26 Juta Dokumen Bocor, Polri: Data Usang Kebocran data.. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Beredar berita 26 juta dokumen Polri bocor ke publik. Dokumen tersebut diunggah dalam situs gelap Brached Forum oleh pengguna menamai dirinya Meki.

Dalam unggahannya, dia menuliskan "26M Database National Police Identity of Indonesia Republic". Unggahan itu di-posting pada hari Rabu (21/9) dengan mengklaim punya semua data personel Polri.

Baca Juga:

Pengesahan RUU PDP Tidak Berkaitan dengan Kasus Kebocoran Data Bjorka

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo menyebutkan 26 juta dokumen yang diduga dibocorkan oleh peretas itu adalah data usang berdasarkan hasil penelusuran Tim Siber Polri.

"Saya sudah tanyakan. Setelah didalami Tim Siber, itu hoaks. Data pada tahun 2016," kata Dedi di Jakarta, Jumat.

Selain data usang, dokumen atau data tersebut juga bisa didapatkan dengan mudah di internet.

Ia lantas mencontohkan tidak ada keterkaitan antara data yang satu dan yang lainnya, seperti data Polda Kalimantan Tengah tidak nyambung dengan data Polda Metro Jaya.

"Data itu bisa didapat di internet. Datanya dari Polda Kalteng wis enggak nyambung dengan Polda Metro," kata Dedi dengan aksen Jawa nya.

Meskipun demikian, dugaan kebocoran data tersebut tetap bakal didalami. Pendalaman untuk melacak pelaku penyebarnya, kemudian memproses secara hukum.

"Ya, penyebarnya masih didalami lagi supaya Ditsiber Polda Metro Jaya saja enggak usah Mabes," kata Dedi. (Knu)

Baca Juga:

Belum Terungkap Hingga Hari Ini, Polisi Libatkan Pihak Asing Kejar Hacker Bjorka

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ketentuan Perjalanan Darat Yang Masih Harus Jalani Tes PCR atau Antigen
Indonesia
Ketentuan Perjalanan Darat Yang Masih Harus Jalani Tes PCR atau Antigen

Untuk moda transportasi perintis di wilayah perbatasan, daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), dan pelayaran terbatas dikecualikan serta berlaku sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.

Pedagang Berharap Penyakit Kuku dan Mulut Tertangani Sebelum Idul Adha
Indonesia
Pedagang Berharap Penyakit Kuku dan Mulut Tertangani Sebelum Idul Adha

Pengawasan untuk hewan luar daerah masuk Solo perlu diperketat.

Warga Sipil Ditembak OTK di Ilaga
Indonesia
Warga Sipil Ditembak OTK di Ilaga

Orang tak dikenal (OTK), Senin (25/4) sore, menembak mati Samsul Sattu (45 th) di kawasan Pancuran, Kampung Kibogolome, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua.

Jadi Wakil Otorita IKN, Dhony Rahajoe Mundur Dari Seluruh Jabatan di Sinarmas
Indonesia
Jadi Wakil Otorita IKN, Dhony Rahajoe Mundur Dari Seluruh Jabatan di Sinarmas

Dhony dilantik Presiden Joko Widodo, berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 9M Tahun 2022, yang ditetapkan 9 Maret 2022.

PSI Tolak Anggaran Pompa Kuras Sumur Resapan Pemprov DKI
Indonesia
PSI Tolak Anggaran Pompa Kuras Sumur Resapan Pemprov DKI

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana untuk membeli pompa kuras untuk pemeliharaan sumur resapan. Namun, kebijakan ini mendapatkan penolakan dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI.

Harga Sembako Melonjak Imbas BBM Naik, IKAPPI Minta Tak Saling Salahkan
Indonesia
Harga Sembako Melonjak Imbas BBM Naik, IKAPPI Minta Tak Saling Salahkan

Dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sudah mulai terasa di sejumlah daerah.

[HOAKS atau FAKTA] Lautan Manusia Hadiri Kampanye Akbar Deklarasi Ganjar
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Lautan Manusia Hadiri Kampanye Akbar Deklarasi Ganjar

Pada bagian thumbnails tertulis narasi “KAMPANYE AKBAR!!! DIPIMPIN JOKOWI LANGSUNG ! LAUTAN MANUSIA HADIRI ACARA DEKLARASI.”

Jelang Reshuffle Kabinet, Jokowi Makan Siang Bersama Ketum Parpol di Istana
Indonesia
Jelang Reshuffle Kabinet, Jokowi Makan Siang Bersama Ketum Parpol di Istana

Sejumlah ketua umum partai politik dan tokoh nasional berdatangan ke Istana Kepresidenan, Jakarta, disaat rencana pelantikan Menteri dan Wakil Menteri, Rabu (15/6).

Gubernur Banten Ogah Ikutan Anies Revisi UMP
Indonesia
Gubernur Banten Ogah Ikutan Anies Revisi UMP

penetapan UMP dan UMK sudah sesuai ketentuan dan aturan yang tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 11 tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan.

Densus 88 Beberkan Dugaan Keterlibatan Oknum Dokter dalam Jaringan Terorisme
Indonesia
Densus 88 Beberkan Dugaan Keterlibatan Oknum Dokter dalam Jaringan Terorisme

Densus 88 Antiteror Polri menjelaskan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait peristiwa tewasnya tersangka dugaan terorisme di Sukoharjo.