5 Peserta Aksi Mogok Makan di Komnas HAM Tumbang  Aksi mogok makan di Komnas HAM. (Foto: Ponco)

MerahPutih.com - Sebanyak 5 dari 16 peserta aksi mogok makan dari Aliansi Masyarakat Anti Mafia Tambang (AMANAT) tumbang dan harus dilarikan ke rumah sakit. Aksi mogok makan yang digelar di Komnas HAM ini sudah dilakukan sejak Selasa (13/12).

Aksi mogok makan ini dilakukan oleh warga Sumbawa Barat, korban perusahaan tambang emas dan tembaga PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).

Baca Juga:

Korban PT AMNT Gelar Aksi Mogok Makan di Komnas HAM

Tim dokter dari RS Pena 98, Rudolf Usmany yang memeriksa massa aksi mengataka, ada 5 orang peserta mogok makan yang harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lanjutan.

"Karena kami merasa bahwa sesuai dengan kondisi saat ini tidak bisa melanjutkan aksi dan ini terkait kondisi potensial ancaman jiwa sehingga kami mengambil inisiatif secara medis untuk membawa kelima sahabat kami ini ke RS Pena 98 di Kabupaten Bogor," katanya kepada awak media di Kantor Komnas HAM, Minggu (18/12).

Rudolf menyebut 11 massa aksi lainnya dalam kondisi for the line, tidak bisa dikatakan baik atau tidak, tetapi masih bisa melanjutkan aksi dengan catatan akan dimonitor secara berkala.

Rudolf menjelaskan, pihaknya melakukan beberapa pemeriksaan fisik dan gula darah sewaktu. Untuk pemeriksaan fisik dilakukan dengan mengecek tanda-tanda vital, seperti tekanan darah, nadi, dan suhu tubuh.

"Yang kami pantau dari buang air kecilnya ada yang kemarin terakhir, ada yang hari ini, pagi dini hari. Jadi kami melihat sudah ada tanda-tanda dehidrasi," sambung Rudolf.

Ada juga salah satu massa aksi yang tidak sanggup berjalan dan harus diangkat ke mobil ambulans menggunakan ranjang. Menurut Rudolf, kondisi tersebut disebabkan karena kurangnya asupan gula ke tubuh.

Humas AMANAT Yudi Prayudi menekankan pihaknya masih menuntut Komnas HAM untuk memeriksa dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) kepada korban.

PT AMNT menerapkan sistem kerja yang doduga tidak manusiawi, yakni roster kerja 8-2-2 alias kerja 8 minggu, istirahat 2 minggu, dan sisanya karantina selama 2 minggu.

"Pihak Komnas HAM sudah mengirimkan surat kepada pihak AMNT, tetapi belum ada balasan atau tanggapan. Kami juga berharap Komnas HAM menurunkan tim investigasi," tegas Yudi.

Meski ada massa aksi yang tumbang dan harus dilarikan ke RS, Yudi menegaskan AMANAT akan terus melanjutkan aksi mogok makan ini. Ia tak merinci secara detail tenggat waktu aksi, tetapi menekankan pihaknya akan terus menunggu respons baik Komnas HAM.

"Tetap melanjutkan aksi sampai kita mendapat respons yang baik," pungkasnya.

Belum ada keterangan resmi terkait aksi ini dari perusahaaan. (Pon)

Baca Juga:

Tolak Tambang Pasir, Puluhan Mahasiswa Gelar Aksi Mogok Makan

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemprov DKI Bakal Gencarkan Vaksinasi Polio
Indonesia
Pemprov DKI Bakal Gencarkan Vaksinasi Polio

Pemberian imunisasi polio di Indonesia saat ini menggunakan itu jenis polio tetes atau bivalent oral polio vaccine (OPV).

Alasan Bapemperda DPRD DKI Belum Bahas Raperda ERP
Indonesia
Alasan Bapemperda DPRD DKI Belum Bahas Raperda ERP

Rencananya, aturan itu akan dibahas bersamaan dengan Raperda Rencana Induk Transportasi (RIT).

Direktur Operasi II Waskita Karya Jadi Tersangka Penyelewengan Dana
Indonesia
Direktur Operasi II Waskita Karya Jadi Tersangka Penyelewengan Dana

Kuntadi menjelaskan perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersangka adalah menyetujui pencairan dana "Supply Chain Financing" (SCF) dengan dokumen pendukung palsu.

Menpora Minta Insiden Meninggalnya 2 Suporter Diusut Tuntas
Indonesia
Menpora Minta Insiden Meninggalnya 2 Suporter Diusut Tuntas

Zainudin Amali meminta PSSI dan PT Liga Indonesia Baru (LIB) untuk segera melakukan evaluasi dan investigasi atas insiden meninggalnya suporter.

Kebijakan Pemprov DKI Dalam Pengentasan Banjir Harus Sejalan dengan Pemerintah Pusat
Indonesia
Kebijakan Pemprov DKI Dalam Pengentasan Banjir Harus Sejalan dengan Pemerintah Pusat

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo mengatakan, bahwasanya penanganan banjir DKI harus pula beriringan dengan Pemerintah Pusat (Pempus).

Pemerintah Harus Jamin Ketersediaan Bahan Pokok Jelang Puasa dan Lebaran
Indonesia
Pemerintah Harus Jamin Ketersediaan Bahan Pokok Jelang Puasa dan Lebaran

Pemerintah diminta menjamin ketersediaan kebutuhan pokok, dengan harga yang terjangkau, khususnya menjelang puasa dan lebaran 2022.

Disabilitas Ditolak Naik KRL, KCI Minta Maaf
Indonesia
Disabilitas Ditolak Naik KRL, KCI Minta Maaf

Senior Manager Area 6 Yogyakarta PT KCI Adli Hakim Nasution menyampaikan permintaan maaf atas kejadian viral tersebut

Ketua DPD Desak Usut Tuntas Dana Kejahatan Lingkungan Mengalir ke Parpol
Indonesia
Ketua DPD Desak Usut Tuntas Dana Kejahatan Lingkungan Mengalir ke Parpol

PPATK menyebut dana sekitar Rp 1 triliun hasil kejahatan lingkungan diduga mengalir ke partai politik.

Menlu Retno Sebut Perusahaan Tiongkok Jajaki Investasi di Sektor Energi
Indonesia
Menlu Retno Sebut Perusahaan Tiongkok Jajaki Investasi di Sektor Energi

Menteri Retno menyebut sejumlah perusahaan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) berminat untuk melakukan investasi sektor energi di Indonesia.

Bus Timnas Vietnam Bakal Dikawal Kendaraan Taktis Jelang Semifinal Piala AFF
Indonesia
Bus Timnas Vietnam Bakal Dikawal Kendaraan Taktis Jelang Semifinal Piala AFF

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan mengatakan, pihaknya akan menyiapkan kendaraan rantis untuk mengawal bus pemain Vietnam.