5 Aturan Pelaksana UU TPKS Segera Dirampungkan Ilustrasi Kekerasan Seksual.(Foto: Kemendikbud Ristek)

MerahPutih.com - Kementerian PPPA menggelar diskusi terarah bersama kementerian/lembaga (K/L) untuk menyusun peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Sekretaris Kementerian PPPA Pribudiarta Nur Sitepu memastikan, peraturan pelaksana UU TPKS sesegera mungkin disusun, baik Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Presiden (Perpres).

Baca Juga:

Darurat Kekerasan Seksual, PP dan Perpres UU TPKS Harus Segera Dibikin

"Agar bisa segera diimplementasikan," ujar dalam keterangannya, Kamis (11/8).

UU TPKS mengamanatkan peraturan pelaksana dalam bentuk 5 PP dan 5 Perpres. Setelah diundangkannya UU TPKS pada 9 Mei 2022, pemerintah mempertimbangkan simplifikasi terhadap kesepuluh peraturan pelaksana UU TPKS menjadi 3 PP dan 4 Perpres.

Saat ini pemerintah kembali menghimpun masukan dari berbagai pihak terkait hal tersebut dari berbagai komponen masyarakat sipil, organisasi perempuan, lembaga masyarakat dan organisasi keagamaan untuk menjadi bahan pertimbangkan dalam penyusunan peraturan pelaksanaan UU TPKS.

"Hal ini bisa menjadi kekuatan besar dalam menentukan arah peraturan untuk memastikan perlindungan perempuan dan anak di seluruh Indonesia," katanya.

Pribudiarta mengatakan, penyusunan peraturan pelaksana UU TPKS harus dilaksanakan secara cepat dengan hasil yang implementatif.

Ia menegaskan, Presiden Joko Widodo, telah menyampaikan bahwa yang terpenting bukanlah banyaknya produk peraturan, tapi bagaimana memproduksi aturan yang berkualitas.

"Hal ini memberikan dampak sebesar-besarnya untuk melindungi seluruh rakyat, tidak mempersulit perempuan dan anak, memberikan keadilan yang sebesar-besarnya serta tidak tumpang tindih dengan peraturan lainnya," ungkapnya. (Knu)

Baca Juga:

Berikut Poin-Poin Penting UU TPKS yang Baru Diteken Jokowi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Periksa Sekretaris DPC Demokrat Terkait Dugaan Suap Bupati PPU
Indonesia
KPK Periksa Sekretaris DPC Demokrat Terkait Dugaan Suap Bupati PPU

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekretaris DPC Partai Demokrat, Balikpapan, Alam dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utra (PPU).

ODGJ Lempari Batu KA Batara Kresna Hingga Kaca Kabin Pecah
Indonesia
ODGJ Lempari Batu KA Batara Kresna Hingga Kaca Kabin Pecah

Kereta Api (KA) Batara Kresna rute Stasiun Purwosari-Stasiun Wonogiri dilempari batu Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) saat melintas di Jalan Slamet Riyadi Solo, Minggu (28/8). Akibat kejadian itu, kaca kabin kereta pecah.

Dirjen PAS Banyak Masalah, Pengamat: Reformasi Birokrasi di Kemenkumham Belum Dibenahi
Indonesia
Dirjen PAS Banyak Masalah, Pengamat: Reformasi Birokrasi di Kemenkumham Belum Dibenahi

"Kelemahan dalam pengawasan menjadi problem tersendiri dan dari dulu saya selalu teriak-teriak. Reformasi birokrasi di Kemenkumham belum dibenahi," katanya.

Perkara Hukum Yang Libatkan TNI Didata Secara Rinci
Indonesia
Perkara Hukum Yang Libatkan TNI Didata Secara Rinci

Seluruh tim hukum di jajaran TNI terus pro-aktif dalam mengawasi semua proses hukum yang sedang berjalan dengan tetap mematuhi kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

Kemenkes Jamin Data di PeduliLindungi Tak Bakal Diakses Aplikasi Mitra
Indonesia
Kemenkes Jamin Data di PeduliLindungi Tak Bakal Diakses Aplikasi Mitra

Kementerian Kesehatan resmi mengintegrasikan API scan QR code PeduliLindungi dengan 15 aplikasi digital di Indonesia.

Kapolri Akui Ferdy Sambo Ajukan Pengunduran Diri dari Polri
Indonesia
Kapolri Akui Ferdy Sambo Ajukan Pengunduran Diri dari Polri

Mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo dikabarkan telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri.

Gibran Didesak Setop Perdagangan Anjing untuk Dimakan
Indonesia
Gibran Didesak Setop Perdagangan Anjing untuk Dimakan

Koalisi Dog Meat Free Indonesia (DMFI) menggelar aksi damai di halaman Balai Kota Solo, Senin (25/4). Dalam aksi ini, DMFI menagih janji Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka untuk membuat aturan larangan peredaran dading anjing di Kota Solo.

Minyak Goreng Kemasan 2 Liter Dijual Rp 50 Ribu
Indonesia
Minyak Goreng Kemasan 2 Liter Dijual Rp 50 Ribu

YLKI mendesak pemerintah untuk memerketat pengawasan terkait HET minyak goreng curah dengan harga Rp 14.000 per liter agar tepat sasaran.

Jadwal Arteria Dahlan Padat, Polisi Tunda Proses Pemanggilan
Indonesia
Jadwal Arteria Dahlan Padat, Polisi Tunda Proses Pemanggilan

Rencana meminta keterangan terhadap anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan dalam kasus perseteruan dengan wanita berinisial AP kembali molor.

Negara G20 Bakal Bahas Aturan Jaminan Sosial Kerja Jarak Jauh
Indonesia
Negara G20 Bakal Bahas Aturan Jaminan Sosial Kerja Jarak Jauh

Akan dimatangkan pembahasan mengenai perlindungan terhadap pekerja terutama di tengah berkembangnya pola kerja yang baru.