5 Program Pemkot Bandung Hadapi PHK dan Pengangguran Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana bagikan beras. (Foto: Humas Kota Bandung)

MerahPutih.com - Angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan pengangguran di Kota Bandung meningkat saat pandemi COVID-19 tahun kedua ini. Selain itu, banyaknya perusahaan yang terpaksa merumahkan sebagian pekerjanya, dan terpaksa mengurangi upah pekerja.

Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandung, Marsana mengatakan, pengangguran di Kota Bandung mencapai 3,03 persen.

"Dari awal 2020 sampai hari ini, awalnya 8,16 persen menjadi 11,19 persen. Atau dari 105 ribu kini menjadi 147 ribuan,” ungkap Marsana, Kamis (29/7).

Baca Juga:

DPRD Jabar Soroti Insentif Nakes Telat dan PHK Massal

Tahun ini PHK cukup tingi, selama Januari hingga Juli sebanyak 12.024 orang kehilangan pekerjaannya. Di antaranya 4.626 di PHK, kemudian 5.526 orang lainnya habis kontrak/mengundurkan diri, dan selebihnya sebab yang lain.

"Sementara itu ketersediaan lowongan pekerjaan dibangingkan tahun lalu mengalami penurunan hampir separuhnya lebih. Tahun sebelumnya sekira 13.000, sekarang hanya 5.000an,” tuturnya.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung telah menyiapkan sejumlah strategi guna menekan angka pengangguran dan mendorong pemulihan ekonomi di Kota Bandung. Berikut 5 strategi yang ditempuh Pemkot Bandung:

1. Memperbaiki layanan sistem ketenagakerjaan agar dapat diakses dengan mudah dan murah. Yakni melalui aplikasi NEW BIMMA atau Bandung Integrated Manpower Management Application. Aplikasi tersebut bisa diakses secara gratis melalui laman disnaker.bandung.go.id. Di sana tak hanya menyediakan layanan bursa kerja, tetapi hampir 30 layanan ketenagakerjaan dapat diakses secara online.

2.Pemkot melalui Disnaker memfasilitasi pelatihan program kerja baik itu berbasis masyarakat maupun berbasis kompetensi.

3. Membangun jejaring bursa kerja dengan memfasilitasi antara penyedia kerja dengan para pencari kerja. Sebagai contoh, Disnaker mengadakan Job Fair Online pada Juni lalu.

4.Disnaker mendorong setiap lembaga pendidikan agar membentuk bursa kerja khusus dan bekerjasama dengan perusahaan maupun industri. Sebab, kata dia, lulusan SMP/SMA menjadi penyumbang terbesar angka pengangguran di Kota Bandung.

5. Disnaker terus berupaya mendorong serikat pekerja untuk menjalin hubungan industrial yang harmonis dengan pengusaha. Hal itu guna mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK.

Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandung, Marsana. (Humas Kota Bandung)
Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandung, Marsana. (Humas Kota Bandung)

“Karena kondisi saat ini apabila tidak dijaga hubungan, bisa terjadi benturan. Karena ada pengurangan hak-hak pekerja dan dampaknya bisa terjadi PHK yang besar lagi. Ini yang terus kita dorong supaya hubungan mereka tetap berjalan baik,” ungkapnya.

Marsana mengakui, berkurangnya PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Bandung sangat berdampak kepada berkurangnya kegiatan. Tetapi meski begitu, di tengah keterbatasan anggaran pihaknya terus berupaya memfasilitasi penempatan tenaga kerja.

"Itu terus kita lakukan walaupun hanya secara online tapi mungkin bisa dirasakan manfaatnya oleh banyak orang,” ucapnya. (Imanha/Jawa Barat)

Baca Juga:

Bantuan Subsidi Upah Diharapkan Cegah PHK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dirjen Otda Sebut Kunjungan ke Timika Tak Terkait Papua Tengah
Indonesia
Dirjen Otda Sebut Kunjungan ke Timika Tak Terkait Papua Tengah

Rencana pembentukan daerah otonomi baru (DOB) sampai saat ini belum dilakukan lantaran masih akan dilakukan revisi terhadap UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pidato HUT ke-76 RI, Anies: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Indonesia
Pidato HUT ke-76 RI, Anies: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

HUT ke-76 RI ini merupakan tahun kedua Indonesia memperingati hari kemerdekaan di masa pandemi

RUU Larangan Minol Dinilai Bakal Bersinggungan dengan Berbagai Macam Tradisi
Indonesia
RUU Larangan Minol Dinilai Bakal Bersinggungan dengan Berbagai Macam Tradisi

Fraksi PKB juga akan melihat aturan terkait larangan minuman beralkohol yang sudah ada

MUI Beberkan Alasan Bolehkan Vaksin AstraZeneca, meski Mengandung Babi
Indonesia
MUI Beberkan Alasan Bolehkan Vaksin AstraZeneca, meski Mengandung Babi

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengakui vaksin AstraZeneca mengandung unsur haram dalam pembuatannya.

Cek Pembelajaran Tatap Muka di Solo, Ganjar Minta Waspadai Klaster Sekolah
Indonesia
Cek Pembelajaran Tatap Muka di Solo, Ganjar Minta Waspadai Klaster Sekolah

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengecek uji coba pembelajaran tatap muka (PTM) di MAN 1 Solo, Jawa Tengah, Senin (29/3).

 Kuliah Tatap Muka Perguruan Tinggi Swasta Tergantung Hasil PPKM
Indonesia
Kuliah Tatap Muka Perguruan Tinggi Swasta Tergantung Hasil PPKM

Mahasiswa yang hendak praktikum diperbolehkan ke kampus, namun kapasitas yang dibuka hanya 50 persen.

Tingkat Keterisian RS COVID-19 di DKI Capai 79 Persen
Indonesia
Tingkat Keterisian RS COVID-19 di DKI Capai 79 Persen

Keterpakaian tempat tidur rawat inap dan ruang ICU di 98 RS Rujukan COVID-19 di Jakarta terjadi peningkatan selama sebulan terakhir.

Jelang Idul Adha, 5 Gerbang Tol di Jatim Ditutup dan 315 Ruas Jalan Diperketat
Indonesia
Jelang Idul Adha, 5 Gerbang Tol di Jatim Ditutup dan 315 Ruas Jalan Diperketat

"Terutama menjelang Idul Adha ini, kita akan memperketat seluruh ruas jalan di Jatim. Ya ada sekitar 315 titik yang kita jaga ketat," tuturnya, Jumat (16/7).

BKN Jawab Keluhan Pelamar Soal Hilangnya Nama Perguruan Tinggi saat Daftar PNS
Indonesia
BKN Jawab Keluhan Pelamar Soal Hilangnya Nama Perguruan Tinggi saat Daftar PNS

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menjawab keluhan sejumlah pelamar PNS tahun 2021 terkait nama perguruan tinggi (PT) atau prodi yang tidak ditemukan di portal SSCASN saat pendaftaran.

Abai Protokol Kesehatan, 3 Perkantoran di Kalideres Disanksi
Indonesia
Abai Protokol Kesehatan, 3 Perkantoran di Kalideres Disanksi

Satpol PP secara rutin melakukan pengecekan protokol kesehatan terhadap sejumlah tempat usaha hingga perkantoran di DKI Jakarta