4 Alasan Transaksi Digital Perlu Diatur Pemerintah Ilustrasi belanja online. (Pixabay)

MerahPutih.com - Transformasi digital diyakini mampu mendorong ekonomi nasional karena telah mengubah cara berbisnis, beraktivitas. Namun, transaksi digital perlu diatur oleh pemerintah karena semakin meluas akibat adanya perkembangan teknologi di era globalisasi untuk mengurangi resiko.

“Setidaknya ada empat alasan mengapa transaksi digital ini perlu diatur,” kata Menteri Keuangan Menkeu Sri Mulyani dalam acara International Conference on Digital Transformation in Customs di Jakarta, Selasa (16/2).

Baca Juga:

Fokus Pada Ekonomi Digital, ASEAN Keluarkan Digital Masterplan 2025

Pertama adalah agar layanan transaksi pembayaran barang digital di Indonesia bisa terekam dengan baik. Pengenaan bea masuk dan mewajibkan pengusaha melaporkan transaksi barang digital akan mendorong terciptanya statistik perdagangan lebih akurat dan bermanfaat bagi proses pengambilan keputusan dalam kebijakan selanjutnya.

Sri Mulyani menyatakan transaksi barang digital juga dianggap berisiko yaitu dapat disalahgunakan untuk transaksi ilegal, sehingga hal ini menjadi alasan pemerintah untuk melakukan pemantauan sangat ketat.

Menurutnya, teknologi printing 3D yang akhir-akhir ini menjadi semakin populer memungkinkan penggunanya untuk memproduksi barang-barang yang berpotensi membahayakan keselamatan umum.

“Misalnya seperti senjata api dan bahan peledak hanya dengan cetak biru itu bisa ditransmisikan secara digital,” ujar Menkeu Sri Mulyani.

Ia melanjutkan, mekanisme tersebut juga akan memudahkan penggelapan pajak, pelanggaran hak kekayaan intelektual, dan digunakan oleh transaksional kejahatan terorganisir di bidang pencucian uang.

Selanjutnya alasan ketiga pemberlakuan pajak transaksi digital adalah untuk menjamin keseimbangan level of playing field antara pedagang konvensional dan digital.

Ia mengaku, banyak mendapat keluhan dari para pedagang konvensional yang menganggap bahwa terdapat kebijakan pengenaan pajak yang tidak adil antara mereka dengan pedagang di platform daring.

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Antara)
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Antara)

“Ini tantangan yang perlu ditangani agar kami dapat menciptakan level of playing field yang adil bagi para pemain. Film impor, video game, dan produk digital lainnya juga dituntut memiliki perlakuan yang sama seperti buku fisik,” jelas Sri Mulyani.

Terakhir, alasan pengenaan bea masuk atas barang digital yang dikirim melalui transmisi elektronik adalah untuk menghindari potensi kerugian bagi pendapatan negara.

“Ekonomi dan transaksi digital akan mengikis basis pajak konvensional sehingga pemerintah harus mampu menyesuaikan diri dengan tren baru ini dan menetapkan peran yang sama,” ujarnya dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

Pemerintah Bangun Strategi Ekonomi Digital

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Editor Metro TV Butuh 8 Menit Beli Pisau Sebelum Bunuh Diri
Indonesia
Wakil Ketua Komisi III DPR Minta Korban Kekerasan Seksual 'Speak Up'
Indonesia
Wakil Ketua Komisi III DPR Minta Korban Kekerasan Seksual 'Speak Up'

Padahal banyak pihak yang menilai diperlukannya pengesahan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual

Tahun Baru, KAI Commuter Tidak Tambahan Perjalanan
Indonesia
Tahun Baru, KAI Commuter Tidak Tambahan Perjalanan

Di masa Angkutan Natal dan Tahun Baru ini mayoritas pengguna KRL adalah pengguna musiman yang tidak setiap hari menggunakan KRL.

Gibran Surati Menkes Minta Tambahan Vaksin COVID-19
Indonesia
Gibran Surati Menkes Minta Tambahan Vaksin COVID-19

Tambahan vaksin tersebut, rencananya akan diperuntukkan untuk para seniman pemain wayang orang di Solo.

Jarak Luncur Awan Panas Gunung Merapi Makin Jauh
Indonesia
Jarak Luncur Awan Panas Gunung Merapi Makin Jauh

Bahaya lontaran material vulkanik bila terjadi letusan eksplosif kami perkirakan dapat menjangkau radius 3 kilometer dari puncak.

Satgas COVID-19 Bawa Angin Segar untuk UMKM di Tengah Pandemi
Indonesia
Satgas COVID-19 Bawa Angin Segar untuk UMKM di Tengah Pandemi

Dari segi ekonomi, pemerintah akan menyiapkan agar daerah bisa melakukan pinjaman

Delapan Komitmen Komjen Listyo Jika Disahkan Jadi Kapolri
Indonesia
Delapan Komitmen Komjen Listyo Jika Disahkan Jadi Kapolri

Pertama, menjadikan Polri sebagai institusi yang prediktif, responsibilitas, transparan dan berkeadilan atau Presisi

Polisi Blokade Empat Jalan Protokol di Palembang Halau Pendukung Rizieq Shihab
Indonesia
Polisi Blokade Empat Jalan Protokol di Palembang Halau Pendukung Rizieq Shihab

Aspirasi yang disampaikan aksi massa berkaitan dengan penahanan Rizieq Shihab

Hari ini, Komandan Polda Metro Jaya Resmi Berganti
Indonesia
Hari ini, Komandan Polda Metro Jaya Resmi Berganti

Di penghujung hari sebagai Kapolda Metro Jaya, Nana Sudjana melakukan kunjungan ke Kampung Sehat Ketahanan Pangan di Kampung Ledug, Kelurahan Alam Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Kamis (19/11).

[HOAKS atau FAKTA] Baru Tiga Bulan Nikah, Istri Ceraikan Suami Gegara Dukung Jokowi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Baru Tiga Bulan Nikah, Istri Ceraikan Suami Gegara Dukung Jokowi

Unggahan tersebut disertai narasi “Bener gak sih ini beritanya…?!! istrinya takut punya keturunan Cebong Botol”