40 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2022 Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya (Foto: antaranews)

MerahPutih.com - Rapat Panitia Kerja (Panja) Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022 pada Senin menyepakati 40 Rancangan Undang-Undang (RUU) masuk dalam Prolegnas 2022."Panja menyepakati sebanyak 40 RUU masuk dalam Prolegnas Prioritas 2022. Setelah ini akan dibawa dalam Rapat Kerja (Raker) Baleg DPR bersama Pemerintah dan DPD pada Senin malam," kata Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya di Jakarta, Senin (6/12).Dia mengatakan dalam Prolegnas Prioritas 2022 banyak RUU yang merupakan luncuran atau "carry over" dari Prolegnas Prioritas 2021.Karena itu, menurut dia, Prolegnas Prioritas 2022 tidak banyak perubahan dibandingkan Prolegnas 2021 sementara Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) meletakkan RUU Kumulatif Terbuka wajib dibahas.

Baca Juga:

Pimpinan DPD Dukung Gagasan KSAD untuk Merangkul KKB

"Dalam Rapat Panja tadi yang diusulkan fraksi, pemerintah dan DPD ditampung dalam 'long list'. Hanya ada enam RUU baru dalam Prolegnas 2022," ujarnya.Willy mengatakan, keputusan Panja tersebut akan dibawa dalam Raker Baleg bersama pemerintah dan DPD RI pada Senin malam untuk pengambilan keputusan Tingkat I.Rapat Panja tersebut juga menyepakati Prolegnas RUU Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 sebanyak 254 RUU. Selain itu memasukkan satu RUU ke dalam daftar RUU Kumulatif Terbuka, yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Baca Juga:

Debat Gubernur NTT-Tokoh Adat Sumba, DPD Minta Pemerintah Hormati Hak-Hak Ulayat

Berikut 40 RUU yang masuk Prolegnas Prioritas 2022.1. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

2. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

3. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

4. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

5. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

6. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

7. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan

8. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

9. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan.

10. RUU tentang Praktik Psikologi

Baca Juga:

Amendemen Konstitusi Jadi Pintu Masuk Perkuat DPD

11. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional

12. RUU tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

13. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.

14. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.

15. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol.

16. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

17. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat

18. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado

19. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat

20. RUU tentang Bahan Kimia

21. RUU tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Anggota DPR RI

22. RUU tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara

23. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Baca Juga:

Deddy Corbuzier Hingga Ferdinand Hutahean Diminta Masukan Terkait UU ITE

24. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat

25. RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama

26. RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak

27. RUU tentang Pelindungan Data Pribadi

28. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

29. RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

30. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

31. RUU tentang Hukum Acara Perdata

32. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

33. RUU tentang Ibu Kota Negara

34. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (RUU tentang Landas Kontinen)

35. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah)

36. RUU tentang Wabah (dalam Prolegnas 2020-2024 tertulis: RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular)

37. RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

38. RUU tentang Desain Industri (dalam Prolegnas 2020-2024, tertulis: RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri)

39. RUU tentang Daerah Kepulauan

40. RUU tentang Badan Usaha Milik Desa. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ketua KPK Bicara Presidential Treshold, Kolega Bersuara
Indonesia
Ketua KPK Bicara Presidential Treshold, Kolega Bersuara

Materi ini yang mungkin KPK bisa ikut berperan melakukan kajian-kajian

Polisi Terapkan Crowd Free Night, Catat Titik-Titiknya
Indonesia
Polisi Terapkan Crowd Free Night, Catat Titik-Titiknya

Pemerintah memutuskan memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 2-4 di Jawa-Bali mulai 7-13 September 2021

Rekayasa Lalu Lintas Diberlakukan Jika Aksi Buruh di GBK Membludak
Indonesia
Rekayasa Lalu Lintas Diberlakukan Jika Aksi Buruh di GBK Membludak

Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa arus lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan para buruh yang akan melakukan aksi dan May Day Fiesta di Gelora Bung Karno (GBK) pada Sabtu (14/5) esok.

Angka Kematian COVID-19 di Tanah Air dalam 24 Jam di bawah 10 Orang
Indonesia
Angka Kematian COVID-19 di Tanah Air dalam 24 Jam di bawah 10 Orang

Sejak pandemi melanda Indonesia, sebanyak 156.464 orang meninggal dunia akibat COVID-19.

Muhammad Kace Dianiaya Sesama Tahanan, Polisi Buru Pelakunya
Indonesia
Muhammad Kace Dianiaya Sesama Tahanan, Polisi Buru Pelakunya

Penyidik juga sedang mengumpulkan alat-alat bukti lainnya

Ketua DPR Minta Jenderal Andika Jadi Panglima TNI Kompeten
Indonesia
Ketua DPR Minta Jenderal Andika Jadi Panglima TNI Kompeten

Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan sejumlah harapan kepada Andika.

65 Peserta PON Papua Positif COVID-19, Mayoritas Atlet Judo dan Sepatu Roda
Indonesia
65 Peserta PON Papua Positif COVID-19, Mayoritas Atlet Judo dan Sepatu Roda

Jumlah orang yang terkait penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua terpapar COVID-19 terus bertambah.

Lokasi Wisata Seluruh DIY Tutup Sementara Selama PPKM Darurat
Indonesia
Lokasi Wisata Seluruh DIY Tutup Sementara Selama PPKM Darurat

"Per tanggal 5 kemarin ini semua destinasi wisata di empat kabupaten dan satu kota tutup," kata Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) DIY Bobby Ardyanto

Anies Janji Renovasi Total Stadion Tugu
Indonesia
Anies Janji Renovasi Total Stadion Tugu

Dalam kesempatan itu, Anies berjanji melakukan renovasi total stadion Tugu yang merupakan markas Si Pitung pada tahun 2022.

KPK Periksa Azis Syamsuddin Besok
Indonesia
KPK Periksa Azis Syamsuddin Besok

Politikus Partai Golkar itu disebut akan diperiksa sebagai tersangka dalam kasus tersebut pada Jumat (24/9) besok.