3 Perusahaan Korea Siap Investasi di IKN Nusantara

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 29 Juli 2022
3 Perusahaan Korea Siap Investasi di IKN Nusantara
Penandatanganan nota kerja sama untuk mendorong peningkatan investasi hijau berkelanjutan di Seoul, Korea Selatan, Kamis (28/7/2022). (ANTARA/HO Biro Pers Sekretariat Presiden)

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya ke Korea Selatan (Korsel) pada Kamis (28/7) telah menerima pimpinan Hyundai dan LG. Selain itu pada hari yang sama, Indonesia diwakili Kementerian Investasi/BKPM dan BUMN Karakatau Steel telah meneken Nota Kesepahaman (MoU) untuk investasi dengan Posco senilai USD 3,5 miliar dolar AS guna mengembangkan industri baja di Indonesia.

Selain itu, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut tiga perusahaan besar dari Korea Selatan (Korsel) telah menyatakan minatnya untuk berinvestasi dalam pengembangan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.

Baca Juga:

Pertemuan Jokowi dengan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol Hasilkan Beberapa Kerja Sama

"Jadi tidak benar ada persepsi kalau orang meragukan apakah ada investasi yang mau masuk ke IKN," kata Bahlil Lahadalia dalam keterangan pers, Jumat (29/7).

Ia memaparkan, selain terkait investasi di IKN, Presiden Jokowi juga pada Kamis (28/7) telah menerima pimpinan perusahaan (CEO) dari 10 perusahaan terkemuka asal Korsel yang sebelumnya sudah investasi di Indonesia. Dari 10 perusahaan tersebut, telah lahir kesepakatan nilai investasi Rp 100,6 triliun atau USD 6,72 miliar.

"Perusahaan-perusahaan tersebut bergerak di manufaktur, industri baja, petrokimia, baterai listrik, pabrik kaca, serta di bidang pakaian dan sepatu. Investasi tersebut, sebagian besar akan dilaksanakan pada kuartal I-2023, bahkan sebagian sudah akan lakukan di kuartal-IV 2022," ujarnya.

Ia menuturkan, minat investasi yang tinggi dari Korsel menandakan investasi asing langsung di Indonesia tidak didominasi oleh satu negara tertentu saja.

"Ini penting agar hoaks yang terjadi seolah-olah kita memberikan karpet merah kepada negara tertentu, saya katakan tidak ada. Karena kita menganut politik bebas aktif dan ekonomi juga bebas aktif. Artinya negara mana yang siap untuk mendatangkan uangnya dengan memperhatikan aturan dan kaidah dan norma di Indonesia maka akan kita layani," ungkapnya. (Knu)

Baca Juga:

Presiden Jokowi Minta Proyek Proving Ground di Bekasi Dipercepat

#Investasi #IKN Nusantara #Jokowi
Bagikan
Bagikan