4.000 Masjid di Bandung Bakal Disertifikasi Secara Gratis Salat di Masjid. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dan Badan Pertanahan Negara (BPN) Kota Bandung, memberikan kemudahan sertifikat tanah wakaf untuk masjid. BPN tidak akan mengenakan biaya atau gratis dalam pengurusan sertifikat tanah masjid di Kota Bandung.

Kepala Kantor BPN Kota Bandung, Andi Kadandio Alepuddin mengatakan, program sertifikat gratis ini bagian dari kegiatan kantor BPN dan Pemkot Bandung dalam sertifikasi masjid tanah wakaf.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Presiden Jokowi Minta Wakaf

"Dasarnya pemohon yang punya tanah itu wajib, memberikan ke nazir. Selanjutnya datang ke penjabat pembuat akta ikrar wakaf di kecamatan. Dibuatkan akte ikrar wakafnya. Setelah itu mendaftar ke kantor BPN, diukur dan terbitkan sertifikatnya," jelasnya, Selasa (11/5).

Andi mengungkapkan, sampai saat ini yang sudah ada 30 masjid tersertifikasi. Selanjutnya, secara simultan di setiap kecamatan untuk memiliki sertifikat.

“Jadi sekitar 4.000 masjid yang ada di Kota Bandung kita sertifikatkan, ini gratis,” ujarnya.

Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana mengapresiasi program BPN. Pasalnya dengan alur yang ringan dalam mengurus wakaf tanah, maka akan mempercepat proses mendapatkan sertifikat.

Penyerahan sertifikat masjid di Bandung. (Foto: Humas Kota Bandung)
Penyerahan sertifikat masjid di Bandung. (Foto: Humas Kota Bandung)

“Kepastian sertifikat ini berikan ketenangan untuk pemberi dan penerima,” tutur Yana.

Yana mengaku akan mendorong kelurahan dan kecamatan untuk membantu kinerja BPN dalam menyukseskan wakaf tanah, khususnya masjid yang berada di Kota Bandung.

"Insyaallah kita bantu. Unsur kewilayah juga terlibat, itu juga kita dorong untuk mempercepat,” katanya. (Iman Ha/Jawa Barat)

Baca Juga:

BUMN Kejar Potensi Wakaf Uang Rp80 Miliar

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ketimbang Anies, Sandi Uno Berpotensi Bikin Kejutan di Pilpres 2024
Indonesia
Ketimbang Anies, Sandi Uno Berpotensi Bikin Kejutan di Pilpres 2024

Berbeda dengan Anies Baswedan yang hanya didukung oleh basis-basis tertentu saja.

Djoko Tjandra Dapat Remisi Dua Bulan, Ini Penjelasan Kemenkumham
Indonesia
Djoko Tjandra Dapat Remisi Dua Bulan, Ini Penjelasan Kemenkumham

Soegianto Tjandra merupakan terpidana yang memiliki hak untuk mendapatkan remisi

Gibran Buka Kembali Car Free Day Setelah Dua Tahun Vakum
Indonesia
Gibran Buka Kembali Car Free Day Setelah Dua Tahun Vakum

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah nemastikan membuka kembali car free day (CFD) atau hari bebas kendaraan pada Minggu (15/5).

[HOAKS atau FAKTA]: Konsumsi Buah saat Perut Kosong Dapat Sembuhkan Kanker
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Konsumsi Buah saat Perut Kosong Dapat Sembuhkan Kanker

Telah beredar melalui Telegram berisi informasi mengonsumsi buah saat perut kosong dapat menyembuhkan kanker.

Propam Polresta Bogor Tangkap Polisi Tilang Pengendara Rp 2,2 juta
Indonesia
Propam Polresta Bogor Tangkap Polisi Tilang Pengendara Rp 2,2 juta

Oknum anggota Polsek Tanah Sareal berinisial Bripka SAS ditangkap dan ditahan Propam Polresta Bogor buntut aksinya yang menilai seorang pengendara motor sebesar Rp 2,2 juta.

Universitas Jember Buka Kuota 50 Persen Lewat Jalur SBMPTN
Indonesia
Universitas Jember Buka Kuota 50 Persen Lewat Jalur SBMPTN

"Kami akan mengalokasikan kuota 50 persen mahasiswa baru tahun ini dari jalur SBMPTN, yang memiliki 61 program studi yang bisa dipilih di Kampus Unej," kata Rektor Unej Iwan di Jember, Jumat (8/4).

Said Iqbal Jadi Presiden Partai Buruh Periode 2021 - 2026
Indonesia
Said Iqbal Jadi Presiden Partai Buruh Periode 2021 - 2026

Said Iqbal resmi menjabat sebagai Presiden Partai Buruh periode 2021—2026, setelah pelantikannya pada Kongres Nasional IV Partai Buruh di Jakarta, Selasa (5/10).

Muncul Varian Baru BA.4 dan BA.5, Kasus COVID-19 Indonesia Masih Terkendali
Indonesia
Muncul Varian Baru BA.4 dan BA.5, Kasus COVID-19 Indonesia Masih Terkendali

Kenaikan kasus varian baru BA.4 and BA.5 disebut tidak menimbulkan lonjakan pada tingkat hospitalisasi dan kematian.

Gabung ke Pemerintahan Jokowi, PAN Disebut Tergoda Kursi Kabinet
Indonesia
Gabung ke Pemerintahan Jokowi, PAN Disebut Tergoda Kursi Kabinet

Partai koalisi pendukung pemerintah kini semakin membludak. Hal ini tak lepas dengan masuknya Partai Amanat Nasional (PAN).

Arek Suroboyo: Reuni 212 Gerakan Intoleran
Indonesia
Arek Suroboyo: Reuni 212 Gerakan Intoleran

"Jadi bukan hanya reuninya saja yang kami tolak. Tapi semua gerakan yang berakar dari radikalisme dan intolerannya itu yang kami protes," tegas Diana.