4 Warga Korban Serangan Teroris Poso Dipastikan Dapat Santunan Negara LPSK. (Foto: LPSK)

MerahPutih.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memastikan bakal memenuhi hak empat warga yang menjadi korban serangan terorisme di Poso, Sulawesi Tengah.

"LPSK berkolaborasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Polda Sulawesi Tengah dalam penanganan korban," kata Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu di Jakarta, Senin (18/5).

Baca Juga:

LPSK Pastikan Lindungi Saksi dan Jurnalis Tempo

Ia menegaskan, LPSK, BNPT, maupun Polda Sulawesi Tengah akan berbagi peran dalam penanganan tindak pidana terorisme di Poso. LPSK fokus pada pemenuhan dan pemulihan hak korban, misalnya santunan dan kompensasi.

LPSK, lanjut ia, berencana bertemu dengan pihak keluarga dari empat korban yang meninggal dunia, yaitu Paulus Papa, Luka Lese Puyu, Simon Susah, dan Marten Solong.

Selain santunan, kata Edwin, sesuai dengan amanat undang-undang, korban terorisme juga berhak mengajukan kompensasi. Tim LPSK akan menghitung kerugian para korban untuk keperluan pengajuan kompensasi.

Sebelumnya, empat warga Desa Kalemago, Kecamatan Lore Timur, Kabupaten Poso menjadi korban serangan brutal kelompok teroris Poso. Lokasi kejadian berada di sekitar perkebunan kopi di wilayah perbukitan sekitar 1 jam perjalanan menggunakan sepeda motor dari Desa Kalemago.

Para korban yang sehari-hari bekerja sebagai petani itu ditemukan pihak keluarga dalam kondisi sudah tidak bernyawa dengan kondisi tubuh penuh luka bekas sabetan senjata tajam.

Aktivitas warga Poso. (Foto: Antara)
Aktivitas warga Poso. (Foto: Antara)

Negara telah menyetujui dan menyiapkan dana kompensasi dan santunan kematian korban terorisme, secara materiil dan imateriel, dengan mengajukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menyetujui dan menyiapkan anggaran tersebut atas permohonan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan Nomor S-775/MK.02/2020.

Penetapan anggaran (satuan biaya) ini mulai berlaku sejak PP Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan PP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada tanggal 7 Juli 2020 dan telah diundangkan pada tanggal 8 Juli 2020. (Pon)

Baca Juga:

LPSK Turun Tangan Lindungi Jurnalis Tempo yang Dianiaya Oknum Aparat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Ajukan Banding atas Vonis Eks Walkot Dumai
Indonesia
KPK Ajukan Banding atas Vonis Eks Walkot Dumai

Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan banding atas vonis 2 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 250 juta subsider 2 bulan kurungan terhadap eks Wali Kota Dumai Zulkifli Adnan Singkah.

KPK Periksa 2 Saksi Terkait Kasus Nurdin Abdullah
Indonesia
KPK Periksa 2 Saksi Terkait Kasus Nurdin Abdullah

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua saksi dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek infrastruktur di Sulawesi Selatan yang menjerat Nurdin Abdullah.

Pengacara Juliari Tuduh Matheus Lempar Tanggungjawab Soal Fee Bansos
Indonesia
Pengacara Juliari Tuduh Matheus Lempar Tanggungjawab Soal Fee Bansos

Kubu Juliari tak menginginkan keterangan tunggal Matheus Joko dipercaya di persidangan.

Irjen Napoleon Beberkan Kedekatan Perantara Suap Djoko Tjandra dengan Azis Syamsuddin
Indonesia
Irjen Napoleon Beberkan Kedekatan Perantara Suap Djoko Tjandra dengan Azis Syamsuddin

Bekas Kadiv Hubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte membeberkan kedekatan antara pengusaha Tommy Sumardi dengan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dan Kabareskrim Komjen Listyo Sigit

Kewajiban Rapid Test Antigen Bikin Reservasi Hotel Anjlok
Indonesia
Kewajiban Rapid Test Antigen Bikin Reservasi Hotel Anjlok

PHRI menyayangkan kebijakan dari pemerintah pusat yang mendadak tersebut. Padahal, pelaku usaha sudah berharap banyak meningkatkan okupansi saat libur akhir tahun.

Keluarga Jokowi Menangi 'Quick Count', Bentuk Komitmen Megawati Sebagai Ketum PDIP?
Indonesia
Keluarga Jokowi Menangi 'Quick Count', Bentuk Komitmen Megawati Sebagai Ketum PDIP?

Gibran dan Bobby tidak menunjukkan sedikitpun lemah semangat

Menteri Sandiaga Usul Kelompok Prioritas Urutan Kedua Vaksin Setelah Nakes
Indonesia
Menteri Sandiaga Usul Kelompok Prioritas Urutan Kedua Vaksin Setelah Nakes

Mereka berada di garda terdepan dalam mengembangkan dan membangkitkan kembali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif

Stres Divonis Positif COVID-19, Wanita di Tambora Lompat dari Apartemen
Indonesia
Stres Divonis Positif COVID-19, Wanita di Tambora Lompat dari Apartemen

Wanita berinisial A (23) ditemukan tergeletak di Jalan Pekapuran, Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat.

Jalankan Program Prioritas, Gibran Gandeng 6 Daerah Penyangga Soloraya
Indonesia
Jalankan Program Prioritas, Gibran Gandeng 6 Daerah Penyangga Soloraya

Kota Solo bakal menggandeng enam daerah lain di Soloraya untuk merealisasikan program prioritas pemerintahan Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa.

Cuaca Ekstrem Picu Potensi Bencana Alam di Sejumlah Wilayah Indonesia
Indonesia
Cuaca Ekstrem Picu Potensi Bencana Alam di Sejumlah Wilayah Indonesia

Kecepatan downdraft dari awan Cb tersebut cukup signifikan