5 LPS Jadi Penyelenggara MUX, Menteri Johnny: Harus Lewati Uji Laik Operasi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate. Foto: Humas Kominfo

MerahPutih.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menetapkan lima group Lembaga Penyiaran Swasta sebagai penyelenggara multipleksing (MUX) untuk implementasi Program Digitalisasi Penyiaran atau Analog Switch Off (ASO).

Kelima LPS tersebut antara lain Media Group, Surya Citra Media (SCM), Trans, Media Nusantara Citra (MNC); dan Rajawali Televisi (RTV).

Baca Juga

Menkominfo: Pemerintah Bagi 112 Wilayah Layanan Siaran di 341 Daerah

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate menyatakan, setelah melewati evaluasi dan ditetapkan menjadi penyelenggara multipleksing, LPS perlu melewati tahapan uji laik operasi.

“Lembaga penyiaran yang dimaksud masih harus melalui tahap uji laik operasi yang mencakup coverage dan kualitas untuk mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP),” kata Johnny dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (19/1).

Selain lima grup LPS di atas, Kominfo tengah melakukan evaluasi untuk dua grup penyelenggara multipleksing di 12 provinsi yakni Viva dan BSTV, sedangkan satu grup lainnya yakni NTV tidak ikut serta. Sementara penyelenggara multipleksing di 22 provinsi terdapat enam grup LPS antara lain Media, SCM, Trans, Viva, NTV, dan MNC.

“LPS yang tidak menjadi penyelenggara multipleksing masih dapat bersiaran dengan melakukan kerja sama dalam bentuk sewa slot multipleksing, seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Postelsiar),” tutur Menkominfo.

Merujuk ketentuan Pasal 78 ayat 7 dan 8 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Postelsiar, penetapan penyelenggara multipleksing melalui evaluasi berlaku untuk LPS jasa penyiaran televisi yang telah melakukan investasi dan telah menyenggarakan multipleksing sebelumnya.

“Sementara itu, mekanisme seleksi dilakukan pada wilayah layanan siaran yang belum ditetapkan penyelenggara multipleksingnya,” tegas Menteri Johnny.

Menkominfo menyatakan seleksi penyelenggara multipleksing telah dilakukan di 22 provinsi Indonesia. Untuk LPS yang menjadi penyelenggara multipleksing di wilayah tersebut juga telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kominfo Nomor 172 Tahun 2021 yang terbit tanggal 5 Mei 2021.

“Terdapat total 6 grup penyelenggara multipleksing yang telah ditetapkan lolos seleksi di seluruh provinsi terdampak ASO. Setelah pembangunan, proses penetapan hasil seleksi, penyelenggara multipleksing harus diselesaikan dengan Uji Laik Operasi untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan,” jelasnya.

Baca Juga

Menkominfo: Natal Tingkatkan Solidaritas dan Kerekatan Sosial

Adapun LPS yang ditetapkan lolos seleksi dengan lampiran Keputusan Menteri serta provinsi yang merupakan wilayah kerja antara lain. Pertama, PT. Media Televisi Indonesia di 9 Provinsi antara lain Sumatera Barat, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara.

Kedua, Grup SCM melalui PT. Surya Citra Televisi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Papua Barat. Kemudian untuk PT. Indosiar Visual Mandiri di Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat.

Ketiga, Grup Transmedia melalui tiga perusahaan antara lain PT. Televisi Transformasi Indonesia di Provinsi Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku Utara. PT. Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh di Provinsi Sumatera Selatan dan Papua, serta PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia di Provinsi Bengkulu, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Papua.

Keempat, Grup MNC melalui PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia di Provinsi Bengkulu, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Papua.

Kelima, Grup Viva melalui dua perusahaan yakni PT. Lativi Mediakarya di Provinsi Riau dan Maluku serta PT. Cakrawala Andalas Televisi di Provinsi Sumatera Barat, Lampung dan Bali. Keenam, NTV melalui PT. Nusantara Media Mandiri di Provinsi Bali dan Lampung.

Menteri Johnny menyatakan, Kementerian Kominfo juga telah melakukan evaluasi terhadap penyelenggara multipleksing di 12 Provinsi melalui Keputusan Menteri Kominfo Nomor 305, 306, 308, 460, dan 462 Tahun 2021.

Melalui Keputusan Menteri Nomor 305 Tahun 2021 per tanggal 13 Juli 2021, telah ditetapkan bahwa Media Group sebagai penyelenggara multipleksing di total 11 provinsi dan 63 wilayah siaran.

“Selanjutnya, melalui Keputusan Menteri Nomor 308 Tahun 2021 per tanggal 15 Juli 2021 telah ditetapkan bahwa RTV sebagai penyelenggara multipleksing di DKI Jakarta. Selain itu, melalui Keputusan Menteri Nomor 306 Tahun 2021 per tanggal 14 Juli 2021 telah ditetapkan bahwa Surya Citra Media (SCM) Group sebagai penyelenggara multipleksing di total 12 provinsi dan 40 wilayah siaran,” jelas Menkominfo.

Kemudian, dalam Keputusan Menteri Nomor 460 Tahun 2021 per tanggal 12 Oktober 2021 telah ditetapkan Transmedia Group sebagai penyelenggara multipleksing di total 12 provinsi dan 45 wilayah siaran.

“Dan Keputusan Menteri Nomor 462 Tahun 2021 per tanggal 12 Oktober 2021 telah ditetapkan bahwa MNC Group sebagai penyelenggara multipleksing di total 11 provinsi dan 61 wilayah siaran,” pungkasnya. (*)

Baca Juga

Percepat Penurunan Stunting, Menkominfo Siapkan Dukungan Komunikasi dan Akses Internet

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Disarankan untuk Istirahat, Wali Kota Bandung Berkukuh Tetap Bekerja
Indonesia
Disarankan untuk Istirahat, Wali Kota Bandung Berkukuh Tetap Bekerja

"Sudah sejak lama harusnya beristirahat dulu, tetapi selalu tidak mau. Beliau masih bersikeras, padahal dokternya sudah menyarankan," kata Sony, Selasa (27/7).

Di Tengah Ancaman Omicron, Pemerintah Diminta Tak Lepas Tangan Nasib Pekerja Migran
Indonesia
Di Tengah Ancaman Omicron, Pemerintah Diminta Tak Lepas Tangan Nasib Pekerja Migran

DPR meminta pemerintah juga memperhatikan perlindungan bagi WNI khususnya pekerja migran Indonesia (PMI) di Hongkong.

Sesuai Aturan Jokowi, Penerima Bantuan Beras DKI Diminta Divaksin
Indonesia
Sesuai Aturan Jokowi, Penerima Bantuan Beras DKI Diminta Divaksin

Dinas sosial DKI Jakarta akan menyalurkan bantuan sosial tunai berupa beras.

Industri 4.0 Buka Berbagai Peluang Mengurangi Produksi Limbah
Indonesia
Industri 4.0 Buka Berbagai Peluang Mengurangi Produksi Limbah

Pengelolaan sampah harus mendapatkan prioritas yang sama dengan sektor lainnya

KPK Jemput Paksa Eks Gubernur Riau Annas Maamun
Indonesia
KPK Jemput Paksa Eks Gubernur Riau Annas Maamun

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjemput paksa mantan Gubernur Riau Annas Maamun lantaran tidak kooperatif.

Marak Praktik Tying, KPPU Kumpulkan Belasan Pelaku Usaha Minyak Goreng
Indonesia
Marak Praktik Tying, KPPU Kumpulkan Belasan Pelaku Usaha Minyak Goreng

Praktik tying atau pembelian minyak goreng bersyarat dengan barang tertentu marak dilakukan distributor minyak goreng curah di Kota Solo, Jawa Tengah.

Saksi Sebut PT Tricore Ikut Bermain Saham Asabri
Indonesia
Saksi Sebut PT Tricore Ikut Bermain Saham Asabri

Saksi juga membenarkan keuntungan yang diperoleh PT Tricore pada tahun 2016

Merah Putih Kasih Foundation Beri Bantuan Rp 3 Miliar untuk RSA dr Lie yang Karam
Indonesia
Merah Putih Kasih Foundation Beri Bantuan Rp 3 Miliar untuk RSA dr Lie yang Karam

Donasi diserahkan langsung kepada dr Lie Dharmawan di kantor DoctorSHARE di Mega Glodok Kemayoran, Jakarta Pusat

Ikut Sahur Bareng, Ridwan Kamil Beri Nenek-Nenek Kejutan
Indonesia
Ikut Sahur Bareng, Ridwan Kamil Beri Nenek-Nenek Kejutan

Gubernur Jawa Barar akhir-akhir ini sedang giat-giatnya sahur bersama warga.

Jokowi Kurban Sapi Seberat 837 Kg di Masjid Agung Keraton Solo
Indonesia
Jokowi Kurban Sapi Seberat 837 Kg di Masjid Agung Keraton Solo

Presiden Jokowi akan menyembelih hewan kurban berupa sapi seberat 837 kilogram di Masjid Agung Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat