27 Perusahaan Pelat Merah Teken Kerja Sama dengan KPK Sejumlah perusahaan BUMN menandatangai kerja sama Whistleblowing System dengan KPK sebagai komitmen memberantas korupsi. (ANTARA/Youtube KPK RI)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan 27 perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menandatangani perjanjian kerja sama (PKS), di gedung KPK, Jakarta, Selasa (2/3).

Perjanjian ini terkait penanganan pengaduan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui whistleblowing system (WBS) terintegrasi.

Kegiatan dihadiri oleh Ketua KPK Firli Bahuri, Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo Suroyo, dan jajaran direksi 27 BUMN.

Baca Juga:

KPK Cecar Saksi Terkait Penunjukan PT RPI Peroleh Proyek Bansos

Melalui kesepakatan kerja sama WBS terintegrasi ini, diharapkan akan menghindari duplikasi, meningkatkan sinergi dan monitor atas pengaduan tindak pidana korupsi yang diterima oleh masing-masing instansi dengan KPK.

"Sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan pengaduan," kata Plt Juru Bicara KPK Ipa lpi Maryati dalam keterangannya, Selasa (2/3).

Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)
Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Adapun 27 BUMN yang menandatangani PKS hari ini dibagi ke dalam 5 prosesi penandatanganan:

Batch 1:

1. Bank Mandiri

2. Bank Rakyat Indonesia

3. Bank Negara Indonesia

4. Bank Tabungan Negara

5. PT Taspen

Batch 2:

1. Pertamina

2. PLN

3. Jasa Marga

4. PT Telkom Indonesia

5. PT INTI

Batch 3:

1. PT Adhi Karya

2. PT Waskita Karya

3. PT Wijaya Karya

4. PT Hutama Karya

5. PT Pembangunan Perumahan

Baca Juga:

Periksa Daning Saraswati, KPK Dalami Jatah Bansos PT Rajawali Parama Indonesia

Batch 4:

1. Garuda Indonesia

2. PT Pelabuhan Indonesia I

3. PT Pelabuhan Indonesia II

4. PT Angkasa Pura I

5. PT Bahana Pembina Usaha Indonesia

6. PT Perusahaan Pengelola Aset

Batch 5:

1. PT Indonesia Asahan Aluminium

2. PT Kereta Api Indonesia

3. PT Krakatau Steel

4. PT Pupuk Indonesia

5. PT Semen Indonesia

6. Perhutani. (Pon)

Baca Juga:

Buntut Kasus Gubernur Sulsel, KPK Buka Peluang Usut Korupsi Reklamasi Makassar New Port

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
BPOM Periksa Kualitas Mutu dan Keamanan Vaksin Corona
Indonesia
BPOM Periksa Kualitas Mutu dan Keamanan Vaksin Corona

Persyaratan lainnya yang penting diperhatikan dalam memastikan kualitas vaksin adalah Lot Release

Potong Penularan COVID-19, Anies Diberi 3 Mobil Lab PCR Corona
Indonesia
Potong Penularan COVID-19, Anies Diberi 3 Mobil Lab PCR Corona

Pemprov DKI Jakarta bersama Human Initiative hadirkan 3 unit mobile laboratorium polymerase chain reaction (PCR) test COVID-19 Biosafety Level (BSL) 2.

Peneliti UGM Temukan Alat Pendeteksi Virus Corona Hitungan Detik
Indonesia
Peneliti UGM Temukan Alat Pendeteksi Virus Corona Hitungan Detik

Tim Peneliti dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta berhasil menciptakan alat pendeteksi COVID-19 hitungan detik.

DKI Jakarta Masih Jadi Provinsi dengan Kasus Penambahan Tertinggi COVID-19
Indonesia
DKI Jakarta Masih Jadi Provinsi dengan Kasus Penambahan Tertinggi COVID-19

DKI Jakarta menjadi provinsi dengan penambahan kasus paling tinggi sebanyak 608 kasus, disusul Jawa Timur sebanyak 341 kasus baru per hari ini

Kejagung Sita 17 Kapal Milik Heru Hidayat dalam Kasus Korupsi Asabri
Indonesia
Kejagung Sita 17 Kapal Milik Heru Hidayat dalam Kasus Korupsi Asabri

Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung menyita 17 kapal dari tersangka Heru Hidayat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republika Indonesia (Asabri).

DPR Sahkan RUU Ciptaker, AHY: Terlalu Dipaksakan dan Rugikan Buruh
Indonesia
DPR Sahkan RUU Ciptaker, AHY: Terlalu Dipaksakan dan Rugikan Buruh

“Kita harus fokus pada penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. RUU Ciptaker juga sangat dipaksakan, berat sebelah, dan banyak pasal yang merugikan kaum buruh dan pekerja kita yang jumlahnya besar sekali," jelas suami dari Anisa Pohan ini.

Bagikan Link Film Ilegal, Tjahjo Kumolo Minta Maaf
Indonesia
Bagikan Link Film Ilegal, Tjahjo Kumolo Minta Maaf

"Saya salah, khilaf, tidak hati-hati, langsung kirim via Twitter, belum izin, dan lain-lain. Karena harus izin terkait Hak Cipta. Dan apabila saya harus kompensasi, misalnya, saya siap semampu saya," kata Tjahjo.

Steril dari Isu Kudeta, DPD Demokrat Bengkulu Tegak Lurus dan Setia Kepada AHY
Indonesia
Steril dari Isu Kudeta, DPD Demokrat Bengkulu Tegak Lurus dan Setia Kepada AHY

Tidak ada kader atau jajaran kepengurusan partai yang menjalin komunikasi dengan oknum tersebut

Hadiah Bintang untuk Duo Fadli-Fahri, Cara Halus Jinakan Pengkritik?
Indonesia
Hadiah Bintang untuk Duo Fadli-Fahri, Cara Halus Jinakan Pengkritik?

"Kan yang kritis terhadap kan pemerintah banyak. Kenapa Fadli Zon dan Fahri Hamzah?

Ini Janji Komjen Listyo Soal Praktik Tilang di Jalanan
Indonesia
Ini Janji Komjen Listyo Soal Praktik Tilang di Jalanan

Listyo Sigit Prabowo menyebut akan mengurangi interaksi dalam proses penilangan untuk menghindari praktik penyimpangan uang.