3 Lembaga Penegak Hukum Diminta Awasi Dana Haji Jamaah menunaikan sholat Tarawih di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi, di tengah merebaknya wabah COVID-19, Jumat (24/4/2020). ANTARA FOTO/REUTERS/Yasser Bakhsh/pras

MerahPutih.com - Ketua umum PB SEMMI, Bintang Wahyu Saputra meminta BPK, KPK dan Polri untuk turun tangan mengawasi APBN 2020 di Kementerian Agama (Kemenag) lantaran ibadah haji dan umroh tahun dibatalkan akibat pandemi COVID-19.

Bintang mengatakan tanpa adanya pelaksanaan haji tahun 2020, realisasi anggaran untuk pelaksanaan haji dan umroh dalam APBN seharusnya tidak terpakai, untuk itu ia meminta kementerian agama berlaku transparan atas penggunaan dana tersebut.

Baca Juga

Arab Saudi Gelar Ibadah Haji Terbatas, Menag: Keselamatan Jemaah Lebih Penting

"BPK, KPK dan Polri harus mengaudit dana haji tahun 2020 dan kemenag harus bertanggung jawab atas realisasi dana di luar logika karena realisasi dana sebesar 26,99 persen tanpa adanya pelaksanaan haji tahun ini, jangan sampai terdapat mafia yang memanfaatkan keadaan dan mengambil untung akan ini" kata Bintang kepada MerahPutih.com, Minggu (28/6).

Bintang juga menyoroti tentang optimalisasi dana haji yang tidak transparan, ia menduga adanya mafia dana haji yang mengambil keuntungan secara sistematis didalam Kemenag.

"Kami meminta data besaran optimalisasi dana haji reguler dan khusus 2019-2020, karena selama ini kemenag ataupun BPKH tidak pernah merilis besaran pengelolaan optimalisasi kepada publik dan ini ada apa" heran Bintang

Jamaah mengelilingi Kakbah saat menunaikan ibadah umrah di Masjidil Haram, Mekkah, Arab Saudi. (ANTARA/Hanni Sofia)
Jamaah mengelilingi Kakbah saat menunaikan ibadah umrah di Masjidil Haram, Mekkah, Arab Saudi. (ANTARA/Hanni Sofia)

Terakhir Bintang dan organisasinya akan menggelar aksi demonstrasi didepan kemenag ri dan istana negara demi mengusut tuntas dugaan mafia dana haji ditengah pandemi corona.

Harusnya dana optimalisasi dan realisasi dana haji dan umrah, kata Bintang, bisa dialokasikan untuk penanganan COVID-19, tetapi sampai saat ini kejelasannya saja tidak ada.

Baca Juga

[HOAKS atau FAKTA]: Menteri Agama Fachrul Razi Tiba-tiba Perbolehkan Penyelenggaraan Ibadah Haji 2020

"Pelaksaan haji tahun ini juga sudah ditunda bagaimana mungkin terdapat realisasi dana sebesar 26,99 persen itu buat apa, untuk itu kami mendesak Polri, BPK,KPK dan Kejaksaan harus mengusut tuntas masalah ini secara terbuka" tutupnya. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Di Tengah Upaya Tekan COVID-19, Wagub Sentil Massa Tuntut Pembebasan Rizieq
Indonesia
Di Tengah Upaya Tekan COVID-19, Wagub Sentil Massa Tuntut Pembebasan Rizieq

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria atau Ariza meminta kepada simpatisan FPI untuk menempuh jalur hukum.

Tiongkok Uji Coba Vaksin COVID-19 Semprotan Hidung
Hiburan & Gaya Hidup
Tiongkok Uji Coba Vaksin COVID-19 Semprotan Hidung

Tiongkok Uji Coba Vaksin COVID-19 Semprotan Hidung

Menkes Peringatkan Pembukaan Aktivitas Perkantoran Jangan Gegabah
Indonesia
Menkes Peringatkan Pembukaan Aktivitas Perkantoran Jangan Gegabah

Menurut Terawan, prinsip keamanan dan kenyamanan pekerja harus diutamakan mengingat pandemi COVID-19 belum berakhir.

Prakiraan Cuaca: Jakarta Cerah Sepanjang Minggu
Indonesia
Prakiraan Cuaca: Jakarta Cerah Sepanjang Minggu

Jakarta Pusat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu akan memiliki cuaca cerah berawan pada Minggu pagi.

Pemerintah Diminta Beri Perhatian Lebih ke Kelompok 'FPI Baru'
Indonesia
Pemerintah Diminta Beri Perhatian Lebih ke Kelompok 'FPI Baru'

Kemenkumham perlu me'review' kemudian menolak izinnya

Penerapan Ganjil Genap "Paksa" Masyarakat Naik Angkutan Umum
Indonesia
Penerapan Ganjil Genap "Paksa" Masyarakat Naik Angkutan Umum

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya bersama Pemprov DKI Jakarta secara resmi kembali berakukan sistem ganjil genap di jalur protokol pada Senin (3/8).

MUI Takut Efek Ekonomi Virus Corona Bakal Libas Indonesia
Indonesia
MUI Takut Efek Ekonomi Virus Corona Bakal Libas Indonesia

Efek virus corona dapat memicu turunnya produksi dalam negeri Tiongkok.

Bikin Aturan, Cirebon Ingin Lanjutkan Program Smart City
Indonesia
Bikin Aturan, Cirebon Ingin Lanjutkan Program Smart City

Di Kota Cirebon akan dilakukan penelitian mengenai tingkat pengetahuan smart city.

Kejaksaan Buru Penyebar Dokumen Soal Pemeriksaan Anggota Harus Izin Jaksa Agung
Indonesia
Kejaksaan Buru Penyebar Dokumen Soal Pemeriksaan Anggota Harus Izin Jaksa Agung

Pedoman Nomor 7 Tahun 2020 belum secara resmi dikeluarkan atau diedarkan oleh Biro Hukum Kejaksaan Agung.

Kelompok Anarko Rekrut Anak Muda untuk Buat Kerusuhan saat COVID-19
Indonesia
Kelompok Anarko Rekrut Anak Muda untuk Buat Kerusuhan saat COVID-19

Caranya, para peaku hendak melakukan aksi vandalisme besar-besaran guna memprovokasi masyarakat.