3 Alasan KPK Optimistis Menang Sidang Praperadilan Nurhadi Cs Buronan KPK Nurhadi kini keberadaannya masih misterius (Foto: antaranews)

MerahPutih.com - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bakal kembali menggelar sidang praperadilan eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi, Senin (16/3). Hakim tunggal akan memutus gugatan yang diajukan Nurhadi, menantunya Rezky Herbiyono dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal, Hiendra Soenjoto.

Ini merupakan gugatan praperadilan kedua bagi ketiganya setelah sebelumnya menggugat tidak sahnya status tersangka yang disematkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun gugatan pertama itu ditolak oleh majelis hakim.

Baca Juga

KPK Segel Belasan Kendaraan Mewah Diduga Milik Eks Sekretaris MA Nurhadi

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri optimistis majelis hakim akan menolak gugatan Nurhadi Cs. Hal itu, kata Ali, akan menjadi pembuktian bahwa saat ini Mahkamah Agung telah serius berkomitmen dalam upaya pemberantasan korupsi dengan membangun citra peradilan yang bersih.

"Sekalipun tersangka NH ditetapkan sebagi tersangka dalam kapasitasnya terkait jabatan Sekretaris MA saat itu namun KPK yakin bahwa Hakim tunggal praperadilan tersangka NH Dkk akan memutus pra peradilan ini dengan tetap menjunjung tinggi integritas, independen, transparan dan berani memutus menolak seluruh dalil permohonan praper tersangka NH Dkk," kata Ali saat dikonfirmasi, Senin (16/3).

Gedung Merah Putih KPK (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
Gedung Merah Putih KPK (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Nurhadi Cs mempermasalahkan mengenai penetapan tersangka yang tak sah oleh KPK karena Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) tak sampai kepada para tersangka di awal penyidikan.

Ali menjelaskan ada tiga hal yang menjadikan lembaga yang dikomandoi Firli Bahuri itu yakin hakim akan menolak gugatan praperadilan Nurhadi Cs. Pertama, KPK mengklaim telah dapat mematahkan semua dalil dan bukti-bukti yang telah dihadirkan tersangka NH dkk selama proses persidangan pra peradilan.

Kedua, adanya surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi Tersangka Yang Melarikan Diri Atau Sedang Dalam Status Daftar Pencarian Orang (DPO) yang berlaku sejak tanggal 23 Maret 2018.

"Maka para tersangka NH Dkk sudah seharusnya tidak berhak mengajukan praper tersebut," jelas Ali.

Baca Juga

KPK Dalami Aliran Duit Suap dan Gratifikasi Nurhadi Lewat Adik Iparnya

Kemudian yang ketiga, subjek dan objeknya sama dengan praperadilan yang pernah diajukan tersangka Nurhadi Cs dan sudah ditolak hakim PN Jaksel.

"Maka untuk menjamin kepastian hukum sepatutnya permohonan praperadilan yang kedua tersebut haruslah ditolak," tegas Ali.

Nurhadi dijerat sebagai tersangka karena yang bersangkutan melalui Rezky Herbiono, diduga telah menerima suap dan gratifikasi senilai Rp 46 miliar. Tercatat ada tiga perkara sumber suap dan gratifikasi Nurhadi, pertama perkara perdata PT MIT vs PT Kawasan Berikat Nusantara, kedua sengketa saham di PT MIT, dan ketiga gratifikasi terkait dengan sejumlah perkara di pengadilan.

Rezky selaku menantu Nurhadi diduga menerima sembilan lembar cek atas nama PT MIT dari Direkut PT MIT Hiendra Soenjoto untuk mengurus perkara itu. Cek itu diterima saat mengurus perkara PT MIT vs PT KBN. Ketiganya kini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) lantaran kerap mangkir saat dipanggil baik sebagai saksi maupun tersangka. (Pon)

Baca Juga

Adik Ipar Nurhadi Mangkir dari Pemeriksaan KPK

Kredit : ponco

Tags Artikel Ini

Wisnu Cipto

LAINNYA DARI MERAH PUTIH