400 Bus Listrik TransJakarta Ditargetkan Beroperasi sampai 2025 Warga bersiap menaiki Bus Listrik TransJakarta di Terminal Blok M, Jakarta, Selasa (20/9/2022). ANTARA FOTO/Reno Esnir/aww.

MerahPutih.com - Pemerintah DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) berkomitmen untuk mengendalikan udara di Ibu Kota dengan melakukan transisi bus TransJakarta dari yang berbahan bakar minyak ke listrik.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan, pada bulan depan ada penambahan sebanyak 200 armada bus TransJakarta berenergi listrik.

Baca Juga

22 Bus Listrik TransJakarta Beroperasi Mulai Oktober 2023

Sehingga, di tahun 2023 ada 100 bus TransJakarta listrik yang mengaspal jalanan Ibu Kota.

"Oktober ini udah masuk lagi 21 atau 22 saya lupa. Jadi total di 2023 ini 100 bus," kata Heru Budi di Jumat (8/9).

Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) ini menuturkan, bahwa setiap tahun akan ada penambahan armada bus listrik TransJakarta hingga sampai tahun 2025.

"Nanti di 2024 nambah, 2025 nambah kita harus nyicil anggarannya terbatas," urainya.

Baca Juga

TransJakarta Sediakan 4 Rute Shuttle Bus Mendukung KTT ASEAN 2023

Heru melanjutkan, ditargetkan pada tahun 2025 nanti ada sekitar 400 armada bus TransJakarta berenergi listrik yang beroperasi.

Anggarannya pun, kata Heru, ada di PT TransJakarta. Namun dirinya tak mengetahui secara detail berapa anggarannya.

"Ya nambah 300 sampai 400-an. itu setiap tahun nambah," tuturnya. (Asp).

Baca Juga

3 Rute Baru Dioperasikan PT TransJakarta

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Rusia Gelontorkan Hampir Rp 30 Triliun untuk Pemimpin Kelompok Wagner
Dunia
Rusia Gelontorkan Hampir Rp 30 Triliun untuk Pemimpin Kelompok Wagner

utin mengatakan Wagner dibiayai melalui Kementerian Pertahanan Rusia.

Jasa Marga Catat 137.118 Kendaraaan Keluar Jabodetabek di H-7 Natal
Indonesia
Jasa Marga Catat 137.118 Kendaraaan Keluar Jabodetabek di H-7 Natal

Arus mobilitas warga jelang libur Natal dan Tahun Baru 2023 mulai meningkat. Jasa Marga mencatat ada 137.118 kendaraan kendaraan keluar Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Pemprov Lampung Klaim Tidak Mengintimidasi Pegiat Medsos
Indonesia
Pemprov Lampung Klaim Tidak Mengintimidasi Pegiat Medsos

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengklaim tidak ada tindakan intimidasi terhadap pegiat media sosial (medsos) Tiktok Bima Yudho Saputro yang memberikan kritik atas kerusakan infrastruktur di daerahnya.

DPR Minta Pengawasan WNA di Bali Diperketat
Indonesia
DPR Minta Pengawasan WNA di Bali Diperketat

Komisi X DPR RI meminta agar para warga negara asing (WNA) yang melanggar aturan di wilayah Indonesia, satu di antaranya di Bali untuk ditindak tegas.

Rafael Alun Trisambodo Minta Maaf kepada Keluarga Besar PBNU
Indonesia
Rafael Alun Trisambodo Minta Maaf kepada Keluarga Besar PBNU

Eks pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo selesai menjalani klarifikasi soal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) oleh KPK, Rabu (1/3).

Komisi X DPR Dorong Pelibatan Babinsa untuk Disiplin Edukatif di Sekolah
Indonesia
Komisi X DPR Dorong Pelibatan Babinsa untuk Disiplin Edukatif di Sekolah

Pelibatan APH dinilai akan berperan untuk mengatasi pelanggaran yang dilakukan siswa, termasuk perilaku bullying yang kini tengah marak terjadi.

Firli Minta Polisi Berikan Kepastian Hukum soal Penanganan Kasus Dugaan Pemerasan
Indonesia
Firli Minta Polisi Berikan Kepastian Hukum soal Penanganan Kasus Dugaan Pemerasan

“Saya dalam status sebagai Warga Negara Indonesia yang memiliki hak asasi atas kepastian hukum, meminta segera terbitnya keadilan tersebut, karena menunda keadilan adalah ketidakadilan,” kata Firli dalam keterangannya, Jumat (17/10).

Warga Antusias Lihat Gerhana Matahari Hibrida di Ponpes Assalam Solo
Indonesia
Warga Antusias Lihat Gerhana Matahari Hibrida di Ponpes Assalam Solo

Pondok Pesantren (Ponpes) Assalam Solo menggelar pengamatan gerhana matahari hibrida Kamis (20/4). Selain menggelar nonton bareng (nobar) gerhana matahari, Observatorium Assalam juga membagikan ribuan kacamata untuk melihat langsung gerhana

Demokrat Sebut MK Tak Berwenang Tentukan Sistem Pemilu 2024
Indonesia
Demokrat Sebut MK Tak Berwenang Tentukan Sistem Pemilu 2024

"MK tidak berwenang memutuskan hal lain di luar wilayahnya tersebut," kata Wasekjen DPP Partai Demokrat Renanda Bachtar

Pemprov DKI Pantau 2 Pabrik Olahan Kelapa Sawit yang Potensi Cemari Udara
Indonesia
Pemprov DKI Pantau 2 Pabrik Olahan Kelapa Sawit yang Potensi Cemari Udara

Dinas Lingkungan Hidup DKI bersama Tim Satgas telah mendatangi dua industri olahan kelapa sawit dan turunannya yang berpotensi tidak memenuhi baku mutu emisi pada cerobongnya, serta sangat berpotensi mencemari udara.