3 PR yang Harus Dibenahi Pimpinan TNI Helikopter Tri Matra Flight membawa bendera Merah Putih saat flypast perayaan HUT ke-77 TNI di Langit Monas, Jakarta, Rabu (5/10). ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

MerahPutih.com - Tentara Nasional Indonesia (TNI) sudah menginjak usia 77 tahun. Pengamat militer Anton Aliabbas mengatakan ada tiga pekerjaan yang harus dibenahi oleh pimpinan TNI.

"Pertama, fenomena kekerasan terhadap masyarakat sipil masih terjadi," ujar Anton di Jakarta, Rabu (5/10).

Baca Juga

Alutsista Canggih Milik TNI Jadi Sasaran Selfie Warga

Terbaru, lanjut dia, adalah aksi kekerasan yang dilakukan sejumlah prajurit dalam tragedi Kanjuruhan akhir pekan lalu yang terekam dalam video viral di media sosial.

Penghukuman semestinya tidak hanya dibebankan pada prajurit yang melakukan kekerasan, tetapi juga komandan satuan yang bertugas. "Harapannya, komandan satuan dapat melakukan kontrol dengan lebih ketat dan baik," kata Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) itu. Kedua, masih terjadinya insiden kecelakaan alutsista yang mengakibatkan prajurit terampil meninggal dunia. Dalam konteks ini, pemeliharaan dan pengecekan terhadap kelaikan alutsista yang digunakan adalah syarat utama yang wajib dipenuhi sebelum digunakan. "Prajurit yang mengawaki jelas memiliki keterampilan tertentu sehingga penting kiranya bagi petinggi TNI untuk mengutamakan keselamatan mereka. Sebab kehilangan mereka akibat insiden kecelakaan alutsista adalah bentuk kerugian besar terhadap TNI," ucapnya.

Baca Juga

Jokowi Minta TNI Amankan Kemandirian Pangan dan Pengendalian Inflasi

Ketiga, masih belum ditatanya skema pemisahan dan penyaluran (sahlur) bagi anggota TNI, sehingga mengakibatkan polemik terkait penunjukan TNI aktif sebagai penjabat kepala daerah. Pengangkatan perwira aktif sebagai pejabat sementara kepala daerah, kata Anton, jelas melanggar pasal 47 ayat 1 UU 34/2004 bahwa prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. "Dan jabatan kepala daerah bukanlah ruang jabatan yang masuk dalam 10 kantor seperti yang tertera dalam Pasal 47 ayat 2 UU TNI," paparnya. Pengangkatan prajurit aktif juga tidak sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam amar putusan Nomor 67/PUU-XIX/2021, yakni prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Perbaikan skema sahlur termasuk kebijakan pensiun dini akan berkontribusi mengurai penumpukan perwira menengah dan tinggi TNI yang non-job. "Penundaan penyelesaian masalah perwira non-job justru akan menyebabkan beban organisasi semakin kompleks," ujarnya. Di sisi lain, pemerintah hendaknya membangun secara serius kompetensi prajurit TNI untuk tugas non-perang terutama penanganan bencana alam karena institusi militer kerap kali diandalkan dalam penanganan awal dampak bencana alam. Sementara, pemerintah terkesan kurang memprioritaskan pembangunan kapasitas dan kompetensi TNI dalam masalah tersebut. Mengingat, wilayah Indonesia rentan terhadap bencana alam maka pengayaan kompetensi prajurit dan kapasitas TNI dalam penanganan bencana alam tidak bisa ditunda. Dalam konteks ini, penting kiranya pemerintah untuk mempertimbangkan ulang penerapan kebijakan "refocusing" anggaran untuk anggaran pertahanan. "Pengurangan anggaran pertahanan jelas akan berdampak signifikan dalam pemenuhan rencana pembangunan TNI termasuk penuntasan 'Minimum Essential Forces' (MEF) Tahap 3," kata Anton. Perbaikan kesejahteraan melalui peningkatan persentase tunjangan kinerja bagi prajurit dan PNS di lingkungan TNI hendaknya ikut dapat diimplementasikan. "Dengan demikian, narasi adanya perbaikan kesejahteraan prajurit TNI dapat dirasakan secara nyata hingga satuan bawah," pungkasnya. (*)

Baca Juga

Menhan Prabowo Tegaskan TNI adalah Tentara Rakyat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Total Kasus COVID-19 di Jakarta Tembus 1 Juta
Indonesia
Total Kasus COVID-19 di Jakarta Tembus 1 Juta

Total keseluruhan warga yang positif COVID-19 mencapai 1.004.469 kasus, sejak awal virus corona masuk di DKI.

Tiket Kereta Api Lebaran Hari Ini Ludes Terjual
Indonesia
Tiket Kereta Api Lebaran Hari Ini Ludes Terjual

Tiket kereta api (KA) jarak jauh untuk hari ini, Rabu (27/4), ludes terjual untuk tujuan Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Wapres Sebut Korupsi Musibah Global
Indonesia
Wapres Sebut Korupsi Musibah Global

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin memberikan sambutan dalam agenda pembukaan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2022.

Pasangan Prabowo-Jokowi Dinilai Diembuskan Pihak Tak Ingin Kehilangan Kekuasaan
Indonesia
Pasangan Prabowo-Jokowi Dinilai Diembuskan Pihak Tak Ingin Kehilangan Kekuasaan

Wacana duet pasangan Prabowo dan Joko Widodo (Jokowi) sebagai pasangan presiden dan wakil presiden di Pemilu 2024 mengemuka ke publik.

Cadangan Devisa Indonesia Cukup Buat Impor dan Bayar Utang 5,7 Bulan
Indonesia
Cadangan Devisa Indonesia Cukup Buat Impor dan Bayar Utang 5,7 Bulan

BI melaporkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Juli 2022 mencapai USD 400,4 miliar atau turun dibandingkan dengan posisi ULN pada bulan sebelumnya USD 403,6 miliar.

Surya Paloh Sebut Jokowi Tak Akan Lagi Rombak Kabinet
Indonesia
Surya Paloh Sebut Jokowi Tak Akan Lagi Rombak Kabinet

Presiden Joko Widodo tak bakal melakukan reshuffle kabinet lagi dalam waktu dekat.

Bank Sentral Eropa Perangi Inflasi Dengan Naikkan Suku Bunga
Dunia
Bank Sentral Eropa Perangi Inflasi Dengan Naikkan Suku Bunga

ECB memperkirakan inflasi menjadi 8,1 persen pada 2022, 5,5 persen pada 2023, dan 2,3 persen pada 2024 di kawasan euro.

Pemprov DKI Larang Nyalakan Kembang Api saat Malam Tahun Baru
Indonesia
Pemprov DKI Larang Nyalakan Kembang Api saat Malam Tahun Baru

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan larangan menyalakan kembang api saat pergantian tahun 2023.

Menhub: Tarif Tol Bakal Gratis Jika Macet Lebih dari 1 Km
Indonesia
Menhub: Tarif Tol Bakal Gratis Jika Macet Lebih dari 1 Km

Wacana pemerintah berencana menggratiskan tarif tol apabila terjadi kemacetan saat mudik tengah dipertimbangkan. Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi mengatakan tarif di ruas tol akan digratiskan apabila terjadi macet lebih dari satu kilometer saat mudik Lebaran 2022.

[HOAKS atau FAKTA]: Perang Rusia-Ukraina Rekayasa Amerika
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Perang Rusia-Ukraina Rekayasa Amerika

Beredar informasi berupa postingan video di Twitter yang diklaim sebagai bukti proses rekayasa perang Rusia Ukraina.