangan pekerja migran Indonesia. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pemerintah memprediksikan 49.682 pekerja migran Indonesia (PMI) kembali ke Tanah Air pada periode April hingga Mei 2021. Pemulangan PMI karena habis masa perjanjian kerjanya.

"Rinciannya, 24.215 PMI pada bulan April dan 25.467 PMI pada bulan Mei," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto di Jakarta, Senin (10/5).

Baca Juga:

Menkes Khawatir Kasus COVID-19 Melonjak setelah Libur Lebaran

Airlangga mengatakan, kepulangan ini, perlu diantisipasi, yaitu dilakukan penerapan protokol kesehatan yang ketat dengan melakukan karantina selama 5 hari di daerah kedatangan serta dilakukan PCR-test kepada masing-masing orang.

Berdasarkan hasil testing sejauh ini menunjukkan kasus positif COVID-19 cukup tinggi sehingga perlu antisipasi kenaikan kasus yang terjadi di daerah pemasukan PMI.

Ia mencontohkan, terdapat permasalahan di Sumatera Utara, Riau (Dumai), Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Barat terkait dengan kebutuhan tempat untuk karantina dan perawatan bagi PMI yang positif.

"Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga telah menambahkan kapasitas tempat tidur untuk menampung PMI, misalnya RS Pertamina Dumai," kata Airlangga.

Menhub, Menkes dan Menko Perekonomian saat berikan keterangan pers. (Foto: Sekretariat Presiden)
Menhub, Menkes dan Menko Perekonomian saat berikan keterangan pers. (Foto: Sekretariat Presiden)

Sesuai dengan Instruksi Mendagri Nomor 10 Tahun 2021, kata Airlangga, pelaksanaan koordinasi oleh pemerintah daerah (pemda) dengan Satgas COVID-19.

Pelaksanaan itu dikoordinasikan oleh panglima kodam (pangdam) di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah mengeluarkan Instruksi Mendagri Nomor 10 Tahun 2021 yang di dalamnya antara lain mengatur tentang kepulangan para pekerja migran.

Dalam aturan tersebut, Mendagri menginstruksikan para kepala daerah untuk melakukan pengawasan masuknya pekerja migran Indonesia (PMI) dengan berkoordinasi dengan unsur terkait.

"Bersama dengan Panglima Kodam selaku penanggung jawab melakukan pengawasan terhadap masuknya PMI melalui Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sumatra Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Utara dengan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait (Bea Cukai dan Imigrasi)," bunyi Inmendagri 10/2021. (Asp)

Baca Juga:

Ledakan Kasus COVID-19 Mengintai Setelah Lebaran, PPKM Mikro Diperpanjang

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Setahun Merantau Jawab 4 Salah Kaprah Tentang Tiongkok
Indonesia
Setahun Merantau Jawab 4 Salah Kaprah Tentang Tiongkok

Randy sendiri berada di Tiongkok sejak Agustus 2019

Hujan Abu Guyur Wilayah Timur Lereng Merapi
Indonesia
Hujan Abu Guyur Wilayah Timur Lereng Merapi

Hujan abu mengguyur di sejumlah dusun yang berada di sisi timur Gunung Merapi setelah terjadinya guguran lava pijar pada Minggu (10/1) malam.

BPK Bakal Periksa Proses Pengadaan dan Distribusi Vaksin COVID-19
Indonesia
BPK Bakal Periksa Proses Pengadaan dan Distribusi Vaksin COVID-19

Permasalahan tersebut meliputi antara lain risiko finansial dalam pengadaan dan distribusi vaksin serta isu-isu yang berkembang di masyarakat

KPK Gandeng PPATK Telusuri Aliran Duit Suap Ekspor Benur
Indonesia
KPK Gandeng PPATK Telusuri Aliran Duit Suap Ekspor Benur

"Tentu KPK akan melibatkan pihak lain termasuk pihak perbankan maupun PPATK dalam penelusuran dugaan aliran dana dalam perkara tersebut," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri

Bantah Pernyataan Kubu Moeldoko, Kemenkumham Akui Belum Terima Dokumen Hasil KLB Demokrat
Indonesia
Bantah Pernyataan Kubu Moeldoko, Kemenkumham Akui Belum Terima Dokumen Hasil KLB Demokrat

Kementerian Hukum dan HAM mengakui belum menerima dokumen hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Menterinya Ditangkap, KKP Minta Biarkan Penyidik KPK Kerja Profesional
Indonesia
Menterinya Ditangkap, KKP Minta Biarkan Penyidik KPK Kerja Profesional

Kami masih menunggu informasi resmi dari pihak KPK tentang penangkapan Menteri Edhy Prabowo,

Terlibat Prostitusi Anak di Bawah Umur, Artis Cynthiara Alona Terancam 10 Tahun Bui
Indonesia
Terlibat Prostitusi Anak di Bawah Umur, Artis Cynthiara Alona Terancam 10 Tahun Bui

Atas perbuatannya, Cynthiara Alona dkk dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan Ancaman 10 tahun penjara.

Alasan Paspampres Lumpuhkan Langsung Pengendara Moge Dekat Istana
Indonesia
Alasan Paspampres Lumpuhkan Langsung Pengendara Moge Dekat Istana

Pasukan Paspampres menghentikan dan "melumpuhkan" rombongan motor gede (moge) di dekat Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (21/2).

Luhut Ingin Program Baik di KKP Jangan Berhenti
Indonesia
Luhut Ingin Program Baik di KKP Jangan Berhenti

Luhut akan menggelar rapat dengan seluruh jajaran eselon 1 dan 2 KKP