5 Kepala Daerah Minta KRL Disetop, Pengamat: Untuk Meraih Panggung Saja Sejumlah penumpang duduk di dalam gerbong kereta rel listrik (KRL) Commuterline di Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (21/3/2020). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/hp.

Merahputih.com - Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menduga alasan 5 kepala daerah meminta penghentian operasional KRL hanya ingin mendapatkan panggung politik saja.

"Persoalannya kepala daerah punya alternatif lain gak. Saya lihat ini untuk meraih panggung saja," jelas Trubus kepada Merahputih.com di Jakarta, Rabu (15/4).

Baca Juga:

WHO Sebut Rentannya Timur Tengah dari Serangan Wabah Corona

Pengajar dari Universitas Trisakti ini menyarankan agar kereta api listrik tetap dipertahankan. Namun jam operasional dan jarak sosial harus dipertegas.

"Misalnya jarak antar tempat duduk dikurangi berapa. Lalu pembersihan di kereta juga harus dilakukan rutin. Petugas juga harus mengatur perjalanan kereta agar tak berdesak-desakan," pungkas Trubus.

Trubus menambahkan, rencana tersebut juga bertentangan dengan aturan Permenkens No 9 Tahun 2020 Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dimana angkutan kereta merupakan salah satu prioritas yang diperbolehkan. "atau dihentikan masyarakat bisa melakukan gugatan," ungkap Trubus.

Foto ilustrasi aktivitas penumpang di Stasiun Jakarta Kota, Sabtu (23/11/2019) (ANTARA/Laily Rahmawaty)
Foto ilustrasi aktivitas penumpang di Stasiun Jakarta Kota, Sabtu (23/11/2019) (ANTARA/Laily Rahmawaty)

Lima kepala daerah meminta operasional KRL commuter line berhenti sementara guna mengefektifkan penerapan PSBB. Kepala daerah tersebut sepakat menyampaikan opsi menghentikan sementara KRL selama 14 hari kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT KCI sebagai operator commute rline.

Opsi ini muncul setelah rapat kepala daerah penyangga Ibu Kota Negara, yakni Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi. Penghentian operasional ini bertujuan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 (korona).

Baca Juga:

WNI Terinfeksi Virus Corona di Luar Negeri Capai 204 Orang

Hal ini juga dimaksudkan agar penerapan PSBB lebih efektif dan terukur. Namun, pendapat berbeda muncul dari para pengguna KRL.

Mereka meminta penghentian operasional KRL tidak dilakukan, karena menghambat aktivitas mereka yang masih bekerja. Apalagi, yang hanya mengandalkan KRL sebagai transportasi. Mereka lebih sepakat pengurangan jadwal KRL. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Revitalisasi Kota Tua, Jakarta Ingin Bangun Pariwisata Kelas Dunia
Indonesia
Revitalisasi Kota Tua, Jakarta Ingin Bangun Pariwisata Kelas Dunia

Revitalisasi tersebut memiliki skema Public Private Partnership (PPP) atau kemitraan antara pemerintah dan dunia usaha serta melibatkan komunitas.

Waspada! Ini Ciri-ciri Kotak Amal yang Digunakan Sumber Pendanaan Teroris
Indonesia
Waspada! Ini Ciri-ciri Kotak Amal yang Digunakan Sumber Pendanaan Teroris

ciri-ciri kotak amal yang diduga menjadi sumber pendanaan terorisme yakni terbuat dari kotak kaca dengan rangka alumunium.

Menko Polhukam Bentuk Tim Pengkaji UU ITE
Indonesia
Menko Polhukam Bentuk Tim Pengkaji UU ITE

Mahfud mengaku sudah menerbitkan Keputusan Menko Polhukam Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tim Kajian UU ITE.

HPN 2021, Industri Media Diminta Berubah di Tengah Pandemi COVID-19
Indonesia
HPN 2021, Industri Media Diminta Berubah di Tengah Pandemi COVID-19

Ada sejumlah kontemplasi yang harus menjadi pelajaran, termasuk perubahan sesuai tuntutan zaman. Sinyal perubahan itu sudah 20 tahun lalu pada saat ramai-ramainya teknologi digital.

Ulama Diserang, DPR Didesak Segera Bahas RUU Perlindungan Tokoh Agama
Indonesia
Ulama Diserang, DPR Didesak Segera Bahas RUU Perlindungan Tokoh Agama

Perlu ada upaya sistemik untuk memberi perlindungan kepada tokoh-tokoh agama di Indonesia.

Tidak Lolos Uji Emisi, Kendaraan di Jakarta Dikenakan Tarif Parkir Tertinggi
Indonesia
Tidak Lolos Uji Emisi, Kendaraan di Jakarta Dikenakan Tarif Parkir Tertinggi

Pergub ini hadir sebagai pengganti Peraturan Gubernur sebelumnya yaitu Pergub Nomor 92 Tahun 2007.

Pencurian Data Diniai Belum Dorong Pemerintah-DPR Wujudkan RUU RDP
Indonesia
Pencurian Data Diniai Belum Dorong Pemerintah-DPR Wujudkan RUU RDP

Tidak pelak lagi banyak peristiwa kebocoran data pribadi namun tidak jelas apa bentuk pertanggungjawaban secara hukum

[Hoaks atau Fakta]: Banjir Semarang Kiriman Banjir Jakarta
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Banjir Semarang Kiriman Banjir Jakarta

Banjir di Semarang disebabkan oleh penyesuaian infrastruktur penampung air yang tidak berbanding lurus dengan laju pembangunan.

Alasan Demokrat Versi KLB Tak Kunjung Serahkan Berkas ke Kemenkumham
Indonesia
Alasan Demokrat Versi KLB Tak Kunjung Serahkan Berkas ke Kemenkumham

Sekjen Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Jhoni Allen Marbun mengakui, pihaknya belum melaporkan hasil KLB Deli Serdang, Sumatera Utara,

Gibran Bikin Program Vaksin Gratis, Ini Syaratnya
Indonesia
Gibran Bikin Program Vaksin Gratis, Ini Syaratnya

"Kami membuat program baru berupa antarkan dua lansia vaksin di faskes, yang mengantarkan akan mendapatkan reward vaksin gratis," kata Ning dalam konferensi pers di Balai Kota, Jumat (4/6).