4 Poin Somasi Terbuka Partai Demokrat ke Kubu Moeldoko Partai Demokrat, (Foto: Antara)

MerahPutih.com- Tim Advokasi DPP Partai Demokrat untuk dan atas nama DPP Partai Demokrat, melakukan somasi yang dilayangkan untuk Moeldoko, Jhoni Allen Marbun, Marzuki Alie, Darmizal, Max Sopacua, Muhammad Rahmad, dan seluruh peserta KLB di The Hill Hotel & Resort Sibolangit, Deliserdang, Sumatera Utara.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menyampaikan, ada 4 Poin dalam somasi terbuka itu, yakni:

Baca Juga:

Kubu Moeldoko Tanggapi Santai Gugatan Partai Demokrat

1. Bahwa Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Masa Bakti 2020-2025, yang sah adalah H. Agus Harimurti Yudhoyono, M.SC, M.P.A, M.A, sebagaimana yang termaktub dalam Badan Hukum Partai Demokrat, AD/ART Partai Demokrat, dan Susunan Kepengurusan Partai Demokrat yang telah disahkan melalui Surat Keputusan MENKUMHAM RI No: M.MH-09.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020, juncto Surat Keputusan MENKUMHAM RI No: M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2020-2025, tertanggal 27 Juli 2020, dan telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 15 tanggal 19 Februari 2021;

2. Bahwa pada tanggal, 5 Maret 2021 bertempat di The Hill Hotel & Resort Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara telah dilaksanakan suatu pertemuan yang diklaimnya sebagai “KLB” Partai Demokrat. Dalam pertemuan tersebut, Para Tersomir menggunakan atribut-atribut antara lain seperti jaket, back drop, bendera, dan mars Partai Demokrat serta hal lainya. Atas dasar hal tersebut di atas, Para Tersomir kemudian mengajukan permohonan pengesahan pada MENKUMHAM RI. Kemudian pada tanggal 31 Maret 2021 MENKUMHAM RI mengumumkan kepada Para Tersomir dan masyarakat luas dengan menolak permohonan pengesahan yang diajukan oleh Para Tersomir;

3. Meskipun permohonan pengesahan yang diajukan Para Tersomir telah ditolak oleh MENKUMHAM RI, namun Para Tersomir masih tetap berbicara, membuat pernyataan, menunjukkan sikap dan/atau melakukan tindakan yang mengatasnamakan dan seolah-olah mencitrakan dirinya sebagai pihak dari Partai Demokrat yang sah dihadapan media, masyarakat luas dengan mengaku-ngaku sebagai DPP Partai Demokrat dengan menggunakan atribut Partai Demokrat.

"Perbuatan yang dilakukan oleh Para Tersomir tersebut di atas, dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, bertentangan dengan UU, AD/ART Partai Demokrat, dan bertentangan dengan Surat Keputusan MENKUMHAM RI sebagaimana point 1," ucap Herzaky mengutip surat somasi terbuka itu.

KLB Demokrat. (Foto: Antara)
KLB Demokrat. (Foto: Antara)

4. Oleh karena itu kami menegur Para Tersomir untuk menghentikan segala bentuk perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud di atas, dengan seketika, sejak somasi ini disampaikan. Namun apabila Para Tersomir masih saja menggunakan atribut, berbicara, membuat pernyataan, menunjukan sikap dan/atau melakukan tindakan yang mengatasnamakan dan seolah mencitrakan dirinya sebagai Partai Demokrat yang sah, maka kami akan mengambil tindakan tegas dengan melakukan segala upaya hukum.

Menurut Herzaky, poin somasi berkaitan dengan kepengurusan DPP Partai Demokrat yang telah disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

"Bahwa Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Demokrat masa bakti 2020-2025 yang sah adalah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagaimana yang termaktub dalam Badan Hukum Partai Demokrat, AD/ART Partai Demokrat," ujar Herzaky. (Knu)

Baca Juga:

Partai Demokrat Masih Ngotot Ingin Logo Milik SBY

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
1,3 Persen Remaja di DKI Sudah Disuntik Vaksin COVID-19
Indonesia
1,3 Persen Remaja di DKI Sudah Disuntik Vaksin COVID-19

DKI telah menyuntikan dosis 1 sebanyak 4.827.994 orang, sedangkan total dosis 2 mencapai 1.935.857 orang. Secara total sudah 6.763.851 dosis yang disuntik ke warga.

Partai Demokrat Apresiasi Putusan MK Soal Sengketa Pilkada Kalsel
Indonesia
Partai Demokrat Apresiasi Putusan MK Soal Sengketa Pilkada Kalsel

Partai Demokrat mengapresiasi hasil sidang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sengketa Pilkada Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Korupsi Lahan DKI, Bekas Bos Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 152 Miliar
Indonesia
Korupsi Lahan DKI, Bekas Bos Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 152 Miliar

KPK menyatakan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Munjul Jakarta Timur merugikan keuangan negara sebesar Rp 152,5 miliar.

Relawan Ganjar Datangi DPC PDIP Solo Serahkan Mandat Dukungan Capres 2024
Indonesia
Relawan Ganjar Datangi DPC PDIP Solo Serahkan Mandat Dukungan Capres 2024

"Soal keputusan Capres 2024 nanti tetap ada ditangan Ketua Umum (Megawati Soekarnoputri)," kata Rudy.

3 Bulan Jelang Tutup Tahun, Pendapatan Negara Baru 77,7 Persen
Indonesia
3 Bulan Jelang Tutup Tahun, Pendapatan Negara Baru 77,7 Persen

Bank Indonesia (BI) melaporkan likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) pada September 2021 meningkat delapan persen jika dibandingkan dengan September 2020 (year-on-year/yoy) menjadi Rp 7.287,3 triliun, dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 6,9 persen (yoy).

Vaksin Khusus Lansia Masuk Surabaya, 98 Kiai Jadi Prioritas
Indonesia
Vaksin Khusus Lansia Masuk Surabaya, 98 Kiai Jadi Prioritas

Sejauh ini proses vaksinasi di Jatim tidak ada kejadian fatal

Pemerintah Diminta Wait and See Untuk Mengakui Pemerintahan Taliban
Indonesia
Pemerintah Diminta Wait and See Untuk Mengakui Pemerintahan Taliban

"Pemerintah perlu wait and see dulu, sambil tetap mewaspadai dan mengantisipasi segala potensi gangguan keamanan dalam negeri" ungkap wakil ketua DPD RI Sultan B Najamudin

Tak Ditahan, Lois Owien Tetap Tersangka
Indonesia
Tak Ditahan, Lois Owien Tetap Tersangka

Dr Lois pun telah berjanji untuk tidak melarikan diri serta menghilangkan barang bukti

Pelaku Pembobolan Data Kependudukan di Aplikasi PeduliLindungi Diciduk Polisi
Indonesia
Pelaku Pembobolan Data Kependudukan di Aplikasi PeduliLindungi Diciduk Polisi

Mereka memiliki akses data ke NIK dan bisa akses TCare

Polisi Kejar Kelompok Geng Motor Aniaya Anggota Polsek Menteng
Indonesia
Polisi Kejar Kelompok Geng Motor Aniaya Anggota Polsek Menteng

Berita Terkini, Indonesia Banget, Berita Terbaru, Berita Hari ini, Berita Terkini hari ini, Berita Online, Kabar Terkini, Info Terkini, Berita Hangat, Berita Hari ini Terbaru, Berita Nasional, Berita Internasional