350 Personel Satpol PP DKI Diterjunkan Amankan Aksi Demo UU Ciptaker Persinel Satpol PP bertugas dan berjaga untuk mengantisipasi demo terutama menghalau PKL di kawasan Istana Merdeka, Selasa (13/10/2020). (ANTARA/Livia Kristianti)

MerahPutih.com - Sebanyak 350 personel Satpol PP DKI Jakarta diterjunkan untuk mengamankan demonstrasi UU Cipta Kerja yang diinisasi oleh Presidium Alumni (PA) 212 dan kawan-kawan.

"Kami menurunkan 350 petugas, itu fungsinya untuk menghalau Pedagang Kaki Lima (PKL) yang masuk ke peserta aksi," kata Kepala Seksi Operasi (Kasi Ops) Satpol PP DKI Jakarta, Fitrano Jaya di Jakarta, Selasa (13/10)

Ke-350 petugas itu berasal dari seluruh wilayah kota yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Para petugas itu diharapkan dapat mengurangi kerumunan massa.

Baca Juga

Ormas Islam Geruduk Istana Demo UU Cipta Kerja, Arus Lalin Sekitar Monas Ditutup

Ada 11 lokasi yang dijaga oleh petugas dari Satpol PP DKI Jakarta di kawasan Istana Merdeka:

1.Depan Kedutaan Besar Amerika2. Stasiun Gambir3. Budi Kemuliaan4. Jalan Gambir Buntu5. Gedung Sapta Pesona6 . Jalan Kebon Sirih depan traffic light Jalan Agus Salim7. Traffic Light Bank Indonesia8. Traffic Light Sarinah mengarah Bawaslu9. Traffic Light Sarinah mengarah MH Thamrin10. Jalan Sunda11. Jalan Veteran 1

Polda Metro Jaya telah mengajukan bantuan sebanyak 211 personel kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna mengamankan rangkaian aksi penolakan terhadap Undang-Undang tentang Cipta Lapangan Kerja.

Permohonan itu, menurut informasi yang diperoleh di Jakarta, Selasa, berdasarkan surat Kepala Biro Operasi Polda Metro Jaya, Kombes Pol Marsudianto dengan klasifikasi biasa bernomor: B/ 16672 /X/PAM.3.2./2020/Roops tertanggal 11 Oktober 2020.

Baca Juga

Gelap UU Cipta Kerja

Permohonan bantuan personel tersebut menerangkan rujukan aturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa dan lainnya. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DKPP Berhentikan Arief Budiman dari Jabatan Ketua KPU RI
Indonesia
DKPP Berhentikan Arief Budiman dari Jabatan Ketua KPU RI

DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir dan pemberhentian dari jabatan ketua kepada Arief Budiman selaku Ketua KPU.

Menkes Tegaskan 1,2 Juta Vaksin Diprioritaskan untuk Tenaga Kesehatan
Indonesia
Menkes Tegaskan 1,2 Juta Vaksin Diprioritaskan untuk Tenaga Kesehatan

Sebanyak 1,2 juta vaksin COVID-19 produk perusahaan farmasi Tiongkok, Sinovac tiba di Indonesia pada Minggu (6/12).

KPK Berduka Atas Meninggalnya Artidjo Alkostar
Indonesia
KPK Berduka Atas Meninggalnya Artidjo Alkostar

Komisi Pemberantasan Korupsi tengah berduka atas meninggalnya salah satu anggota Dewas KPK, Artidjo Alkotsar pada Minggu (28/2).

Status Bencana NTT Ditetapkan sebagai Tanggap Darurat
Indonesia
Status Bencana NTT Ditetapkan sebagai Tanggap Darurat

Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur telah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana banjir bandang, longsor, dan gelombang pasang yang terjadi di wilayahnya.

Pesepeda Bandel di Jakarta Bakal Dikenakan Denda
Indonesia
Pesepeda Bandel di Jakarta Bakal Dikenakan Denda

Polisi masih melakukan sosialisasi selama sepekan ke depan untuk mengarahkan para pesepada agar berkendara di jalurnya.

KPU dan Bawaslu Diminta Umumkan Cakada yang Langgar Protokol Kesehatan
Indonesia
KPU dan Bawaslu Diminta Umumkan Cakada yang Langgar Protokol Kesehatan

Hal itu untuk menjadi bahan pertimbangan bagi pemilih pada pencoblosan tanggal 9 Desember mendatang

Basuki Perintahkan Tol Cisumdawu Beroperasi di 2021
Indonesia
Basuki Perintahkan Tol Cisumdawu Beroperasi di 2021

Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu sepanjang 61 Km di Provinsi Jawa Barat terdiri dari enam seksi akan terhubung dengan jalan tol akses Bandara Kertajati.

 Bisa Telan Banyak Korban Jika Pilkada Serentak Tetap Diadakan 2020
Indonesia
Bisa Telan Banyak Korban Jika Pilkada Serentak Tetap Diadakan 2020

"Sejak munculnya pandemi ini JPRR sudah mendorong pilkada kita harus diundur atau ditunda sampai 2021," tuturnya.

130 Ribu Hoaks Corona Beredar di Masyarakat, 17 Pelaku Ditahan
Indonesia
130 Ribu Hoaks Corona Beredar di Masyarakat, 17 Pelaku Ditahan

sebanyak 130.680 kasus sedang diselidiki.