40.000 KPM Solo Dapat Sembako dan Uang Rp 250 Ribu Pasar Klewer Solo, Jawa Tengah non esensial tutup total selama PPKM level 4. (MP/Ismail)

MerahPutih.com - Sebanyak 40.000 Keluarga Penerima Manfaat (PKM) bakal menerima bantuan sosial (bansos) bersumber APBD 2021. Bantuan tersebut diberikan bagi warga terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Kepala Dinsos Solo, Tamso mengatakan pihaknya mulai melakukan pendataan warga kurang mampu terdampak PPKM Darurat. Dari hasil pendataan terdapat 40.000 Keluarga Penerima Manfaat (PKM) bakal menerima bantuan sosial (bansos) bersumber APBD 2021.

Baca Juga

PPKM Darurat, Satpol PP Solo Catat 2.910 Pelanggaran

"Ada sebanyak 40.000 PKM yang telah selesai kita data untuk menerima Bansos bersumber APBD 2021," ujar Kepala Dinsos Solo, Tamso, Sabtu (24/7).

Dikatakannya, terdapat dua jenis bantuan yang diberikan warga terdampak PPKM Darurat di Solo. Bantuan pertama bersumber APBN dan dan bantuan kedua APBD Kota Solo.

"Tidak ada istilah menerima bantuan dobel. Jadi warga yang tidak dapat bantuan dari pusat kita berikan bantuan dari APBD," kata dia.

Kawasan Central Bisnis Distrik (CBD) di Solo, Jawa Tengah tampak lengang selama PPKM level 4. (MP/Ismail)
Kawasan Central Bisnis Distrik (CBD) di Solo, Jawa Tengah tampak lengang selama PPKM level 4. (MP/Ismail)

Ia mengatakan untuk bantuan dari APBN jenis bantuannya disalurkan Kementerian Sosial (Kemensos). Bantuan itu di antaranya Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bansos. Untuk Bansos APBD hanya berupa paket sembako dan uang tunai Rp 250.000.

"Bantuan dari Kemensos jenisnya lebih banyak. Kalau bantuan dari APBD hanya satu saja," katanya.

Ia mengatakan penerima bantuan sosial tersebut dari berbagai macam kalangan yang terdampak pandemi COVID-19, diantaranya dari juru parkir, pelaku usaha, hingga pelaku seni dan budaya.

"Khusus bantuan APBD rencananya akan diberikan sebanyak tiga kali. Namun, itu menunggu persetujuan DPRD Solo,"kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Pemkot Solo mengajukan pencairan anggaran sebesar Rp 9 miliar dari APBD-Perubahan 2021 ke DPRD Solo. Dana sebesar itu diusulkan untuk membantu warga terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat 3-21 Juli.

"Kami sudah ajukan anggaran di APBD-Perubahan ke DPRD Solo senilai Rp 9 miliar," ujar Wali Kota Solo Gibran Raka, Senin (12/7).

Gibran mengatakan dana sebesar itu diperuntukan untuk memberikan kompensasi dan bantuan sosial tunai (BST) bagi 17.000 sampai 18.000 UMKM terdampak PPKM Darurat.

"Pencairan anggaran dana Rp 9 miliar nanti akan melalui mekanisme mendahului anggaran," kata Gibran. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga

Kampung Jokowi Bertahan di Level 4 COVID-19, Ini Penjelasan Pemkot Solo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wagub DKI Akui Mengatasi Banjir di Jakarta Tak Mudah
Indonesia
Wagub DKI Akui Mengatasi Banjir di Jakarta Tak Mudah

"Memang mengatasi banjir itu kan tidak semudah membalikan telapak tangan, butuh waktu, butuh proses, perlu pembiayaan," ujar Riza

Beredar Undangan Reuni Akbar PA 212 di Monas, Pemprov DKI: Belum Dibahas
Indonesia
Beredar Undangan Reuni Akbar PA 212 di Monas, Pemprov DKI: Belum Dibahas

Taufan membenarkan adanya rapat pertemuan dengan sejumlah pihak dari Pemprov hingga kepolisian. Hanya saja ia mengatakan, bila agendanya belum membahas mengenai kegiatan reuni akbar 212.

Jumlah Pasien Sembuh Hampir Dua Kali Lipat Penambahan Harian Kasus COVID-19
Indonesia
Jumlah Pasien Sembuh Hampir Dua Kali Lipat Penambahan Harian Kasus COVID-19

Akumulasi positif saat ini lebih dari 4 juta atau sebanyak 4.043.736 kasus.

Orator Demo Terus Kecam Presiden Prancis
Indonesia
Orator Demo Terus Kecam Presiden Prancis

Haikal menyinggung sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang juga mengecam Macron. Dia meminta massa jangan takut dan khawatir untuk juga mengecam Macron.

Bobby Bakal Atur PKL Kota Medan Lewat Zonasi
Indonesia
Bobby Bakal Atur PKL Kota Medan Lewat Zonasi

Dalam penataan aktivitas PKL di Kota Medan terdapat banyak permasalahan kompleksitas dalam pemanfaatan ruang bagi PKL khususnya karena faktor kebutuhan masyarakat setempat.

Pemberlakuan PPN Sembako Dinilai Berdampak Buruk Bagi Perekonomian Indonesia
Indonesia
Pemberlakuan PPN Sembako Dinilai Berdampak Buruk Bagi Perekonomian Indonesia

"Tetapi juga akan berdampak buruk kepada perekonomian Indonesia secara umum,” ujar Felippa

Jokowi Soroti Berbagai Program Pemerintah yang Terhambat
Indonesia
Jokowi Soroti Berbagai Program Pemerintah yang Terhambat

Situasi krisis akibat pandemi COVID-19 ini, belanja pemerintah adalah mesin untuk mendorong permintaan dan konsumsi masyarakat.

[HOAKS atau FAKTA]: Di Probolinggo, 5 Orang Serumah Meninggal Bersamaan Setelah Divaksin
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Di Probolinggo, 5 Orang Serumah Meninggal Bersamaan Setelah Divaksin

Akun Facebook Imen Pembela Islam (fb.com/100070278366255) pada 17 Juli 2021 mengunggah sebuah video yang memperlihatkan salat jenazah dengan lima keranda sekaligus.

Kapolda Metro Jaya Tak Akan Bubarkan Kampung Tangguh
Indonesia
Kapolda Metro Jaya Tak Akan Bubarkan Kampung Tangguh

Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menegaskan program Kampung Tangguh Jaya (KTJ) tidak akan dibubarkan sampai pandemi COVID-19 berakhir.

Bupati Minta Warga Cianjur Tak Terprovokasi Penolakan Perpanjangan PPKM Darurat
Indonesia
Bupati Minta Warga Cianjur Tak Terprovokasi Penolakan Perpanjangan PPKM Darurat

Bupati Cianjur Herman Suherman meminta masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dan percaya dengan berita hoaks.