27 Perusahaan Pelat Merah Teken Kerja Sama dengan KPK Sejumlah perusahaan BUMN menandatangai kerja sama Whistleblowing System dengan KPK sebagai komitmen memberantas korupsi. (ANTARA/Youtube KPK RI)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan 27 perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menandatangani perjanjian kerja sama (PKS), di gedung KPK, Jakarta, Selasa (2/3).

Perjanjian ini terkait penanganan pengaduan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui whistleblowing system (WBS) terintegrasi.

Kegiatan dihadiri oleh Ketua KPK Firli Bahuri, Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo Suroyo, dan jajaran direksi 27 BUMN.

Baca Juga:

KPK Cecar Saksi Terkait Penunjukan PT RPI Peroleh Proyek Bansos

Melalui kesepakatan kerja sama WBS terintegrasi ini, diharapkan akan menghindari duplikasi, meningkatkan sinergi dan monitor atas pengaduan tindak pidana korupsi yang diterima oleh masing-masing instansi dengan KPK.

"Sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan pengaduan," kata Plt Juru Bicara KPK Ipa lpi Maryati dalam keterangannya, Selasa (2/3).

Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)
Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Adapun 27 BUMN yang menandatangani PKS hari ini dibagi ke dalam 5 prosesi penandatanganan:

Batch 1:

1. Bank Mandiri

2. Bank Rakyat Indonesia

3. Bank Negara Indonesia

4. Bank Tabungan Negara

5. PT Taspen

Batch 2:

1. Pertamina

2. PLN

3. Jasa Marga

4. PT Telkom Indonesia

5. PT INTI

Batch 3:

1. PT Adhi Karya

2. PT Waskita Karya

3. PT Wijaya Karya

4. PT Hutama Karya

5. PT Pembangunan Perumahan

Baca Juga:

Periksa Daning Saraswati, KPK Dalami Jatah Bansos PT Rajawali Parama Indonesia

Batch 4:

1. Garuda Indonesia

2. PT Pelabuhan Indonesia I

3. PT Pelabuhan Indonesia II

4. PT Angkasa Pura I

5. PT Bahana Pembina Usaha Indonesia

6. PT Perusahaan Pengelola Aset

Batch 5:

1. PT Indonesia Asahan Aluminium

2. PT Kereta Api Indonesia

3. PT Krakatau Steel

4. PT Pupuk Indonesia

5. PT Semen Indonesia

6. Perhutani. (Pon)

Baca Juga:

Buntut Kasus Gubernur Sulsel, KPK Buka Peluang Usut Korupsi Reklamasi Makassar New Port

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
GeNose Mulai Digunakan di Rumah Sakit
Indonesia
GeNose Mulai Digunakan di Rumah Sakit

Dian berharap dukungan dari instansi berwenang serta masyarakat agar proses tersebut berjalan lancar. Karena, tes menggunakan GeNose itu sifatnya murah, tidak invasif, dan mudah.

Pemkot Bandung Cairkan Bantuan Sosial PPKM Darurat Rp 500 Ribu
Indonesia
Pemkot Bandung Cairkan Bantuan Sosial PPKM Darurat Rp 500 Ribu

Pemkot Bandung secara simbolis menyerahkan bantuan sosial PPKM Darurat 2021 bagi warga terdampak, di Pendopo, Senin (19/7).

Polisi Usut Kerumunan dan Intimidasi Satpol PP Saat Tertibkan Pasar Klitikan Solo
Indonesia
Polisi Usut Kerumunan dan Intimidasi Satpol PP Saat Tertibkan Pasar Klitikan Solo

Pihak yang mengintimidasi tersebut disangka melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 atau Pasal 212 KUHP, dan atau Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular atau Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Belum Ada Peningkatan Kasus COVID-19 Buntut Demo Tolak UU Cipta Kerja
Indonesia
Belum Ada Peningkatan Kasus COVID-19 Buntut Demo Tolak UU Cipta Kerja

Kesembuhan meningkat sekarang 84,2 persen, angka kematian turun 2,2 persen

COVID-19 di DKI Makin Meroket, Anies Didorong Bikin Gugus Tugas Perkantoran
Indonesia
COVID-19 di DKI Makin Meroket, Anies Didorong Bikin Gugus Tugas Perkantoran

Beberapa kantor, kerap menutupi karyawan yang terjangkit COVID-19

Permintaan Kebutuhan Plasma Konvalesen Penyintas Covid-19 Meningkat
Foto
Permintaan Kebutuhan Plasma Konvalesen Penyintas Covid-19 Meningkat

Seorang penyintas Covid-19 mendonorkan Plasma Konvalesen di kantor Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Tangerang

Pembukaan Bioskop Diprediksi Jadi Blunder jika Anak Buah Anies Lengah
Indonesia
Pembukaan Bioskop Diprediksi Jadi Blunder jika Anak Buah Anies Lengah

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengumumkan akan membuka bioskop dalam waktu dekat.

LIPI: Jangan Sampai Orang Terpapar COVID-19 Meningkat Tajam Setelah Pilkada
Indonesia
LIPI: Jangan Sampai Orang Terpapar COVID-19 Meningkat Tajam Setelah Pilkada

Karena minim kontak langsung, bisa menjauhkan kebiasaan praktik buruk pilkada sebelum-sebelumnya

Kapolri Setuju Intoleransi Dilawan Dengan Moderasi Keagamaan
Indonesia
Kapolri Setuju Intoleransi Dilawan Dengan Moderasi Keagamaan

Mantan Kapolda Banten ini mengajak para tokoh dan pemuda agama bersatu membangun bangsa setelah adanya polarisasi di Pilpres dan Pilkada.

SP3 BLBI Dikira 'Prank' dari KPK, MAKI Bakal Ajukan Praperadilan
Indonesia
SP3 BLBI Dikira 'Prank' dari KPK, MAKI Bakal Ajukan Praperadilan

Dalam pertimbangan SP3 KPK, bebasnya Syafrudin menjadikan perkara korupsi BLBI BDNI menjadi kehilangan unsur Penyelenggara Negara