3.000 Orang Daftar Jadi Anggota Polri Lewat Jalur Ahli Gizi dan Peternakan

Soffi AmiraSoffi Amira - Rabu, 13 November 2024
3.000 Orang Daftar Jadi Anggota Polri Lewat Jalur Ahli Gizi dan Peternakan

Asisten Kapolri bidang SDM, Irjen Dedi Prasetyo. Foto: Dok/Humas Polri

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Peminat pendaftar bintara kompetensi khusus (bakomsus) bidang pertanian, peternakan, perikanan, gizi dan Kesehatan masyarakat rupanya cukup tinggi.

Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri mencatat, selama dua hari berlangsung, pendaftar mendekati 3.000 orang.

"Sampai hari kedua pembukaan pendaftaran 2.953 orang sudah mendaftar," kata Asisten Kapolri bidang SDM, Irjen Dedi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Rabu (13/11).

Dedi menjelaskan dari 2.953 pendaftar, 99 di antaranya sudah terverifikasi. Kemudian, 2.854 pendaftar masih dalam tahap verifikasi.

Baca juga:

Ditunjuk Jadi Wakapolri, Segini Harta Kekayaan Komjen Ahmad Dofiri

Tujuan dari terverifikasi adalah sudah mendaftar via online dan mendapatkan nomor registasi online.

“Dalam tahap ini pendaftar masih berstatus belum terverifikasi,” tutur Dedi.

Setelah itu, pendaftar diarahkan menuju polres atau polda setempat dengan membawa dokumen persyaratan. Di tahap ini, berkas akan diverifikasi, termasuk data yang didaftarkan secara online.

Jika persyaratan sesuai, maka pendaftar berstatus terverifikasi dan mendapatkan nomor peserta ujian yang selanjutnya mengikuti tahapan seleksi bakomsus.

Baca juga:

Polri Rekrut Ahli Pertanian hingga Gizi, Begini Syarat dan Cara Daftarnya

"Rinciannya sebagai berikut, yang sudah terverifikasi 72 pria, 27 Wanita. Lalu yang masih proses verifikasi 1.752 pria dan 1.102 Wanita," ucap Dedi yang mendapat promosi menjadi Irwasum Polri ini

Diketahui, batas akhir pendaftaran Bakomsus bidang Pangan, Gizi dan Kesehatan Masyarakat Polri berlangsung sejak 11 hingga 17 November 2024. Polri membuka kuota 600 bakomsus untuk lulusan SMK hingga S1.

Informasi selengkapnya terkait pendaftaran dapat diakses di www.penerimaanpolri.go.id. Program ini tak lepas dari program Polri mendukung ketahanan pangan, swasembada pangan dan makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto. (knu)

#Polri #Ahli Gizi #Peternakan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Laporan masyarakat penting untuk membantu kepolisian mengungkap praktik pemerasan dan premanisme yang menyasar para pencari kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Berita
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Kronologi kasus penyadapan Prabowo terungkap. Empat perwira tinggi Polri jadi tersangka, 28 saksi diperiksa, hingga muncul dugaan makar.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Indonesia
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik. Tersangka kasus penyadapan Prabowo itu menyatakan banding.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menjadi persoalan yang melibatkan pejabat negara.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Indonesia
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Pembentukan tim khusus merupakan bentuk keseriusan institusi dalam merespons dugaan tindak pidana tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Indonesia
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Mekanisme internal tersebut dilakukan secara berkesinambungan seiring dengan penanganan perkara pidana.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Indonesia
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Polri menetapkan mantan Kadiv TIK Irjen SU sebagai tersangka keempat kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden. Ia diduga menyetujui penghapusan hasil sadapan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Indonesia
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Mensesneg Prasetyo Hadi meminta masyarakat tidak khawatir terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang menyeret tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Indonesia
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Perkara yang sedang diproses Bareskrim Polri bersama Divisi Propam Polri tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas kepolisian dalam melayani masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Bagikan