3 Alasan Anies Sulit Cegah Orang Masuk Jakarta Pasca-Mudik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies telah memperpanjang PSBB DKI Jakarta selama 28 hari sejak 24 April hingga 22 Mei 2020.

Merahputih.com - Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai, rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencegah orang masuk kembali ke Jakarta di tengah pandemi COVID-19, sulit dilakukan.

Trubus menilai niat Anies sebenarnya baik, asalkan bisa menemukan formulasi kebijakan yang tepat. Namun, Anies tetap kesulitan mengimplementasikan kebijakan ini.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Arab Saudi Merayakan Masa Berakhirnya Lockdown

"Alasannya ada tiga. Pertama, harus sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, yang sudah pasti tidak berani mengintervensi arus balik. Yang mudik saja boleh, dibilangnya pulang kampung," ujarnya kepada wartawan, Senin (4/5).

Menurut Trubus, kesulitan implementasi bersumber dari alpanya dasar hukum yang bisa menjadi rujukan sanksi. Sehingga berpengaruh pada dua hal, yakni kebingungan aparat dan pengabaian budaya hukum oleh masyarakat.

Terlebih, masyarakat yang balik 'ke kota' setelah mudik kebanyakan justru memiliki pekerjaan tetap.

"Mana berani penegak hukum menindak pengemudi kalau arus balik benar-benar banyak. Yang timbul nanti justru kepadatan dan keramaian," ungkapnya.

Petugas Direktorat Lalu Lintas memergoki pemudik yang mengelabui petugas dengan bersembunyi di dalam toilet bus. ANTARA/Polda Metro Jaya
Petugas Direktorat Lalu Lintas memergoki pemudik yang mengelabui petugas dengan bersembunyi di dalam toilet bus. ANTARA/Polda Metro Jaya

Trubus meragukan pengalaman Anies mengatasi urbanisasi pascalebaran. Seperti diketahui, Jakarta tak lagi melaksanakan operasi yustisi di era Anies, dengan dalih prinsip kesetaraan hak warga negara.

"Maka, kalau mau aturan ini efektif, pendataan lengkap warga yang kini sudah mudik itu kuncinya," ungkap Trubus.

Ketiga, yakni terkait teknis pengawasan. Seperti diketahui, banyak sekali akses menuju Jakarta. Aturan melarang orang masuk Jakarta dianggapnya mubazir karena implementasinya sulit dilakukan.

Baca Juga:

Minta PSBB Jangan Kendor, Anies: Tak Disiplin Makin Lama Selesainya

Seperti diketahui, sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menggodok regulasi pelengkap Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang akan membatasi pergerakan orang masuk ke Ibu Kota setelah lebaran.

Menurut Anies, regulasi ini merupakan cara untuk membatasi penularan Covid-19 dari mobilitas penduduk. Sehingga, warga Jakarta yang masih nekat mudik akan berpikir dua kali, sebab nantinya sulit untuk masuk kembali ke Jakarta. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anggota DPR Bisa Gunakan Hak Politiknya Tunda Pembahasan Omnibus Law
Indonesia
Anggota DPR Bisa Gunakan Hak Politiknya Tunda Pembahasan Omnibus Law

Mekanisme politik sering ditempuh oleh DPR maupun Presiden dalam pembahasan sebuah RUU

Pekan Depan, Pengganti Wali Kota Jakarta Pusat Dites DPRD
Indonesia
Pekan Depan, Pengganti Wali Kota Jakarta Pusat Dites DPRD

Komisi A DPRD DKI Jakarta mengagendakan fit and proper test calon Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma.

Update COVID-19 Solo: Positif Bertambah 2, PDP Meninggal 15 Orang
Indonesia
Update COVID-19 Solo: Positif Bertambah 2, PDP Meninggal 15 Orang

Data pasien dalam pengawasan (PDP) di Solo sebanyak 85 orang dengan perincian

Abai Protokol Kesehatan, Penambahan Pasien COVID-19 Capai 2.345 Orang
Indonesia
Abai Protokol Kesehatan, Penambahan Pasien COVID-19 Capai 2.345 Orang

Pemerintah mengumumkan kasus suspek atau yang dulu disebut sebagai pasien dalam pengawasan (PDP) sebanyak 76.327 orang.

Update COVID-19 Senin (8/6): 32.033 Positif, 10.904 Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 Senin (8/6): 32.033 Positif, 10.904 Sembuh

"Penambahan pada pasien positif sebanyak 847 kasus," kata Juru Bicara Pemerintah khusus penanganan COVID-19, Achmad Yurianto

2 Warga dan 1 Tentara Tewas Ditembak, Kafe RM Ditutup Permanen
Indonesia
2 Warga dan 1 Tentara Tewas Ditembak, Kafe RM Ditutup Permanen

Kafe Raja Murah sudah tiga kali melanggar protokol kesehatan saat pandemi COVID-19.

LPSK Nilai Revisi UU ITE Sebagai Langkah Maju
Indonesia
LPSK Nilai Revisi UU ITE Sebagai Langkah Maju

"LPSK menilai saat ini adalah momentum yang tepat untuk meninjau ulang norma UU ITE," kata Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu.

Lempari Aparat Pakai Batu, TNI Turun Tangan Bujuk 'Adik-Adik' Pulang
Indonesia
 Dianggap Coreng Citra Pemerintah, Pengamat Desak Andi Taufan Dicopot dari Stafsus
Indonesia
Dianggap Coreng Citra Pemerintah, Pengamat Desak Andi Taufan Dicopot dari Stafsus

"Masalahnya serius karena berkaitan dengan etika jabatan di satu sisi, dan trust masyarakat terhadap pemerintah di sisi lain," kata Boni

Bentrokan 2 Kelompok Massa di Klaten, Polisi Tetapkan 17 Tersangka
Indonesia
Bentrokan 2 Kelompok Massa di Klaten, Polisi Tetapkan 17 Tersangka

"Penetapan tersangka ini berdasarkan hasil penyelidikan dan diperkuat adanya keterangan saksi serta barang bukti," kata Ardiansyah