4 Orang Tak Hadiri Klarifikasi Polisi Soal 'Kerumunan Petamburan' Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memenuhi panggilan Polda Metro Jaya. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat

Merahputih.com - Polisi mengundang 14 orang dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan klarifikasi atas pelanggaran protokol kesehatan di kawasan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Beberapa orang diantaranya adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, Walikota Jakarta Pusat dan Kasatpol PP DKI Jakarta.

"Jadi yang hadir hari ini 10 dan baru saja hadir Kasat Pol PP. Jadi ada 10," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus, Selasa (17/11).

Baca Juga:

Pakai Baju Dinas, Anies Penuhi Panggilan Polda Metro Jaya

Sebelum dilakukan klarifikasi, mereka dilakukan uji swab antigen dan hasilnya Lurah Petamburan Positif COVID-19 dan saat ini oleh aparat kepolisian sudah di rujuk ke Rumah Sakit Kramatjati Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

"Memang pada swab antigen yang bersangkutan reaktif atau positif. Jadi 9 sementara dilakukan pemeriksaan klarifikasi," tutur dia.

Menurut Yusri, sembilan orang yang diperiksa klarifikasi diantaranya Anies Baswesan, Walikota Jakarta Pusat, Kabiro Hukum, Kepala KUA Tanah Abang, Camat Tanah Abang, RT, RW, Kasat Pol PP dan Binmas setempat.

"Ada beberapa yang memang minta diundur besok, seperti saksi nikah," tandasnya.

Gubernur Anies Baswedan di Mapolda Metro Jaya. (Foto: Kanugrahan)
Gubernur Anies Baswedan di Mapolda Metro Jaya. (Foto: Kanugrahan).

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa penegakan protokol kesehatan di Ibu Kota merupakan kewenangan Pemprov DKI Jakarta.

Dengan demikian, pelanggaran protokol kesehatan dalam peringatan Maulid Nabi dan pesta pernikahan putri Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab di Petamburan adalah kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Sekali lagi penegakan protokol kesehatan di ibu kota merupakan kewenangan pemerintah provinsi DKI Jakarta berdasarkan hirarki kewenangan dan peraturan perundangan," kata Mahfud.

Baca Juga:

Yang Bakal Dikorek Dari Anies Saat Dipanggil Polisi

Menurut Mahfud, selama ini pemerintah telah berupaya mengendalikan pandemi COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan. "Pelanggaran secara nyata dengan berkumpulanya ribuan orang sepekan terakhir ini bisa membuyarkan upaya delapan bulan terakhir," katanya.

Pemerintah menyesalkan pelanggaran protokol kesehatan dalam acara pernikahan dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar di Petamburan beberapa waktu lalu. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA] Anies Ngaku Orang Jawa Demi Ambisi Menjadi Raja
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Anies Ngaku Orang Jawa Demi Ambisi Menjadi Raja

Akun Facebook Ryan Kerens atau @ryan.kerens.7 mengunggah dua foto yang diklaim Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

 Analis Intelijen Prediksi Pemulangan 600 Simpatisan ISIS Timbulkan Gejolak
Indonesia
Analis Intelijen Prediksi Pemulangan 600 Simpatisan ISIS Timbulkan Gejolak

Skenario pertama adalah tidak memulangkan WNI pendukung ISIS dari Suriah. Alasan paling kuat untuk skenario ini adalah kewarganegaraan telah dicabut.

1.000 Lebih Personel Gabungan Kawal Perjalanan Vaksin COVID-19 Tahap II
Indonesia
1.000 Lebih Personel Gabungan Kawal Perjalanan Vaksin COVID-19 Tahap II

Ini merupakan pengiriman vaksin sinovac tahap kedua

Ungkap Sulitnya Tertibkan Warga Jakarta Patuh Protokol Kesehatan, Polisi: Kadang Sampai Berantem
Indonesia
Ungkap Sulitnya Tertibkan Warga Jakarta Patuh Protokol Kesehatan, Polisi: Kadang Sampai Berantem

Meningkatkan kedisiplinan masyarakat memang butuh waktu yang cukup lama.

[HOAKS atau FAKTA]: Menteri Agama Fachrul Razi Tiba-tiba Perbolehkan Penyelenggaraan Ibadah Haji 2020
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Menteri Agama Fachrul Razi Tiba-tiba Perbolehkan Penyelenggaraan Ibadah Haji 2020

M Fachrul Razi memberikan klarifikasi terkait pembatalan keberangkatan calon jemaah haji tahun 2020 yang diputuskan Kemenag beberapa saat lalu.

[HOAKS Atau FAKTA]: Pilkada Jalan Terus, Pilpres Bakal Ditunda 7 Tahun Lagi
Indonesia
[HOAKS Atau FAKTA]: Pilkada Jalan Terus, Pilpres Bakal Ditunda 7 Tahun Lagi

Ketentuan tentang pilpres masih diatur dalam UU Pemilu yang menyebut bahwa pemilihan dilaksanakan lima tahun sekali.

Mahasiswa Demo Tolak UU Cipta Kerja di Jakarta
Foto
Mahasiswa Demo Tolak UU Cipta Kerja di Jakarta

Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menggelar unjuk rasa untuk menolak Undang-undang Cipta Kerja yang disahkan DPR RI di jalan Merdeka Barat, Jakarta

Bershio Kerbau, Jokowi: Katanya Tahun Ini Saya Harus Kerja Keras
Indonesia
Bershio Kerbau, Jokowi: Katanya Tahun Ini Saya Harus Kerja Keras

Jokowi tiba di ICE BSD sekitar pukul 09.00 WIB dengan mengenakan pakaian tradisional Tiongkok, Cheongsam berwarna merah

Kepri Kembali Terima Bantuan 1,5 Juta Masker dari Singapura
Indonesia
Kepri Kembali Terima Bantuan 1,5 Juta Masker dari Singapura

Bantuan ini sebagai bukti nyata bahwa Kepri dan Singapura memiliki hubungan yang erat. Kedua kawasan yang berbatasan ini saling mendukung dan membantu.

Pemprov DIY akan Gelar Rapid Test ke 20.400 Warga
Indonesia
Pemprov DIY akan Gelar Rapid Test ke 20.400 Warga

"Diprioritaskan untuk tenaga kesehatan serta kerabat dan warga yang secara intens melakukan kontak dengan PDP," ujar Biwara