4 Warga Korban Serangan Teroris Poso Dipastikan Dapat Santunan Negara LPSK. (Foto: LPSK)

MerahPutih.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memastikan bakal memenuhi hak empat warga yang menjadi korban serangan terorisme di Poso, Sulawesi Tengah.

"LPSK berkolaborasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Polda Sulawesi Tengah dalam penanganan korban," kata Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu di Jakarta, Senin (18/5).

Baca Juga:

LPSK Pastikan Lindungi Saksi dan Jurnalis Tempo

Ia menegaskan, LPSK, BNPT, maupun Polda Sulawesi Tengah akan berbagi peran dalam penanganan tindak pidana terorisme di Poso. LPSK fokus pada pemenuhan dan pemulihan hak korban, misalnya santunan dan kompensasi.

LPSK, lanjut ia, berencana bertemu dengan pihak keluarga dari empat korban yang meninggal dunia, yaitu Paulus Papa, Luka Lese Puyu, Simon Susah, dan Marten Solong.

Selain santunan, kata Edwin, sesuai dengan amanat undang-undang, korban terorisme juga berhak mengajukan kompensasi. Tim LPSK akan menghitung kerugian para korban untuk keperluan pengajuan kompensasi.

Sebelumnya, empat warga Desa Kalemago, Kecamatan Lore Timur, Kabupaten Poso menjadi korban serangan brutal kelompok teroris Poso. Lokasi kejadian berada di sekitar perkebunan kopi di wilayah perbukitan sekitar 1 jam perjalanan menggunakan sepeda motor dari Desa Kalemago.

Para korban yang sehari-hari bekerja sebagai petani itu ditemukan pihak keluarga dalam kondisi sudah tidak bernyawa dengan kondisi tubuh penuh luka bekas sabetan senjata tajam.

Aktivitas warga Poso. (Foto: Antara)
Aktivitas warga Poso. (Foto: Antara)

Negara telah menyetujui dan menyiapkan dana kompensasi dan santunan kematian korban terorisme, secara materiil dan imateriel, dengan mengajukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menyetujui dan menyiapkan anggaran tersebut atas permohonan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan Nomor S-775/MK.02/2020.

Penetapan anggaran (satuan biaya) ini mulai berlaku sejak PP Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan PP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada tanggal 7 Juli 2020 dan telah diundangkan pada tanggal 8 Juli 2020. (Pon)

Baca Juga:

LPSK Turun Tangan Lindungi Jurnalis Tempo yang Dianiaya Oknum Aparat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anies Prediksi Kasus Aktif COVID-19 di Jakarta Capai 100 Ribu dalam Hitungan Hari
Indonesia
Anies Prediksi Kasus Aktif COVID-19 di Jakarta Capai 100 Ribu dalam Hitungan Hari

Anies lantas mewanti-wanti masyarakat agar tidak abai dalam melaksanakan protokol kesehatan (prokes)

Pemerintah Dinilai Tanggap Lindungi Rakyat Jika Tunda Pilkada 2020
Indonesia
Pemerintah Dinilai Tanggap Lindungi Rakyat Jika Tunda Pilkada 2020

Pemerintah akan dinilai tanggap dalam melindungi rakyatnya dari situasi pandemi COVID-19.

Libur Panjang, Polisi Gelar Razia di Sudirman hingga Monas
Indonesia
Libur Panjang, Polisi Gelar Razia di Sudirman hingga Monas

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menggelar razia kendaraan berknalpot bising di kawasan Monas hingga Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat.

Kembali Ditangkap karena Narkoba, Rio Reifan Terancam Bui 20 Tahun
Indonesia
Kembali Ditangkap karena Narkoba, Rio Reifan Terancam Bui 20 Tahun

"Ancamannya sudah jelas enam tahun penjara, paling tinggi 20 tahun," ucap Yusri.

Jika Wisatawan Membludak, Jalur Puncak Bogor Bakal Ditutup
Indonesia
Jika Wisatawan Membludak, Jalur Puncak Bogor Bakal Ditutup

Susatyo berharap, kejadian 2 minggu terakhir, yakni padatnya volume kendaraan di kawasan Puncak Bogor dan berimbas pelarian kendaraan ke wilayah Kota bisa dikurangi, dan masyarakat bisa makin mengerti.

Jokowi Jadi Orang Pertama Divaksin, MPR: Luar Biasa
Indonesia
Jokowi Jadi Orang Pertama Divaksin, MPR: Luar Biasa

MPR meminta agar proses uji klinis dan izin edar terhadap vaksin COVID-19 itu dipercepat sehingga masyarakat memiliki kepastian.

Kejagung Usut Dugaan Korupsi di PT Askrindo Mitra Utama
Indonesia
Kejagung Usut Dugaan Korupsi di PT Askrindo Mitra Utama

Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan PT Askrindo Mitra Utama (AMU) tahun anggaran 2016-2020.

Luhut Akui Data COVID-19 antara Pusat dan Daerah Berbeda
Indonesia
Luhut Akui Data COVID-19 antara Pusat dan Daerah Berbeda

Luhut mengakui, ada ketidaksesuaian data kesehatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pemprov DKI Tetap Ngotot Ingin Gelar Formula E
Indonesia
Pemprov DKI Tetap Ngotot Ingin Gelar Formula E

"Mudah-mudahan bisa dilaksanakan di tahun 2022 sebagaimana yang diagendakan," ucap Wakil Gubernur (Wagub) DKI, Ahmad Riza Patria.