Image
Author by : Warga membuka salah satu website yang diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika di Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (31/3). (Foto: Antara)

Front Pembela Islam (FPI) angkat bicara terkait pemblokiran 19 situs Islam berbau radikal oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Ketua Umum FPI, Habib Muchsin Al Aththas mengaku geram dengan keputusan Kemenkominfo yang memblokir belasan situs islam radikal. Menurutnya keputusan pemerintah memblokir situs Islam radikal tidak lepas dari pengaruh dan intervensi Amerika Serikat.

"Saya tegaskan pemerintah Indonesia jadi topeng monyet yang berjoget diatas tabuhan genderang Amerika," katanya saat dihubungi Merahputih.com, Rabu malam (1/4).

Lebih lanjut Muchsin menjelaskan, Amerika Serikat mempunyai peranan penting untuk mereduksi gerakan Islam di Tanah Air. Sebab, jika Islam tumbuh menjadi gerakan besar berpotensi mengganggu kepentingan negeri Paman Sam.

"Amerika dengan hegemoninya mau hancurkan Islam," tandas Muchsin.

Image
Author by : Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kanan) berdialog dengan pengurus dan pengelola situs Islami yang terkena dampak pemblokiran oleh Kementerian Kominfo, Jak

Ketua Umum Ormas FPI Habib Muchsin Ahmad Al Atthas mengaku geram dengan sikap Badan Nasional Penaggulangan Teroris (BNPT) yang mengusulkan kepada Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melakukan pemblokiran terhadap 19 situs Islam radikal.

Bukan hanya geram, Habib Muchisn Al Aththas juga menuding baik pemerintah dan pihak-pihak yang menuding belasan situs Islam mengajarkan radikalisme dan kekerasan atas nama agama sebagai sampah.

"Saya katakan, bukan hanya pemerintah, mereka yang menuding situs Islam radikal adalah sampah semua," katanya kepada Merahputih.com, Rabu malam (1/4).

Saat dikonfirmasi terkait langkah yang akan ditempuh FPI atas pemblokiran belasan situs Islam radikal tersebut, Habib Muchsin enggan mengerahkan ribuan massa FPI untuk melakukan aksi unjuk rasa di kantor BNPT atau Kemenkominfo.

"Kami tidak akan melakukan aksi unjuk rasa. Kami taat hukum," cetus Habib Muchsin.

Image
Author by : Presiden Joko Widodo, bersalaman dengan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi (Foto: Antara)

Ketua DPP PPP kubu M Romahurmizy, Reni Marlinawati Amin, menyayangkan langkah pemerintah yang serta merta melakukan pemblokiran terhadap situs-situs Islam. Reni menilai kebijakan rezim Joko Widodo-Jusuf Kalla yang diwakili Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Badan Nasional Penanggulangan Teroris adalah perbuatan melanggar hukum, HAM dan konstitusi.

Legislator dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Barat (Jabar IV) menambahkan, soal tudingan terhadap situs media Islam sebagai penyebar faham Islam radijal tentu menjadi penilaian sepihak yang prematur, lantaran tidak ada proses klarifikasi dan penyelidikan lebih lanjut dari hal tersebut.

Bukan hanya itu, Reni juga menuding rezim Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-Kalla) memiliki kesamaan dengan rezim Orde Baru. Kemiripan tersebut saat melakukan pembredelan tanpa alasan jelas.

"Sikap pemerintah ini mengingatkan cara-cara rezim Orde Baru dalam memberangus pendapat yang dianggap bertentangan dengan pemerintah. Pemblokiran situs media Islam tanpa melakukan dialog dengan pemilik media tentu merupkan langkah yang otoriter dan tendensius," tandas Reni.

Image
Author by : Juru bicara BNPT Irfan Idris (kanan) menyampaikan pendapatnya saat diskusi mengenai ISIS di Jakarta, Kamis (19/3). (Foto: Antara/Andika Wahyu)

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abu Bakar Al Habsyi menuding Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) telah melakukan pembegalan dengan menutup 19 situs Islam yang dinilai mengandung konten radikal dan ajakan untuk melakukan kekerasan.

"Itu merupakan bentuk pembegalan terhadap media," kata anggota Komisi III DPR RI tersebut dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Rabu (1/4).

Legislator dari daerah pemilihan (Dapil) Kalimantan Selatan (Kalsel) itu juga mengkritisi sikap BNPT yang terlalu gegabah memberikan usul kepada Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk melakukan penutupan terhadap belasan situs Islam yang mengandung konten radikalisme.

Persoalan semakin pelik, ketika alasan BNPT menutup belasan situs yang dinilai radikal lantaran belasan situs tersebut kerap mengkritisi kebijakan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Tugas BNPT itu penanggulangan terorisme bukan memantau aktivis media yang menjelek-jelakkan Presiden," tandas Abu Bakar.

Seperti diberitakan Merahputih.com sebelumnya, BNPT mengusulkan kepada Kemenkominfo untuk memblokir 19 situs yang berisi radikalisme.

Adapun 19 situs yang diblokir diduga menyebar paham dan ajaran radikalisme. Laman tersebut antara lain arrahmah.com, voa-islam.com, ghur4ba.blogspot.com, panjimas.com, thoriquna.com, dakwatuna.com, kafilahmujahid.com, an-najah.net, muslimdaily.net, hidayatullah.com, salam-online.com, aqlislamiccenter.com, kiblat.net, dakwahmedia.com, muqawamah.com, lasdipo.com, gemaislam.com, eramuslim.com, dan daulahislam.com. (bhd)


Fredy Wansyah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH