3 Orang Meninggal dalam Resepsi Pernikahan Anak Dedi Mulyadi, DPR: Jangan Ada yang Ditutup-tutupi

Frengky AruanFrengky Aruan - Selasa, 22 Juli 2025
3 Orang Meninggal dalam Resepsi Pernikahan Anak Dedi Mulyadi, DPR: Jangan Ada yang Ditutup-tutupi

Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas kasus tewasnya tiga orang dalam resepsi pernikahan anak Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Ia menilai insiden tersebut sangat memprihatinkan dan tidak boleh dibiarkan tanpa kejelasan.

“Kematian tiga orang dalam acara resepsi pernikahan ini adalah tragedi yang tidak bisa dianggap biasa. Aparat kepolisian dan pihak terkait harus segera mengungkap penyebab pasti peristiwa ini dan memastikan ada pertanggungjawaban hukum,” tegas Abdullah, Selasa (22/7).

Abdullah juga meminta agar proses penyelidikan dilakukan secara transparan dan profesional, tanpa ada intervensi dari pihak mana pun. Ia menekankan bahwa penegakan hukum harus berjalan sesuai prosedur agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan terhadap aparat.

“Jangan ada yang ditutup-tutupi. Keluarga korban dan masyarakat berhak mengetahui kebenaran. Saya mendukung penuh langkah kepolisian dan berharap semua fakta dibuka secara terang,” ujarnya.

Baca juga:

DPRD Garut Siapkan Rapat Khusus Bahas Insiden Maut Pesta Rakyat Pernikahan Anak Gubernur Jabar Dedi Mulyadi

Sebagai anggota Komisi III yang membidangi hukum, ia juga mengingatkan pentingnya evaluasi terhadap standar keamanan dalam penyelenggaraan acara publik, terutama yang melibatkan tamu dalam jumlah besar.

“Ini bisa menjadi pembelajaran agar ke depan ada standar pengamanan dan keselamatan yang lebih ketat. Nyawa manusia tidak boleh dikorbankan hanya karena kelalaian,” tambahnya.

Abdullah berharap kasus ini segera dituntaskan sehingga memberikan keadilan bagi keluarga korban dan menjadi peringatan bagi semua pihak agar lebih mengutamakan keselamatan dalam setiap kegiatan.

Seperti diketahui, tiga orang meninggal dan puluhan orang lainnya dilaporkan mengalami luka-luka saat menghadiri Pesta Rakyat yang menjadi rangkaian pernikahan Wakil Bupati Garut Luthfianisa Putri Karlina dengan Maula Akbar, anak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, pada Jumat (18/7).

Tiga orang yang menjadi korban itu adalah Vania Aprilia, 8 tahun, warga Kelurahan Sukamentri, Kecamatan Garut Kota; Dewi Jubaedah (61); dan anggota Kepolisian Resor Garut, Bripka Cecep Saeful Bahri (39). (Pon)

#DPR RI #Dedi Mulyadi #Pesta Rakyat #Garut
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Tabrakan truk tronton vs truk ringan patah as di depan DPR/MPR picu kemacetan panjang di Jalan Gatot Subroto arah Slipi. Cekkronologi resminya!
Wisnu Cipto - Kamis, 29 Oktober 2026
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Indonesia
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Salah satu langkah yang ditempuh yakni memajukan jadwal rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap masukan dari masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Indonesia
Dicari Prabowo Tidak Ada, KDM Ternyata Ikut Padamkan Karhutla Ciremai: Juga Sudah Lapor ke Pak Seskab!
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi (KDM) buka suara alasan absen saat dicari Presiden Prabowo. KDM mengaku fokus memimpin pemadaman karhutla Gunung Ciremai.
Wisnu Cipto - Jumat, 23 Oktober 2026
Dicari Prabowo Tidak Ada, KDM Ternyata Ikut Padamkan Karhutla Ciremai: Juga Sudah Lapor ke Pak Seskab!
Indonesia
Momen Kocak Prabowo Cari Gubernur Jabar KDM yang Absen di 'Kandang Sendiri' Hingga Goda Pramono Anung
Presiden Prabowo Subianto curi perhatian publik saat mencari keberadaan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi (KDM) yang absen di acara Rakornas TPAKD. Simak momen uniknya di sini!
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Oktober 2026
Momen Kocak Prabowo Cari Gubernur Jabar KDM yang Absen di 'Kandang Sendiri' Hingga Goda Pramono Anung
Indonesia
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Demo Jakarta 20 Oktober 2026 akan dimulai pukul 10.00 WIB. Ada sejumlah jalan alternatif yang bisa dilalui.
Soffi Amira - Selasa, 20 Oktober 2026
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Indonesia
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Penerimaan bantuan luar negeri bukan berarti Indonesia tidak memiliki kemampuan.
Yusuf Abdillah - Sabtu, 17 Oktober 2026
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Bagikan