28 Warga Binaan Rutan Klas 1A Surakarta Dapat Remisi Natal Warga binaan Rutan Klas 1A Surakarta, Jawa Tengah mendapatkan remisi Natal. (MP/Ismail)

MerahPutih.com - Sebanyak 28 warga binaan beragama Kristen di Rutan Klas 1A Surakarta, Jawa Tengah, mendapatkan remisi Natal dari Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham), Jumat (25/12).

Meskipun mendapatkan remisi tidak ada satu pun napi yang langsung bebas setelah mendapatkan pengurangan masa tahanan.

Baca Juga

Pesan Natal Jokowi: Pandemi Memberi Banyak Pelajaran

Kepala Rutan Kelas IA Kota Solo, Urip Dharma Yoga mengatakan, jumlah warga binaan Rutan Klas 1A Surakarta yang mendapatkan remisi ini jumlahnya turun jika dibandingkan pada Natal 2019 lalu, yakni sebanyak 35 orang.

"Natal tahun ini hanya 28 orang warga binaan beragama Nasrani yang dapat remisi Natal dari Kemenkumham," kata Urip, Jumat (25/12).

Urip menjelaskan dari 28 orang warga binaan mendapatkan remisi ini berasal kasus kriminal umum dan kriminal khusus atau narkoba.

Untuk jumlah potongan masa hukumannya bermacam-macam, mulai 15 hari ada 7 orang, satu bulan 19 orang, dan potongan penahanan 1,5 bulan ada 2 orang.

"Tidak ada yang langsung bebas setelah mendapat remisi Natal tahun ini," papar dia.

Rutan Klas 1A Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (25/12). (MP/Ismail)
Rutan Klas 1A Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (25/12). (MP/Ismail)

Diakuinya, warga binaan yang diusulkan mendapatkan remisi ada sekitar ratusan orang. Namun demikian, yang dianggap memenuhi syarat dan layak mendapatkan remisi Natal hanya 28 waga binaan.

"Kemenkumham hanya memberikan SK (Surat Keputusan) remisi pada 28 orang warga binaan," tutur dia.

Penyerahan SK remisi, lanjut dia, diberikan usai ibadah Natal di dalam rutan. Ia mengatakan untuk tahun ini ibadah Natal tidak menghadirkan keluarga para Napi karena kondisi masih pandemi COVID-19.

"Untuk kunjungan keluarga di momen perayaan Natal masih bisa dengan layanan video call," tutup Urip. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga

Satgas COVID-19 Kembali Ingatkan Warga Tidak Keluar Kota

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
AHY Tak Hadir, Sidang Gugatan Pemecatan Jhoni Allen dari Partai Demokrat Ditunda
Indonesia
AHY Tak Hadir, Sidang Gugatan Pemecatan Jhoni Allen dari Partai Demokrat Ditunda

Sidang perdana gugatan Jhoni Allen Marbun kepada Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Cs terkait pemecatan dari Partai Demokrat ditunda.

Pemerintah dan DPR Didesak Masukkan Revisi UU ITE ke Prolegnas Prioritas 2021
Indonesia
Pemerintah dan DPR Didesak Masukkan Revisi UU ITE ke Prolegnas Prioritas 2021

Pemerintah dan DPR dinilai tidak memahami kebutuhan masyarakat terkait regulasi atau aturan hukum.

Punya Kearifan Lokal, Sultan Yogya Yakin Warga Tidak Menolak Divaksin
Indonesia
Punya Kearifan Lokal, Sultan Yogya Yakin Warga Tidak Menolak Divaksin

Vaksinisaai tahap kedua sudah dilakukan pada Kamis 28/01 di Bangsal Kepatihan. Ia pun berharap dengan vaksinasi kedua ini, kekebalan akan segera terbentuk dua pekan mendatang.

Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadan 1442 Hijriah pada 13 April
Indonesia
Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadan 1442 Hijriah pada 13 April

PP Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan 1442 Hijriah jatuh pada 13 April 2021

Wanita Indonesia Harus Percaya Diri sebagai Kunci Kelestarian Bumi
Indonesia
Wanita Indonesia Harus Percaya Diri sebagai Kunci Kelestarian Bumi

Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan salah satu prioritas dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals), yakni SDG 5 'Kesetaraan Gender'.

Azis Syamsuddin Penuhi Panggilan KPK
Indonesia
Azis Syamsuddin Penuhi Panggilan KPK

Azis bakal diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap penanganan perkara yang menjerat mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju.

Rusun Nagrak Beroperasi, Kendalinya di Tangan Pangdam Jaya
Indonesia
Uji Coba Pembukaan Mal di Bandung, Pemkot: Jangan Ada Euforia
Indonesia
Uji Coba Pembukaan Mal di Bandung, Pemkot: Jangan Ada Euforia

Pembukaan mal ini diminta tidak disambut euforia yang bisa memancing kerumunan.

Jokowi Sebut PPKM Darurat Bisa Berlaku 2 Pekan
Indonesia
Jokowi Sebut PPKM Darurat Bisa Berlaku 2 Pekan

"Nanti keputusannya apakah seminggu atau dua minggu," kata Jokowi saat membuka Musyawarah Nasional VIII Kamar Dagang dan Industri Indonesia di Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu., Rabu (30/6).

Vaksinasi COVID-19 Akan Dimulai, Ketua DPD Ajak Masyarakat Lawan Hoaks
Indonesia
Vaksinasi COVID-19 Akan Dimulai, Ketua DPD Ajak Masyarakat Lawan Hoaks

Vaksinasi COVID-19 akan mulai dilakukan di Indonesia pekan depan, Rabu (13/1).