4.741 Kendaraan Diputar Balik, Pemkot Bogor Lanjutkan Ganjil Genap Hari ini Pelaksanaan kebijakan ganjil-genap pada akhir pekan di Kota Bogor. ANTARA/HO/Pemkot Bogor

MerahPutih.com - Sebanyak 4.741 kendaraan diputar balik selama penerapan ganjil genap di Kota Bogor, Sabtu (26/6). Pemerintah Kota Bogor berencana melanjutkan kebijakan tersebut pada Minggu (27/6), untuk membatasi mobilitas warga di tengah tingginya kasus COVID-19.

Berdasarkan data petugas, selama enam jam pemberlakukan ganjil genap. Perinciannya, 2.129 kendaraan roda dua dan 2.612 kendaraan roda empat. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari lima check point yang tersebar di Kota Bogor.

Baca Juga

Kasus Masih Melejit di Bogor, Ganjil-Genap Berlaku Setiap Akhir Pekan

Yakni Simpang Baranangsiang, Jalan Pajajaran/Bumi Aki, Jembatan Merah dan Air Mancur. Sementara Simpang Empang diberlakukan satu arah ke bawah dengan menutup jalur dari arah Empang menuju BTM atau SSA.

Penerapan ganjil genap ini di monitor langsung oleh Wali Kota Bogor Bima Arya, Kapolresta Bogor Kota Kombes Susatyo Purnomo Condro serta Dandim 0606/Kota Bogor Kolonel Inf Roby Bulan.

“Hari ini Satgas COVID-19 Kota Bogor kembali melaksanakan ganjil genap sebagai rangkaian dari pada upaya kami untuk menekan tingginya angka COVID-19. Dari pantauan kami di sejumlah titik, terlihat di jalan raya tidak terlalu padat,” ungkap Kombes Susatyo Purnomo Condro di Kota Bogor.

Pelaksanaan kebijakan ganjil-genap bagi kendaraan bermotor di Kota Bogor (ANTARA/HO/Pemkot Bogor)
Pelaksanaan kebijakan ganjil-genap bagi kendaraan bermotor di Kota Bogor (ANTARA/HO/Pemkot Bogor)

Kebijakan tersebut dinilai efektif. Dari pantauanya, terlihat ruas jalan di pusat kota relatif lengang.

“Memang tidak terlalu banyak, dan semoga sosialisasi dan kesadaran masyarakat cukup tinggi di tengah tingginya angka COVID-19 di Kota Bogor," katanya.

Kebijakan ini, katanya, akan dievaluasi setiap minggunya. Dia belum bisa pastikan sampai kapan kebijakan itu diberlakukan.

"Setiap minggu di evaluasi," ucapnya. (Knu)

Baca Juga

Ganjil-Genap Kota Bogor, 9 Ribu Lebih Kendaraan Diputarbalik

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
MK Gelar Sidang Lanjutan 22 Sengketa Pilkada
Indonesia
MK Gelar Sidang Lanjutan 22 Sengketa Pilkada

Mahkamah Konstitusi memiliki waktu 45 hari untuk memeriksa dan memutus perkara sejak permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah diregistrasi pada 18 Januari 2021.

Kekurangan Oksigen Medis, Jabar Minta Pasokan dari BUMN
Indonesia
Kekurangan Oksigen Medis, Jabar Minta Pasokan dari BUMN

Kekurangan oksigen medis melanda wilayah Jawa Barat sejak melonjaknya kasus COVID-19, sebulan terakhir.

Hadapi Pandemi, Kemensos Cairkan Tunjangan Pada Keluarga Pahlawan dan Pejuang
Indonesia
Hadapi Pandemi, Kemensos Cairkan Tunjangan Pada Keluarga Pahlawan dan Pejuang

Bila tidak ada perubahan, Pemerintah akan menetapkan 6 pahlawan nasional baru tahun 2020.

Dua Rumah di Sukabumi Ambruk Pascagempa, Kerugian Capai Rp300 Juta
Indonesia
Dua Rumah di Sukabumi Ambruk Pascagempa, Kerugian Capai Rp300 Juta

Dua rumah di Kampung Linggaresmi, Kabupaten Sukabumi, Jabar, ambruk pascagempa bumi bermagnitudo 5.0 yang terjadi sekitar pukul 16.23 WIB pada Selasa (27/4).

Soal Izin Reklamasi Pulau H, Pengamat: Anies Pasti Ajukan Upaya Hukum Lagi
Indonesia
Soal Izin Reklamasi Pulau H, Pengamat: Anies Pasti Ajukan Upaya Hukum Lagi

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diyakini tidak akan menerbitkan izin pembangunan reklamasi Pulau H.

Asupan Gizi Lengkap Bagi Pasien COVID-19 di Wisma Atlet
Indonesia
Asupan Gizi Lengkap Bagi Pasien COVID-19 di Wisma Atlet

Pelayanan kesehatan di Wisma Atlet cukup baik. Bahkan asupan makanan yang bergizi terus diberikan oleh pelayan kesehatan Wisma Atlet.

KPK Periksa Dirut hingga Komut Bhumi Prasaja Terkait Korupsi CSRT
Indonesia
KPK Periksa Dirut hingga Komut Bhumi Prasaja Terkait Korupsi CSRT

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah petinggi PT Bhumi Prasaja dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) di Badan Informasi Geospatial (BIG) bekerja sama dengan LAPAN tahun 2015.

Kejagung Ingin Ada Harmonisasi Dalam RUU Perampasan Aset
Indonesia
Kejagung Ingin Ada Harmonisasi Dalam RUU Perampasan Aset

Dalam beberapa produk hukum tidak terjadi harmonisasi. Contohnya, pada definisi keuangan negara yang dalam beberapa undang-undang diartikan berbeda.

Integritas Calon Kapolri Dianggap Paling Utama Ketimbang Latarbelakang
Indonesia
Integritas Calon Kapolri Dianggap Paling Utama Ketimbang Latarbelakang

Setiap warga negara Indonesia dengan latar agama apapun bisa menjadi Kapolri