32 Sengketa Pilkada Lanjut ke Tahap Pembuktian Mahkamah Konstitusi. (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menghadapi 32 sengketa Pilkada Serentak 2020 yang lanjut ke tahapan pembuktian di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ke-32 sengketa pilkada ini berlanjut, setelah 100 sengketa pilkada lainnya kandas pada saat putusan sela di MK.

"Perkara yang lanjut ada 32 perkara dari 132 perkara yang diregister oleh MK," ujar Komisioner KPU Hasyim Asy'ari dalam keterangannya, Kamis (18/2).

Baca Juga:

KPU Tetapkan Rohidin-Rosjonsyah Jadi Gubernur Bengkulu Terpilih

Dari 32 sengketa pilkada tersebut, terdapat 2 sengketa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, yakni Pilkada Kalimantan Selatan yang diajukan Pasangan Calon Denny Indrayana-Difriadi Darjat dan Pilkada Provinsi Jambi yang diajukan Cek Endra-Ratu Munawaroh.

Sidang dengan agenda pembuktian untuk 32 sengketa Pilkada di MK akan dilakukan mulai 22 Februari hingga 5 Maret 2021.

Setelahnya, 8 hingga 18 Maret akan diadakan rapat permusyawaratan hakim (RPH). Pembacaan keputusan akan dilakukan pada 19 Maret hingga 24 Maret 2021.

Simulasi TPS. (Foto: Bawaslu)
Simulasi TPS. (Foto: Bawaslu)

Berikut daftar 32 sengketa pilkada yang berlanjut ke tahap pembuktian:

  1. Pilkada Belu
  2. Pilgub Kalimantan Selatan
  3. Pilkada Sumba Barat
  4. Pilkada Kotabaru
  5. Pilgub Jambi
  6. Pilkada Malaka
  7. Pilkada Sekadau
  8. Pilkada Bandung
  9. Pilkada Sumbawa
  10. Pilkada Pesisir Barat
  11. Pilkada Boven Digoel
  12. Pilkada Samosir
  13. Pilkada Morowali Utara
  14. Pilkada Mandailing Natal
  15. Pilkada Solok
  16. Pilkada Nabire
  17. Pilkada Nabire
  18. Pilkada Teluk Wondama
  19. Pilkada Indragiri
  20. Pilkada Nias
  21. Pilkada Yalimo
  22. Pilkada Kota Banjarmasin (walikota)
  23. Pilkada Halmahera Utara
  24. Pilkada Labuhanbatu
  25. Pilkada Karimun
  26. Pilkada Labuhanbatu Selatan
  27. Pilkada Konawe Selatan
  28. Pilkada Penukal Abab Lematang Ilir
  29. Pilkada Tojo Una-Una
  30. Pilkada Rokan Hulu
  31. Pilkada Tasikmalaya
  32. Pilkada Ternate (wali kota) (Knu)

Baca Juga:

100 Perkara Sengketa Pilkada Kandas di MK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemburu COVID-19 Bakal Langsung Bubarkan dan Lakukan Tes di Tempat Kerumunan
Indonesia
Pemburu COVID-19 Bakal Langsung Bubarkan dan Lakukan Tes di Tempat Kerumunan

"Kami jemput bola dan lebih aktif. Karena di Jakarta penyebaran COVID-19 masih di atas seribu," kata Heru.

Polisi Segera Gelar Perkara Kerumunan Pernikahan Anak Rizieq Shihab
Indonesia
Polisi Segera Gelar Perkara Kerumunan Pernikahan Anak Rizieq Shihab

"Adapun detail isi pertanyaan, klarifikasi, dan lain-lain biar nanti menjadi bagian dari pihak Polda Metro Jaya," kata Anies.

Pemkot Solo Hibahkan Tanah Eks Kawasan Prostitusi untuk Asrama Brimob Polda Jateng
Indonesia
Pemkot Solo Hibahkan Tanah Eks Kawasan Prostitusi untuk Asrama Brimob Polda Jateng

Tanah hibah dari Pemkot Solo tersebut rencananya akan dIgunakan Polda Jawa Tengah untuk membangun rusun asrama anggota Brimob.

Tips Agar Pesepeda Tak Jadi Korban Kejahatan Jalanan
Indonesia
Tips Agar Pesepeda Tak Jadi Korban Kejahatan Jalanan

Ia pun memberikan tips aman kepada pesepeda yaitu agar tidak gunakan barang berharga saat bersepeda.

Sambil Nunggu Vaksin COVID-19, Jangan Abaikan Imunisasi Anak
Indonesia
Sambil Nunggu Vaksin COVID-19, Jangan Abaikan Imunisasi Anak

Imunisasi rutin sekaligus untuk menangkal keraguan terhadap vaksin COVID-19 yang kini masih dalam penelitian.

Kejari Halmahera Selatan Lakukan Inovasi Cegah Tipikor di Sektor Desa
Indonesia
Kejari Halmahera Selatan Lakukan Inovasi Cegah Tipikor di Sektor Desa

Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan terutama di Bidang Intelijen dapat memonitor seluruh penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa

DPD Gandeng Kemensos Salurkan Bansos Penanganan Dampak COVID-19
Indonesia
DPD Gandeng Kemensos Salurkan Bansos Penanganan Dampak COVID-19

Ketua Komite III DPD RI Bambang Sutrisno berharap DPD RI terlibat untuk memonitor data penerima bantuan sosial sekaligur penyalurannya.

PKS Kritik Setahun Jokowi-Ma'ruf: Gaduh, Gagap, Gagal!
Indonesia
PKS Kritik Setahun Jokowi-Ma'ruf: Gaduh, Gagap, Gagal!

Kondisi ini menyebabkan negara dan rakyat berjalan tanpa arah, padahal Indonesia saat ini sedang mengalami krisis ekonomi yang cukup berat akibat pandemi.

Anak Buah Anies Jelaskan Polemik Pembelian Makam COVID-19 Rp185 Miliar
Indonesia
Anak Buah Anies Jelaskan Polemik Pembelian Makam COVID-19 Rp185 Miliar

Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Suzi Marsitawati angkat suara perihal polemik pembelian lahan pemakaman khusus COVID-19 yang mencapai Rp185 miliar.

Pilkada Serentak 2020 Dinilai Terlalu Riskan Jika Diadakan Desember
Indonesia
Pilkada Serentak 2020 Dinilai Terlalu Riskan Jika Diadakan Desember

Penting sekali mengkaji mekanisme, metode dan sistem seperti apa yang tepat kalau menyelenggarakan pemilu ketika pandemi