MerahPutih.com - Pemerintah terus melakukan upaya pendekatan dan promosi agar pengusaha mau menamkan investasinya di Ibu Kota Negara Nusatara yang tengah di bangun.
Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Agung Wicaksono mengungkapkan, sudah terdapat 260 perusahaan yang menyampaikan surat minat untuk berinvestasi di IKN.
Baca Juga:
Sekolah, Hotel dan Kantor Bersama BUMN Segera Dibangun di IKN Nusantara
"Kalau dari segi prospek, bisa dilihat dari saat ini sudah ada 260 lebih perusahaan yang menyampaikan surat minat. Dari sekian banyak itu, juga sudah tujuh perusahaan yang sampai pada fase kesepakatan komitmen. Contohnya Ciputra (Group) salah satunya, komitmen untuk investasi dan bangun, sekarang fasenya adalah penetapan lahan dan harganya," kata Agung.
Tujuh perusahaan tersebut, yakni Pakuwon Group, Jakarta International School (JIS), Rumah Sakit Hermina, Ciputra Group, PT PP (Persero), Jambuluwuk Hotel and Resorts, dan Vasanta Innopark.
Ia mengungkapkan, tujuh perusahaan tersebut 90 persen sudah sepakat untuk berinvestasi di IKN. Kendati demikian, ia enggan menjelaskan lebih lanjut nilai dari investasi tersebut.
"Tentu kalau bicara investasi tergantung dari satu luas lahannya dan juga mengenai investasi dari bangunannya, teknologinya. Ini kalau luas lahannya tentu bermacam-macam, tergantung peruntukannya. Namun, kami bisa katakan ada investor yang sudah siap untuk bangun sampai dengan nilai Rp 8 triliun sampai Rp 10 triliun, itu dari luas tanahnya saja. Itu salah satunya hanya dari luas tanahnya. Itu belum dia bangun dari fasilitasnya," katanya.
"Jadi, IKN ini kan ada fasilitas infrastruktur dibangun pemerintah dengan APBN, ada juga yang dibangun oleh swasta. Ada satu konsorsium investor sudah komit dia bangun Rp 1 triliun, itu fasilitas yang ada akan dibangun oleh mereka tanpa negara keluar uang, jadi macam-macam nilainya," katanya pula.
Ia menjelaskan, pembangunan di IKN tidak hanya diperuntukkan kawasan pemerintahan saja, namun juga sebagai pusat ekonomi baru.
"Jadi, di IKN memang ada kota pemerintahan sebagai kawasan inti pusat pemerintahan atau kami menyebutnya core government KIPP (kawasan inti pusat pemerintahan). Namun, IKN itu bukan hanya KIPP mungkin hanya sekitar 6.000 hektare tetapi totalnya IKN itu kan hampir 260.000 hektare," katanya.
Selain KIPP, lanjut ia, ada kawasan financial center ada kawasan education, kawasan renewable energy, kawasan industri, agro, logistik, dan lain sebagainya.
"Kalau dilihat total ada sembilan klaster ekonomi yang tentunya ini semua jadi peluang," ujarnya.
Ia mengatakan, pembangunan IKN tersebut sering dibandingkan pemindahan ibu kota di Malaysia dan juga Australia. Namun, ia mengharapkan bisa lebih dari itu.
"Ini nanti kayak di Malaysia ada di Putrajaya atau di Australia ada Canberra. Kami selalu katakan yang KIPP tadi itu boleh dibilang Canberra tetapi kami akan membuat ini bukan hanya Canberra," katanya.
Baca Juga:
Pembangunan Bandara VVIP di IKN Nusantara Masuk Tahap Pembersihan Lahan
