4 Alasan Transaksi Digital Perlu Diatur Pemerintah Ilustrasi belanja online. (Pixabay)

MerahPutih.com - Transformasi digital diyakini mampu mendorong ekonomi nasional karena telah mengubah cara berbisnis, beraktivitas. Namun, transaksi digital perlu diatur oleh pemerintah karena semakin meluas akibat adanya perkembangan teknologi di era globalisasi untuk mengurangi resiko.

“Setidaknya ada empat alasan mengapa transaksi digital ini perlu diatur,” kata Menteri Keuangan Menkeu Sri Mulyani dalam acara International Conference on Digital Transformation in Customs di Jakarta, Selasa (16/2).

Baca Juga:

Fokus Pada Ekonomi Digital, ASEAN Keluarkan Digital Masterplan 2025

Pertama adalah agar layanan transaksi pembayaran barang digital di Indonesia bisa terekam dengan baik. Pengenaan bea masuk dan mewajibkan pengusaha melaporkan transaksi barang digital akan mendorong terciptanya statistik perdagangan lebih akurat dan bermanfaat bagi proses pengambilan keputusan dalam kebijakan selanjutnya.

Sri Mulyani menyatakan transaksi barang digital juga dianggap berisiko yaitu dapat disalahgunakan untuk transaksi ilegal, sehingga hal ini menjadi alasan pemerintah untuk melakukan pemantauan sangat ketat.

Menurutnya, teknologi printing 3D yang akhir-akhir ini menjadi semakin populer memungkinkan penggunanya untuk memproduksi barang-barang yang berpotensi membahayakan keselamatan umum.

“Misalnya seperti senjata api dan bahan peledak hanya dengan cetak biru itu bisa ditransmisikan secara digital,” ujar Menkeu Sri Mulyani.

Ia melanjutkan, mekanisme tersebut juga akan memudahkan penggelapan pajak, pelanggaran hak kekayaan intelektual, dan digunakan oleh transaksional kejahatan terorganisir di bidang pencucian uang.

Selanjutnya alasan ketiga pemberlakuan pajak transaksi digital adalah untuk menjamin keseimbangan level of playing field antara pedagang konvensional dan digital.

Ia mengaku, banyak mendapat keluhan dari para pedagang konvensional yang menganggap bahwa terdapat kebijakan pengenaan pajak yang tidak adil antara mereka dengan pedagang di platform daring.

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Antara)
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Antara)

“Ini tantangan yang perlu ditangani agar kami dapat menciptakan level of playing field yang adil bagi para pemain. Film impor, video game, dan produk digital lainnya juga dituntut memiliki perlakuan yang sama seperti buku fisik,” jelas Sri Mulyani.

Terakhir, alasan pengenaan bea masuk atas barang digital yang dikirim melalui transmisi elektronik adalah untuk menghindari potensi kerugian bagi pendapatan negara.

“Ekonomi dan transaksi digital akan mengikis basis pajak konvensional sehingga pemerintah harus mampu menyesuaikan diri dengan tren baru ini dan menetapkan peran yang sama,” ujarnya dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

Pemerintah Bangun Strategi Ekonomi Digital

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Bumbu Mie Goreng Mengandung Babi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Bumbu Mie Goreng Mengandung Babi

Beredar pesan berantai melalui WhatsApp dari Pondok Wali Barokah, Burengan, Kediri bahwa sejumlah bumbu penyedap makanan mengandung daging babi.

Kiat Waspadai Varian Omicron versi Jubir Satgas COVID-19 UNS Solo
Indonesia
Kiat Waspadai Varian Omicron versi Jubir Satgas COVID-19 UNS Solo

"Kami menyarankan pusat agar penanganan COVID-19 difokuskan pada tingkat penyebarannya," ucap dia.

Semua Guru di Bandung Selesai Divaksin Mei 2021
Indonesia
Semua Guru di Bandung Selesai Divaksin Mei 2021

Sebanyak 36.000 guru dan tenaga kependidikan di Kota Bandung ditargetkan selesai mencapat vaksinasi COVID-19 pada Mei 2021.

Kemenkes Minta Bio Farma Tambah Kapasitas Produksi Vaksin COVID-19
Indonesia
Kemenkes Minta Bio Farma Tambah Kapasitas Produksi Vaksin COVID-19

Kementerian Kesehatan meminta PT Bio Farma (Persero) agar meningkatkan kapasitas produksi vaksin COVID-19.

PSI Akui Belum Kirim Surat Pemecatan Viani sebagai Anggota DPRD DKI
Indonesia
PSI Akui Belum Kirim Surat Pemecatan Viani sebagai Anggota DPRD DKI

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengaku, belum mengirimkan surat pemberhentian Viani Lamardi dari anggota DPRD DKI Jakarta. Surat pemecatan tersebut masih disusun di internal PSI.

Begini Cara Pemprov DKI Antisipasi Banjir Rob Akibat Gerhana Bulan Total
Indonesia
Begini Cara Pemprov DKI Antisipasi Banjir Rob Akibat Gerhana Bulan Total

Gerhana Bulan Total akan mempengaruhi ketinggian pasang surut air laut. Sebab posisi bulan, bumi dan matahari yang sejajar akan mengakibatkan gaya tarik terhadap air laut lebih tinggi

Shelter Penuh, Pemkot Yogyakarta Ubah Balai Diklat Jadi Ruang Isolasi
Indonesia
Shelter Penuh, Pemkot Yogyakarta Ubah Balai Diklat Jadi Ruang Isolasi

"Tujuh rumah sakit rujukan COVID-19 di Yogyakarta juga sudah diminta untuk menambah kapasitas kamar. Harapannya bisa dipenuhi," kata Heroe.

[HOAKS atau FAKTA]: Indonesia Siapkan Bom Nuklir Hancurkan Negara Lain
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Indonesia Siapkan Bom Nuklir Hancurkan Negara Lain

Judul video itu juga mengatakan bahwa pengembangan nuklir tersebut nantinya akan digunakan oleh Indonesia untuk menyerang negara lain.

Anies Minta Revitalisasi Kampung Kwitang Rampung Sebelum Lebaran
Indonesia
Anies Minta Revitalisasi Kampung Kwitang Rampung Sebelum Lebaran

Pemprov DKI Jakarta akan melakukan revitalisasi perumahan warga setelah mengalami kebakaran pada Sabtu (13/3) lalu.

Hari Pahlawan Jangan Hanya Seremonial Belaka
Indonesia
Hari Pahlawan Jangan Hanya Seremonial Belaka

Memperingati Hari Pahlawan mesti sebagai ikhtiar untuk menyerap nilai perjuangan dari para pahlawan Indonesia.