3 Alasan Fraksi PAN Tolak Anggaran Pertahanan Sebesar Rp1,7 Kuadriliiun Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Farah Puteri Nahlia. Foto : Arief/mr

MerahPutih.com - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menolak rencana anggaran pertahanan sebesar Rp 1,7 kuadrilliun atau Rp 1.700 Triliun, yang bakal diajukan oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan) guna modernisasi alutsista.

Rencana anggaran pertahanan itu tertuang dalam rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan (Alpalhankam) dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024 .

Baca Juga

Politikus Gerindra Ungkap "Gurita" Alutsista yang Siap Serang Prabowo & Jokowi

"Menimbang hal tersebut, maka dengan ini Fraksi PAN menolak rencana Kemenhan berhutang sebesar Rp. 1,7 Kuadrilliun untuk pembelian alutsista," kata Anggota Komisi I DPR Fraksi PAN, Farah Puteri Nahlia kepada wartawan, Kamis (3/6).

Putri Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran ini mengatakan, penolakan fraksinya didasarkan atas beberapa pertimbangan. Pertama, pembelian Alpalhankam dengan anggaran sebesar itu dinilai tergesa-gesa dan belum terencana secara matang.

"Karena dalam pertahanan kita perlu membaca visi menjadi strategi lalu menjadi doktrin pertahanan untuk membuat roadmap yang sesuai dengan Nawacita," ujarnya.

Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran
Anggota Komisi I DPR Fraksi PAN, Farah Puteri Nahlia. Foto: Instagram @farahputerinahlia

Dengan pembacaan ancaman yang tepat dan komprehensif, kata Farah, kita dapat mengetahui kebutuhan alutsista apa saja yang perlu dan mendesak kita beli maupun yang tidak.

Pertimbangan ini, menurutnya, semata-mata sebagai bentuk proporsionalitas anggaran dan penentuan skala prioritas yang lebih seimbang.

Pertimbangan kedua, Farah melanjutkan, saat ini Indonesia sedang menghadapi pandemi COVID-19. Untuk itu, upaya penanganan pandemi menjadi prioritas utama pemerintah agar ekonomi kita kembali pulih.

"Upaya menjaga ketahanan ekonomi masyarakat lebih urgen dan mendesak dilakukan tanpa mengurangi visi strategis penguatan pertahanan militer," ujar dia.

Sementara pertimbangan ketiga, anggaran tersebut beresiko membuat hutang Indonesia bertambah besar. Apalagi periode Maret 2021 hutang berjalan pemerintah sudah mencapai Rp. 6.445,07 trilliun.

"Jadi, seharusnya setiap pembiayaan negara perlu dihitung konsekuensi logis dan rasionalisasi penggunaannya," tutup Farah. (Pon)

Baca Juga

Connie Rahakundini Disarankan Buka Dugaan Mafia Alutsista Lewat Partainya di DPR

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kejagung Periksa Tujuh Saksi Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah KONI Pusat
Indonesia
Kejagung Periksa Tujuh Saksi Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah KONI Pusat

Pemeriksaan saksi dilakukan menindaklanjuti surat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

LBH HKTI Diharapkan Berkontribusi Besar Selesaikan Konflik Agraria
Indonesia
LBH HKTI Diharapkan Berkontribusi Besar Selesaikan Konflik Agraria

Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) membentuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH) HKTI.

Polisi Musnahkan Bom 'The Mother of Satan' di Ciremai, Begini Efek Dahsyat Ledakannya
Indonesia
Polisi Musnahkan Bom 'The Mother of Satan' di Ciremai, Begini Efek Dahsyat Ledakannya

Hasil ledakan menimbulkan efek dahsyat, seperti lubang di permukaan tanah, pecahan batu, hingga tanah longsor di sekitar kawasan Gunung itu.

PPKM Diperpanjang, DPRD DKI Minta Pemerintah Tingkatkan 17 Aspek Ini
Indonesia
PPKM Diperpanjang, DPRD DKI Minta Pemerintah Tingkatkan 17 Aspek Ini

ada sedikitnya 17 aspek yang perlu ditingkatkan pada PPKM Jawa-Bali yang rencananya akan bergulir lagi mulai besok.

Dewas KPK Ancam Pecat Lili Pintauli Siregar Jika Terbukti Langgar Kode Etik
Indonesia
Dewas KPK Ancam Pecat Lili Pintauli Siregar Jika Terbukti Langgar Kode Etik

Ia pun menegaskan Dewas tidak segan menindak Lili jika terbukti membantu Syahrial dalam penanganan perkara. Ia menegaskan hal itu dilarang.

[Hoaks atau Fakta]: Tarik Dana Haji, Warga Tidak Bisa Berangkat Seumur Hidup
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Tarik Dana Haji, Warga Tidak Bisa Berangkat Seumur Hidup

BPKH dalam penjelasannya hanya mengingatkan jika menarik dana saat ini, masyarakat yang ingin haji kemudian hari harus kembali pada antrean awal, dimana dibutuhkan antrean yang sangat panjang untuk itu.

DPR Minta Polisi Usut Tuntas Pihak Penyebar Sertifikat Vaksin COVID-19 Jokowi di Internet
Indonesia
DPR Minta Polisi Usut Tuntas Pihak Penyebar Sertifikat Vaksin COVID-19 Jokowi di Internet

Polisi diminta segera mengusut tuntas pihak-pihak yang mencoba mencuri dan menyebarkan informasi terkait dugaan sertifikat vaksin COVID-19 milik Presiden Jokowi (Jokowi) yang bocor di internet.

Soal Aliran Uang yang Diungkapkan Napoleon, Polri Klaim Belum Ada Bukti
Indonesia
Soal Aliran Uang yang Diungkapkan Napoleon, Polri Klaim Belum Ada Bukti

Irjen Napoleon Bonaparte meminta uang suap dari Djoko Tjandra sebesar Rp 7 miliar untuk pihak yang disebut sebagai "petinggi kita"

Diplomat Jerman yang Diduga Lakukan Spionase di Indonesia Bisa Diusir Paksa
Indonesia
Diplomat Jerman yang Diduga Lakukan Spionase di Indonesia Bisa Diusir Paksa

Kedubes Jerman di Jakarta mengakui ada staf diplomatiknya yang datang ke FPI Petamburan

Pemkab Sidoarjo Klaim Bisa Vaksin 3 Ribu Orang dalam 120 Menit
Indonesia
Pemkab Sidoarjo Klaim Bisa Vaksin 3 Ribu Orang dalam 120 Menit

Gus Muhdlor juga berterimakasih dan mengapresiasi kepada jajaran TNI-Polri