31 Ribu Lebih ASN Terima Bansos, Ada Juga Warga yang Tinggal di Menteng Menteri Sosial Tri Rismaharini menyampaikan keterangan pers pemutakhiran data bantuan sosial di Gedung Kementerian Sosial di Jakarta, Kamis (18/11/2021). (ANTARA/HO-Kemensos)

MerahPutih.com - Kementerian Sosial tengah melakukan pemutakhiran kemiskinan di Indonesia. Tujuannya untuk memperbaiki kualitas data serta meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial (bansos). Dari proses pemutakhiran data itu terungkap bahwa 31 ribu lebih aparatur sipil negara (ASN) menerima bansos.

"Jadi data kami setelah kami serahkan ke BKN itu di data yang indikasinya PNS itu ada 31.624 ASN," kata Menteri Sosial Tri Rismaharini, Kamis (18/11).

Menteri yang akrab disapa Risma itu menjelaskan, dari 31 ribu itu, 28.965 orang merupakan PNS aktif dan sisanya pensiunan yang sebetulnya tak boleh menerima bansos.

Bahkan dia menyebut bahwa profesi ASN yang menerima bansos dari berbagai macam latar belakang, seperti tenaga pendidik, tenaga medis, dan lain sebagainya.

Yang lebih mengejutkan, Risma menyebut ada warga yang tinggal di kawasan elit Menteng, Jakarta Pusat, masih mendapat bantuan sosial (bansos). "Ada di kawasan Menteng," kata mantan Wali Kota Surabaya itu seperti dilansir Antara.

Risma menjelaskan warga yang mendapat bansos di Menteng itu memiliki rumah seluas lebih dari 100 meter persegi. Secara aturan Kemensos, rumah dengan ukuran seluas itu tidak berhak mendapatkan Bansos, apalagi tinggal di kawasan elit Menteng.

Menurut Risma, selain memiliki rumah 100 meter persegi, mereka yang mendapatkan pendapatan rutin dari pemerintah tidak boleh menerima bansos. "Kami akan menyerahkan data temuan tersebut ke pemerintah daerah untuk diperiksa ulang dan ditindaklanjuti."

Kemensos juga akan melakukan pembaharuan data secara berkala untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan. Kemensos juga melakukan pemadanan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdaftar di Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri. "Kita memang perbaiki terus, kita sangat mengandalkan (pemerintah) daerah," ujar Risma.

Kementerian Sosial, lanjut dia, menggunakan enam metode dalam pemutakhiran data kemiskinan di Indonesia, guna memperbaiki kualitas data serta meningkatkan ketepatan sasaran penerima bansos.

"Dalam memperbaiki kualitas data, kita terus perbaiki karena setiap bulan kita melakukan evaluasi dan setiap bulan ada perbaruan data dari bulan sebelumnya," kata Risma.

Sebanyak enam metode itu, yakni dari usulan daerah, melalui fitur “Usul dan Sanggah” pada aplikasi CekBansos.go.id, dari data bencana, hasil pengecekan lapangan berdasarkan berita media, hasil verifikasi Pejuang Muda, dan hasil dari Geo-Tagging data spasial dari citra satelit.

Ia menjelaskan data dari usulan daerah memuat dinamika data kependudukan terkait dengan warga yang meninggal, pindah alamat, atau pindah segmen. Bila tidak terdaftar oleh pemerintah daerah, masyarakat memiliki kesempatan mendaftarkan diri melalui fitur "Usul dan Sanggah".

Dari bencana, membuka peluang menambah jumlah orang miskin, sehingga perlu diusulkan pada data kemiskinan. Dari berita media, Kemensos melakukan pengumpulan data media dan memverifikasinya di lapangan. Bila terbukti memenuhi persyaratan maka bisa dimasukkan dalam data penerima bantuan.

Ia menekankan lewat teknologi Geo-Tagging data spasial dari citra satelit, dapat difoto tampak depan dari rumah penerima bantuan. Bila diketahui luas rumah hingga 100 meter persegi maka mereka masuk kelompok keluarga mampu.

"Kami juga menggunakan teknologi Geo-Tagging data spasial dari citra satelit. Dengan teknologi tersebut memungkinkan diketahui kondisi rumah. Di daerah di mana citra satelit kurang memadai, kami dibantu oleh Pejuang Muda yang juga melakukan tagging dengan mendatangi dan memotret rumah," kata dia.

Data verifikasi ASN itu, kata dia, merupakan hasil konsinyasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Ia juga memastikan pihaknya bersikap kooperatif dan terbuka dalam proses pemutakhiran data serta terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, seperti Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Kemensos juga melibatkan penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Bareskrim Polri," kata Risma. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tahapan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Panglima TNI Yudo Margono di DPR
Indonesia
Tahapan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Panglima TNI Yudo Margono di DPR

Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid menyampaikan fit and proper test terhadap calon panglima TNI Laksamana Yudo akan digelar seharian penuh. Dimulai dengan verifikasi persyaratan di pagi hari.

Aturan yang Diduga Dilanggar 3 Tersangka Kasus Korupsi Satelit Slot Orbit Kemenhan
Indonesia
Aturan yang Diduga Dilanggar 3 Tersangka Kasus Korupsi Satelit Slot Orbit Kemenhan

Kejagung menetapkan tiga tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan satelit slot orbit 123 derajat bujur timur (BT) dalam proyek satelit komunikasi pertahanan Kemenhan.

Tim Puslabfor Polri Olah TKP Ambruknya Tembok MTs Negeri 19 Jakarta
Indonesia
Tim Puslabfor Polri Olah TKP Ambruknya Tembok MTs Negeri 19 Jakarta

"Iya, dalam olah TKP saat ini identifikasi masih bekerja dan kami akan berkoordinasi dengan Puslabfor," ujar Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Ary

Pemerintah Diminta Segera Cairkan Ganti Rugi Peternak Sapi Korban PMK
Indonesia
Pemerintah Diminta Segera Cairkan Ganti Rugi Peternak Sapi Korban PMK

Nilai ganti rugi yang dijanjikan sebesar Rp10 juta per ekor.

Jokowi Hadiri Pembukaan Muktamar Muhammadiyah di Stadion Manahan
Indonesia
Jokowi Hadiri Pembukaan Muktamar Muhammadiyah di Stadion Manahan

Kepala Negara tiba di Stadion Manahan, pukul pukul 08.10 WIB.

Tulis Surat Permintaan Maaf, Ferdy Sambo Siap Jalani Proses Hukum
Indonesia
Tulis Surat Permintaan Maaf, Ferdy Sambo Siap Jalani Proses Hukum

Dalam surat yang beredar luas tersebut, Ferdy Sambo menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh anggota kepolisian serta Polri sendiri sebagai institusi.

Jokowi Minta Masa Kampanye 90 Hari, Komisi II DPR: Jadi Bahan Pertimbangan
Indonesia
Jokowi Minta Masa Kampanye 90 Hari, Komisi II DPR: Jadi Bahan Pertimbangan

Komisi II DPR sampai saat ini, belum memutuskan durasi masa kampanye apakah 90 hari atau 75 hari karena ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan.

Banjir Bandang Kembali Landa Trenggalek
Indonesia
Banjir Bandang Kembali Landa Trenggalek

Banjir kiriman dari wilayah pegunungan yang dipicu hujan deras menjadi semakin parah karena air laut sedang pasang. Akibatnya, aliran sungai menuju muara menjadi tidak lancar.

KPPU Tagih Data Dugaan Mafia Minyak Goreng ke Kemendag
Indonesia
KPPU Tagih Data Dugaan Mafia Minyak Goreng ke Kemendag

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meminta Kemendag menyerahkan data informasi terkait dugaan mafia minyak goreng

[HOAKS atau FAKTA]: Rudal Rusia Hancurkan Gedung Pertahanan Ukraina
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Rudal Rusia Hancurkan Gedung Pertahanan Ukraina

Beredar informasi berupa sebuah video di media sosial Facebook mengenai rudal Rusia yang bisa dikendalikan untuk menghancurkan gedung manapun. Narasi pada video menyebutkan bahwa kini gedung dari Kementerian Pertahanan Ukraina yang berhasil dihancurkan oleh Rudal milik Rusia.