5.613 Orang Perebutkan Posisi Anggota Polri Jalur Ahli Pangan dan Gizi

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 15 November 2024
5.613 Orang Perebutkan Posisi Anggota Polri Jalur Ahli Pangan dan Gizi

ASDM Polri Irjen Dedi Prasetyo (Humas Polri)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Polri mencatat 5.613 orang telah mendaftar rekrutmen Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus) bidang pangan hingga Kesehatan masyarakat.

Polri memang menyediakan kuota 600 Bakomsus bidang pangan hingga kesehatan masyarakat untuk mendukung percepatan swasembada pangan dan menyukseskan program makan bergizi gratis.

“Ini menunjukkan animo masyarakat yang berminat untuk menjadi abdi negara melalui Polri, ini positif,” ujar Asisten Kapolri Bidang SDM Irjen Dedi Prasetyo dalam keterangannya, Jumat (14/11).

Baca juga:

Pilkada 2024 Berpotensi Panas, Kapolri Minta Brimob Jaga-jaga

Dedi menyatakan, alur pendaftaran pertama adalah mendaftar via online dan mendapatkan nomor registrasi online. Dalam tahap ini, pendaftar masih berstatus belum terverifikasi. Setelah itu pendaftar diarahkan menuju polres atau polda setempat dengan membawa dokumen persyaratan.

Di tahap ini, berkas akan diverifikasi, termasuk data yang didaftarkan secara online. Jika persyaratan sesuai, pendaftar berstatus terverifikasi dan mendapatkan nomor peserta ujian yang selanjutnya mengikuti tahapan seleksi Bakomsus.

Batas akhir pendaftaran Bakomsus bidang Pangan, Gizi, dan Kesehatan Masyarakat Polri berlangsung sejak 11 hingga 17 November 2024.

Baca juga:

Kapolri Umumkan 2 Kapolda Baru di Papua Tengah dan Barat Daya

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia bisa mencapai swasembada pangan dalam empat hingga lima tahun ke depan, dengan fokus utama pada produksi beras, jagung, dan gula.

Prabowo menyatakan ketergantungan pangan pada impor harus diakhiri. Mengingat, situasi krisis global yang bisa mengancam stabilitas pasokan pangan. Strategi utama adalah pemanfaatan lahan di luar Pulau Jawa, seperti di Sumatera dan Papua, yang masih memiliki potensi besar untuk pengembangan lumbung pangan.

Wilayah Sumatera, yang banyak ditanami sawit akan disiapkan untuk mendukung produksi pangan, sementara Papua sedang dikembangkan sebagai lumbung jagung dan padi. (Knu)

#Polri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Laporan masyarakat penting untuk membantu kepolisian mengungkap praktik pemerasan dan premanisme yang menyasar para pencari kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Berita
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Kronologi kasus penyadapan Prabowo terungkap. Empat perwira tinggi Polri jadi tersangka, 28 saksi diperiksa, hingga muncul dugaan makar.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Indonesia
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik. Tersangka kasus penyadapan Prabowo itu menyatakan banding.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menjadi persoalan yang melibatkan pejabat negara.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Indonesia
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Pembentukan tim khusus merupakan bentuk keseriusan institusi dalam merespons dugaan tindak pidana tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Indonesia
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Mekanisme internal tersebut dilakukan secara berkesinambungan seiring dengan penanganan perkara pidana.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Indonesia
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Polri menetapkan mantan Kadiv TIK Irjen SU sebagai tersangka keempat kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden. Ia diduga menyetujui penghapusan hasil sadapan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Indonesia
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Mensesneg Prasetyo Hadi meminta masyarakat tidak khawatir terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang menyeret tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Indonesia
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Perkara yang sedang diproses Bareskrim Polri bersama Divisi Propam Polri tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas kepolisian dalam melayani masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Bagikan