34 Ribu Guru Honorer yang Lolos Seleksi PPPK Belum Jelas Nasibnya Ilustrasi: Demo ribuan guru honorer dari pelbagai daerah di Indonesia di Jakarta, Selasa (15/9) (Foto: MP/Rizki Fitranto)

Merahputih.com - Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin meminta Pemerintah khususnya Badan Kepegawaian Negara (BKN) segera menyelesaikan permasalahan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hasil seleksi 2019 yang belum memiliki nomor induk.

Nasib para guru yang belum diangkat terkatung-katung tanpa kejelasan dan telah menunggu hampir dua tahun.

Baca Juga:

Terobosan Baru Nadiem: Hapus UN, Ujian di Kelas 4, 8 dan 11

"Sebanyak 34 ribu guru honorer yang lolos seleksi PPPK 2019 tersebut hingga saat ini statusnya belum jelas," kata Azis dalam keterangannya, Kamis (15/4).

Demo guru honorer. - Antara
Ilustrasi: Demo guru honorer. - Antara

Dia meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus berkomitmen menjalankan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98/2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK dan mempercepat proses pengangkatan guru honorer tersebut menjadi guru PPPK.

Azis juga meminta Pemerintah mengevaluasi pelaksanaan seleksi hingga penetapan guru PPPK di tahun 2019, agar segala hambatan yang terjadi pada rekrutmen 2019 tidak terjadi pada rekrutmen satu juta guru yang akan dilaksanakan pada tahun ini.

Baca Juga:

Kemenag Segera Kucurkan Rp5,7 Triliun Bantuan Operasional Pendidikan

"Pemerintah harus terlebih dahulu menuntaskan status 34.000 guru yang lolos seleksi pada 2019 sebelum mengimplementasikan rencana rekrutmen 1 juta guru PPPK pada tahun ini, agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari," jelas dia. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KCI Lakukan Pemeriksaan Antigen Secara Acak di 4 Stasiun
Indonesia
KCI Lakukan Pemeriksaan Antigen Secara Acak di 4 Stasiun

Tes antigen tersebut dilakukan di empat stasiun yakni Stasiun Manggarai, Bogor, Bekasi, dan Tangerang. Tes COVID-19 tersebut dilakukan pada Sabtu (15/5) dan Minggu (16/5)

Respons Jokowi Terhadap Kritik BEM UI Dinilai Sangat Normatif
Indonesia
Respons Jokowi Terhadap Kritik BEM UI Dinilai Sangat Normatif

"Semuanya normatif, yang memang selayaknya disampaikan seorang pemimpin di negara yang menganut demokrasi," kata Jamiluddin

Pasokan Vaksin COVID-19 Jadi Kendala Percepatan Vaksinasi di Jawa Barat
Indonesia
Pasokan Vaksin COVID-19 Jadi Kendala Percepatan Vaksinasi di Jawa Barat

Sayangnya, target tersebut terkendala pasokan vaksin dari pemerintah pusat

Kemenkes Klaim Belum Ada Bukti Kebocoran Data di PeduliLindungi
Indonesia
Kemenkes Klaim Belum Ada Bukti Kebocoran Data di PeduliLindungi

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengklaim belum ada bukti kebocoran data pribadi di aplikasi PeduliLindungi.

PKS Sebut Perubahan Statuta UI Cara Pemerintah Kendalikan Kampus
Indonesia
PKS Sebut Perubahan Statuta UI Cara Pemerintah Kendalikan Kampus

“Kita khawatir, pada gilirannya Pemerintah akan melakukan ‘peng-kebirian’ kampus-kampus melalui tangan-tangan Rektor (yang diberikan jabatan menarik) agar tidak bersuara kritis terhadap segala kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Bila benar demikian, selamat tinggal demokrasi, selamat datang oligarki!,” pungkasnya

Begini Ketersediaan Air Bersih di Area Tanding PON Papua
Indonesia
Begini Ketersediaan Air Bersih di Area Tanding PON Papua

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melengkapi pembangunan sarana dan prasana air bersih untuk mendukung penyediaan air minum venue PON XX di Provinsi Papua.

Kasus Kematian COVID-19 Bertambah 28 Orang
Indonesia
Kasus Kematian COVID-19 Bertambah 28 Orang

Pasien COVID-19 di tanah air yang telah dinyatakan sembuh bertambah 1.207 orang pada Rabu (20/10).

Kapolri Tegaskan Pemulihan COVID-19 Berpengaruh Pada Pemulihan Ekonomi
Indonesia
Kapolri Tegaskan Pemulihan COVID-19 Berpengaruh Pada Pemulihan Ekonomi

"Pemulihan COVID-19 berpengaruh terhadap pemulihan ekonomi dan masih ada polarisasi di masyarakat semenjak pilpres dan pilkada," kata Sigit.

Pantau Kilang Balongan, Dirut Pertamina: Empat Tangki Terdampak Kebakaran
Indonesia
Pantau Kilang Balongan, Dirut Pertamina: Empat Tangki Terdampak Kebakaran

Nicke menambahkan, dari 72 tanki di area Kilang dengan total kapasitas 1,35 juta Kilo Liter (KL), ada 4 tanki yang terdampak atas insiden tersebut dengan kapasitas 100 ribu KL.

Polemik PSI Tolak Kenaikan RKT, Buat Malu Fraksi Lain
Indonesia
Polemik PSI Tolak Kenaikan RKT, Buat Malu Fraksi Lain

Kenaikan rencana kerja tahunan (RKT) anggota DPRD tahun 2021 sebesar Rp888 miliar menjadi polemik di pusaran legislator Kebon Sirih.