4 Orang Tak Hadiri Klarifikasi Polisi Soal 'Kerumunan Petamburan' Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memenuhi panggilan Polda Metro Jaya. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat

Merahputih.com - Polisi mengundang 14 orang dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan klarifikasi atas pelanggaran protokol kesehatan di kawasan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Beberapa orang diantaranya adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, Walikota Jakarta Pusat dan Kasatpol PP DKI Jakarta.

"Jadi yang hadir hari ini 10 dan baru saja hadir Kasat Pol PP. Jadi ada 10," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus, Selasa (17/11).

Baca Juga:

Pakai Baju Dinas, Anies Penuhi Panggilan Polda Metro Jaya

Sebelum dilakukan klarifikasi, mereka dilakukan uji swab antigen dan hasilnya Lurah Petamburan Positif COVID-19 dan saat ini oleh aparat kepolisian sudah di rujuk ke Rumah Sakit Kramatjati Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

"Memang pada swab antigen yang bersangkutan reaktif atau positif. Jadi 9 sementara dilakukan pemeriksaan klarifikasi," tutur dia.

Menurut Yusri, sembilan orang yang diperiksa klarifikasi diantaranya Anies Baswesan, Walikota Jakarta Pusat, Kabiro Hukum, Kepala KUA Tanah Abang, Camat Tanah Abang, RT, RW, Kasat Pol PP dan Binmas setempat.

"Ada beberapa yang memang minta diundur besok, seperti saksi nikah," tandasnya.

Gubernur Anies Baswedan di Mapolda Metro Jaya. (Foto: Kanugrahan)
Gubernur Anies Baswedan di Mapolda Metro Jaya. (Foto: Kanugrahan).

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa penegakan protokol kesehatan di Ibu Kota merupakan kewenangan Pemprov DKI Jakarta.

Dengan demikian, pelanggaran protokol kesehatan dalam peringatan Maulid Nabi dan pesta pernikahan putri Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab di Petamburan adalah kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Sekali lagi penegakan protokol kesehatan di ibu kota merupakan kewenangan pemerintah provinsi DKI Jakarta berdasarkan hirarki kewenangan dan peraturan perundangan," kata Mahfud.

Baca Juga:

Yang Bakal Dikorek Dari Anies Saat Dipanggil Polisi

Menurut Mahfud, selama ini pemerintah telah berupaya mengendalikan pandemi COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan. "Pelanggaran secara nyata dengan berkumpulanya ribuan orang sepekan terakhir ini bisa membuyarkan upaya delapan bulan terakhir," katanya.

Pemerintah menyesalkan pelanggaran protokol kesehatan dalam acara pernikahan dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar di Petamburan beberapa waktu lalu. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
7,8 Juta Warga DKI Jakarta Sudah Harus Divaksin COVID-19 di Agustus 2021
Indonesia
7,8 Juta Warga DKI Jakarta Sudah Harus Divaksin COVID-19 di Agustus 2021

Per Kamis (25/6) jumlah total sebanyak 3.593.159 orang telah mendapatkan vaksin dosis pertama, serta 1.894.808 orang menerima vaksin dosis kedua dengan target vaksinasi 8.815.157 orang di DKI Jakarta.

DPR Ingatkan Jadwal Pemilu Versi Pemerintah Lebih Banyak Mudharatnya
Indonesia
DPR Ingatkan Jadwal Pemilu Versi Pemerintah Lebih Banyak Mudharatnya

Amat mungkin beberapa kasus sengketa Pemilu belum putus di lembaga peradilan seperti MA maupun MK

RSD COVID-19 Asrama Haji Pondok Gede Mulai Beroperasi Akhir Pekan Ini
Indonesia
RSD COVID-19 Asrama Haji Pondok Gede Mulai Beroperasi Akhir Pekan Ini

Diperkirakan Asrama Haji Pondok Gede mampu menampung 1.000 pasien COVID-19

Jumlah Pemilih Awal Pilpres Amerika Capai Rekor Tertinggi
Dunia
Jumlah Pemilih Awal Pilpres Amerika Capai Rekor Tertinggi

Kekhawatiran tentang kemungkinan penularan virus corona di tempat-tempat pemungutan (TPS) suara pada Hari Pemilihan juga telah mendorong lebih banyak orang untuk memberikan suara di TPS lebih dini.

Uji Coba Sekolah Tatap Muka Tahap 2, Wagub DKI: Masyarakat Mohon Bersabar
Indonesia
Uji Coba Sekolah Tatap Muka Tahap 2, Wagub DKI: Masyarakat Mohon Bersabar

Pelaksanaan uji coba kegiatan belajar mengajar (KBM) ini akan berlangsung selama tiga minggu terhitung 9 Juni hingga 26 Juni 2021 mendatang.

Dampak PPKM, Kasus Aktif Turun jadi 15 Persen
Indonesia
Dampak PPKM, Kasus Aktif Turun jadi 15 Persen

Cara terbaik memastikannya, dengan pembatasan mobilitas dan penegakan kedisiplinan protokol kesehatan yang tegas

Syahrul Yasin Limpo Jabat Plt Menteri Kelautan dan Perikanan
Indonesia
Syahrul Yasin Limpo Jabat Plt Menteri Kelautan dan Perikanan

Syahrul Yasin Limpo ditunjuk untuk menjabat sementara sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan ad interim menggantikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Cakupan Vaksinasi Campak Baru 45 Persen akibat Pandemi COVID-19
Indonesia
Cakupan Vaksinasi Campak Baru 45 Persen akibat Pandemi COVID-19

Kejadian COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia ternyata mengakibatkan penurunan fokus pada penyakit lain.

Distribusi Vaksin Timpang, Pemerintah Diminta Petakan Daerah Prioritas
Indonesia
Distribusi Vaksin Timpang, Pemerintah Diminta Petakan Daerah Prioritas

Untuk itu, Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti, meminta pemerintah mempercepat distribusi dan memetakan daerah yang harus menjadi prioritas untuk mendapatkan vaksin.

[HOAKS atau FAKTA]: KPK Meminta Sumbangan Wakaf Lailatul Qadar
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: KPK Meminta Sumbangan Wakaf Lailatul Qadar

Beredar poster mengatasnamakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pejabat KPK meminta sejumlah dana untuk sumbangan wakaf lailatur qadar.