50 Ribu Pekerja Migran Indonesia Balik Ke Tanah Air Kedatangan pekerja migran Indonesia. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pemerintah memprediksikan 49.682 pekerja migran Indonesia (PMI) kembali ke Tanah Air pada periode April hingga Mei 2021. Pemulangan PMI karena habis masa perjanjian kerjanya.

"Rinciannya, 24.215 PMI pada bulan April dan 25.467 PMI pada bulan Mei," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto di Jakarta, Senin (10/5).

Baca Juga:

Menkes Khawatir Kasus COVID-19 Melonjak setelah Libur Lebaran

Airlangga mengatakan, kepulangan ini, perlu diantisipasi, yaitu dilakukan penerapan protokol kesehatan yang ketat dengan melakukan karantina selama 5 hari di daerah kedatangan serta dilakukan PCR-test kepada masing-masing orang.

Berdasarkan hasil testing sejauh ini menunjukkan kasus positif COVID-19 cukup tinggi sehingga perlu antisipasi kenaikan kasus yang terjadi di daerah pemasukan PMI.

Ia mencontohkan, terdapat permasalahan di Sumatera Utara, Riau (Dumai), Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Barat terkait dengan kebutuhan tempat untuk karantina dan perawatan bagi PMI yang positif.

"Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga telah menambahkan kapasitas tempat tidur untuk menampung PMI, misalnya RS Pertamina Dumai," kata Airlangga.

Menhub, Menkes dan Menko Perekonomian saat berikan keterangan pers. (Foto: Sekretariat Presiden)
Menhub, Menkes dan Menko Perekonomian saat berikan keterangan pers. (Foto: Sekretariat Presiden)

Sesuai dengan Instruksi Mendagri Nomor 10 Tahun 2021, kata Airlangga, pelaksanaan koordinasi oleh pemerintah daerah (pemda) dengan Satgas COVID-19.

Pelaksanaan itu dikoordinasikan oleh panglima kodam (pangdam) di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah mengeluarkan Instruksi Mendagri Nomor 10 Tahun 2021 yang di dalamnya antara lain mengatur tentang kepulangan para pekerja migran.

Dalam aturan tersebut, Mendagri menginstruksikan para kepala daerah untuk melakukan pengawasan masuknya pekerja migran Indonesia (PMI) dengan berkoordinasi dengan unsur terkait.

"Bersama dengan Panglima Kodam selaku penanggung jawab melakukan pengawasan terhadap masuknya PMI melalui Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sumatra Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Utara dengan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait (Bea Cukai dan Imigrasi)," bunyi Inmendagri 10/2021. (Asp)

Baca Juga:

Ledakan Kasus COVID-19 Mengintai Setelah Lebaran, PPKM Mikro Diperpanjang

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA] Baru Tiga Bulan Nikah, Istri Ceraikan Suami Gegara Dukung Jokowi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Baru Tiga Bulan Nikah, Istri Ceraikan Suami Gegara Dukung Jokowi

Unggahan tersebut disertai narasi “Bener gak sih ini beritanya…?!! istrinya takut punya keturunan Cebong Botol”

Punya Kenangan di Solo, Kapolri Listyo Sigit Mampir ke Loji Gandrung dan Kangen Makan Gudeg
Indonesia
Punya Kenangan di Solo, Kapolri Listyo Sigit Mampir ke Loji Gandrung dan Kangen Makan Gudeg

Listyo mampir ke Loji Gandrung ditemani Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka

Indonesia Punya Pusat Kendali Kereta Api Tercanggih di Asia Tenggara
Indonesia
Indonesia Punya Pusat Kendali Kereta Api Tercanggih di Asia Tenggara

OCC atau Pusat Kendali Operasi itu menjadi yang terbesar dan tercanggih di Asia Tenggara karena memiliki tingkat kompleksitas tinggi dan memadupadankan berbagai sistem interlocking yang ada saat ini di Jakarta.

Dapat Jatah di Kementerian, 3 Jenderal Polisi Ini Didesak Pensiun
Indonesia
Dapat Jatah di Kementerian, 3 Jenderal Polisi Ini Didesak Pensiun

"Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian" jelasnya.

KPK Gelar Orientasi Pegawai ASN
Indonesia
KPK Gelar Orientasi Pegawai ASN

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, melalui orientasi ini, diharapkan dapat menguatkan profesionalisme, akuntable dan independensi pegawai KPK.

Pemkot Solo Tunggu Instruksi Pusat soal Vaksin Gotong Royong
Indonesia
Pemkot Solo Tunggu Instruksi Pusat soal Vaksin Gotong Royong

Disinggung pelaksanaan vaksinasi gotong royong, ia menegaskan sampai sejauh ini masih menunggu instruksi dari pusat.

Pimpinan KPK Benarkan Ciduk Bupati Nganjuk
Indonesia
Pimpinan KPK Benarkan Ciduk Bupati Nganjuk

Ghufron mengatakan saat ini, tim satgas KPK sedang melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terjaring dalam OTT tersebut.

Kecewa dengan Pemprov DKI, Orang Tua Siswa: PPDB Kejamnya Melebihi Corona
Indonesia
Kecewa dengan Pemprov DKI, Orang Tua Siswa: PPDB Kejamnya Melebihi Corona

Kekecewaan itu mereka sampaikan melalui karangan bunga yang terpajang di depan kantor Gubernur Anies Baswedan Balaikota DKI, Jakarta Pusat, Senin (6/7).

Ini Kata TNI AL Soal Penemuan Drone Bawah Laut Milik Asing
Indonesia
Ini Kata TNI AL Soal Penemuan Drone Bawah Laut Milik Asing

Kepala Staf Angkatan Lauy Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan, drone bawah laut diduga milik asing yang ditemukan nelayan di perairan Selayar, Sulawesi Selatan, merupakan seaglider untuk riset bawah laut.

Ikuti Keputusan Anies, KPK Keluarkan Kebijakan WFH
Indonesia
Ikuti Keputusan Anies, KPK Keluarkan Kebijakan WFH

Dalam hal pertemuan tatap muka tidak dapat dihindari, pertemuan dibatasi waktu paling lama 3 jam