31 Ribu Lebih ASN Terima Bansos, Ada Juga Warga yang Tinggal di Menteng Menteri Sosial Tri Rismaharini menyampaikan keterangan pers pemutakhiran data bantuan sosial di Gedung Kementerian Sosial di Jakarta, Kamis (18/11/2021). (ANTARA/HO-Kemensos)

MerahPutih.com - Kementerian Sosial tengah melakukan pemutakhiran kemiskinan di Indonesia. Tujuannya untuk memperbaiki kualitas data serta meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial (bansos). Dari proses pemutakhiran data itu terungkap bahwa 31 ribu lebih aparatur sipil negara (ASN) menerima bansos.

"Jadi data kami setelah kami serahkan ke BKN itu di data yang indikasinya PNS itu ada 31.624 ASN," kata Menteri Sosial Tri Rismaharini, Kamis (18/11).

Menteri yang akrab disapa Risma itu menjelaskan, dari 31 ribu itu, 28.965 orang merupakan PNS aktif dan sisanya pensiunan yang sebetulnya tak boleh menerima bansos.

Bahkan dia menyebut bahwa profesi ASN yang menerima bansos dari berbagai macam latar belakang, seperti tenaga pendidik, tenaga medis, dan lain sebagainya.

Yang lebih mengejutkan, Risma menyebut ada warga yang tinggal di kawasan elit Menteng, Jakarta Pusat, masih mendapat bantuan sosial (bansos). "Ada di kawasan Menteng," kata mantan Wali Kota Surabaya itu seperti dilansir Antara.

Risma menjelaskan warga yang mendapat bansos di Menteng itu memiliki rumah seluas lebih dari 100 meter persegi. Secara aturan Kemensos, rumah dengan ukuran seluas itu tidak berhak mendapatkan Bansos, apalagi tinggal di kawasan elit Menteng.

Menurut Risma, selain memiliki rumah 100 meter persegi, mereka yang mendapatkan pendapatan rutin dari pemerintah tidak boleh menerima bansos. "Kami akan menyerahkan data temuan tersebut ke pemerintah daerah untuk diperiksa ulang dan ditindaklanjuti."

Kemensos juga akan melakukan pembaharuan data secara berkala untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan. Kemensos juga melakukan pemadanan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdaftar di Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri. "Kita memang perbaiki terus, kita sangat mengandalkan (pemerintah) daerah," ujar Risma.

Kementerian Sosial, lanjut dia, menggunakan enam metode dalam pemutakhiran data kemiskinan di Indonesia, guna memperbaiki kualitas data serta meningkatkan ketepatan sasaran penerima bansos.

"Dalam memperbaiki kualitas data, kita terus perbaiki karena setiap bulan kita melakukan evaluasi dan setiap bulan ada perbaruan data dari bulan sebelumnya," kata Risma.

Sebanyak enam metode itu, yakni dari usulan daerah, melalui fitur “Usul dan Sanggah” pada aplikasi CekBansos.go.id, dari data bencana, hasil pengecekan lapangan berdasarkan berita media, hasil verifikasi Pejuang Muda, dan hasil dari Geo-Tagging data spasial dari citra satelit.

Ia menjelaskan data dari usulan daerah memuat dinamika data kependudukan terkait dengan warga yang meninggal, pindah alamat, atau pindah segmen. Bila tidak terdaftar oleh pemerintah daerah, masyarakat memiliki kesempatan mendaftarkan diri melalui fitur "Usul dan Sanggah".

Dari bencana, membuka peluang menambah jumlah orang miskin, sehingga perlu diusulkan pada data kemiskinan. Dari berita media, Kemensos melakukan pengumpulan data media dan memverifikasinya di lapangan. Bila terbukti memenuhi persyaratan maka bisa dimasukkan dalam data penerima bantuan.

Ia menekankan lewat teknologi Geo-Tagging data spasial dari citra satelit, dapat difoto tampak depan dari rumah penerima bantuan. Bila diketahui luas rumah hingga 100 meter persegi maka mereka masuk kelompok keluarga mampu.

"Kami juga menggunakan teknologi Geo-Tagging data spasial dari citra satelit. Dengan teknologi tersebut memungkinkan diketahui kondisi rumah. Di daerah di mana citra satelit kurang memadai, kami dibantu oleh Pejuang Muda yang juga melakukan tagging dengan mendatangi dan memotret rumah," kata dia.

Data verifikasi ASN itu, kata dia, merupakan hasil konsinyasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Ia juga memastikan pihaknya bersikap kooperatif dan terbuka dalam proses pemutakhiran data serta terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, seperti Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Kemensos juga melibatkan penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Bareskrim Polri," kata Risma. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Realisasi KUR Sentuh 58,53 Persen di Awal Agustus 2021
Indonesia
Realisasi KUR Sentuh 58,53 Persen di Awal Agustus 2021

Adapun target penyaluran KUR dari tahun 2015 sampai dengan 2021 terus meningkat dari sebesar Rp 30 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp 253 triliun di tahun 2021.

Boneka Squid Game di Jalan Tunjungan Jadi Pusat Berswafoto
Indonesia
Boneka Squid Game di Jalan Tunjungan Jadi Pusat Berswafoto

Replika boneka setinggi 2 meter tersebut berdiri di samping pertigaan antara Jalan Tunjungan dan Pasar Genteng, Surabaya.

Vaksinasi COVID-19 Bagi Lansia di Jabar Masih Sangat Rendah
Indonesia
Vaksinasi COVID-19 Bagi Lansia di Jabar Masih Sangat Rendah

Ada sejumlah keterbatasan bagi lansia untuk mengikuti vaksinasi, seperti faktor usia yang tidak memungkinkan berangkat ke lokasi pelayanan vaksinasi sendirian.

Legislator PDIP Ihsan Yunus Diduga Terima Duit Rp1,5 M dari Tersangka Kasus Bansos
Indonesia
Legislator PDIP Ihsan Yunus Diduga Terima Duit Rp1,5 M dari Tersangka Kasus Bansos

Ihsan Yunus melalui operatornya, Agustri Yogaswara alias Yogas, diduga menerima duit dari Harry Van Sidabuke.

Ketua DPC Gerindra Jaktim Minta Anies Mundur, Begini Reaksi PKS
Indonesia
Ketua DPC Gerindra Jaktim Minta Anies Mundur, Begini Reaksi PKS

Fraksi PKS menyayangkan pernyataan Ketua DPC Gerindra Jakarta Timur Ali Lubis yang meminta Gubernur Anies Baswedan mundur.

Tekan Kasus COVID-19, Pemkab Boyolali Bikin Gerakan Hari Minggu di Rumah Saja
Indonesia
Tekan Kasus COVID-19, Pemkab Boyolali Bikin Gerakan Hari Minggu di Rumah Saja

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali, Jawa Tengah memberlakukan gerakan di rumah saja.

Pendaftaran Ke-12 Kartu Pra Kerja Dibuka, 1 Kartu Keluarga Maksimal Daftar 2 Orang
Indonesia
Pendaftaran Ke-12 Kartu Pra Kerja Dibuka, 1 Kartu Keluarga Maksimal Daftar 2 Orang

Sebelumnya, sebanyak 5,5 juta peserta sudah menerima kartu prakerja dari 11 gelombang pendaftaran pada 2020 yang tersebar di 514 kabupaten kota dan 34 provinsi di seluruh Indonesia.

Demokrat Jakarta Distribusikan Bantuan bagi Warga Isolasi Mandiri
Indonesia
Demokrat Jakarta Distribusikan Bantuan bagi Warga Isolasi Mandiri

Bantuan itu berupa sarapan pagi, makan siang dan makan malam. Dia memastikan, Partai Demokrat selalu berkoalisi dengan rakyat.

Catatan Legislator PDIP Terkait Satu Tahun Pandemi COVID-19
Indonesia
Catatan Legislator PDIP Terkait Satu Tahun Pandemi COVID-19

Hal tersebut, dipersulit lantaran hingga saat ini masih banyak masyarakat yang beranggapan jika COVID-19 tidak ada

Pemprov Jateng Buka 14.597 Formasi CPNS dan PPPK
Indonesia
Pemprov Jateng Buka 14.597 Formasi CPNS dan PPPK

Total jumlah lowongan yang tersedia sebanyak 14.597 formasi.