24 Pegawai KPK yang tak Lulus TWK Ikuti Diklat Bela Negara Bersama Kemenhan Ketua KPK Firli Bahuri. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Sebanyak 24 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) akan mengikuti pendidikan bela negara dan wawasan kebangsaan bersama Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Diketahui dari 75 pegawai KPK tak lulus TWK, 24 di antaranya masih bisa dibina. Sedangkan 51 lainnya masuk kategori 'merah' dan akan diberhentikan pada November 2021.

Baca Juga

Pimpinan KPK Tolak Surat Keberatan Pegawai Tak Lolos TWK

"Pendidikan bela negara dan wawasan kebangsaan bagi pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat (TMS), tapi masih diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan latihan bela negara dan wawasan kebangsaan untuk 24 pegawai KPK sebelum dilantik dan diangkat sumpah sebagai ASN," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam keterangannya, Rabu (13/7).

Firli mengatakan, KPK sudah melakukan tanda tangan perjanjian kerja sama dengan pihak Kemenhan. Dalam hal ini, yang mewakili yaitu Sekjen KPK dengan Sekjen Kemenhan.

Ketua KPK Firli Bahuri. ANTARA/HO-Humas KPK
Ketua KPK Firli Bahuri. ANTARA/HO-Humas KPK

Menurut Firli, pelaksanaan pendidikan latihan bela negara dan wawasan kebangsaan masih direncanakan pada 20 Juli 2021. Program, lokasi, materi, dan pelaksanaan diklat bela negara dan wawasan kebangsaan direncanakan oleh Kemenhan.

"Selanjutnya untuk pelaksanaan diklat bela negara dan wawasan kebangsaan, tentu ada pembahasan dengan Kemenhan RI dan KPK untuk pelaksanaannya. Pendidikan akan berlangsung selama 30 hari," kata Firli.

Sementara, untuk 1.271 pegawai yang telah memenuhi syarat (MS), telah dilakukan diklat ASN sejak 16 Juni yang lalu.

"Pelaksanaan diklat ASN tetap berjalan, setiap gelombang 9 hari, baik fisik maupun virtual yang diikuti oleh 1.271 pegawai dan program diklat ASN sudah berjalan sejak 16 Juni 2021 bekerja sama dengan LAN RI dan dilaksanakan oleh LAN RI," ujar Firli. (Pon)

Baca Juga

Komnas HAM Beberkan Hasil Penyelidikan Pelanggaran HAM TWK Pertengahan Bulan Ini

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jaksa Pinangki Hadapi Sidang Putusan Perkara Suap Fatwa MA Djoko Tjandra
Indonesia
Jaksa Pinangki Hadapi Sidang Putusan Perkara Suap Fatwa MA Djoko Tjandra

Pinangki bakal divonis atas perkara dugaan suap terkait pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) untuk terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra.

Mudik di Wilayah Jabodetabek Juga Dilarang
Indonesia
Mudik di Wilayah Jabodetabek Juga Dilarang

Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati menegaskan, pelarangan mudik Lebaran tetap berlaku di wilayah aglomerasi.

Puan Maharani Serahkan 30 Ribu Dosis Vaksin untuk Warga Jawa Timur
Indonesia
Puan Maharani Serahkan 30 Ribu Dosis Vaksin untuk Warga Jawa Timur

Kunjungan Puan kali ini untuk menyerahkan bantuan 30.000 dosis vaksin untuk masyarakat Surabaya dan Jawa Timur melalui Pemerintah Kota Surabaya.

Ini Persiapan Anies dalam Pelaksanaan PPKM Darurat
Indonesia
Ini Persiapan Anies dalam Pelaksanaan PPKM Darurat

Pemprov DKI Jakarta siap melaksanakan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang diteken Presiden Jokowi mulai 3 hingga 20 Juli 2021.

Dicopot dari Kapolda Metro, Irjen Nana Sudjana Samakan dengan TNI
Indonesia
Dicopot dari Kapolda Metro, Irjen Nana Sudjana Samakan dengan TNI

"Mutasi itu suatu hal yang biasa dalam institusi Polri, sebagaimana di TNI," kata dia.

Jokowi Pilih Listyo Jadi Kapolri, Wadah Pegawai KPK: Pilihan Tepat
Indonesia
Jokowi Pilih Listyo Jadi Kapolri, Wadah Pegawai KPK: Pilihan Tepat

Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) menilai langkah Presiden Joko Widodo memilih Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo untuk jadi calon Kapolri sangat tepat.

29 Wilayah Ini Diperingatkan BMKG soal Cuaca Ekstrem
Indonesia
29 Wilayah Ini Diperingatkan BMKG soal Cuaca Ekstrem

Perlu diwaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau badai petir, guntur dan peningkatan angin kencang.

Bawaslu Akui Sanksi Pelanggar Prokes di Pilkada Terlalu Ringan
Indonesia
Bawaslu Akui Sanksi Pelanggar Prokes di Pilkada Terlalu Ringan

Pelanggar prokes dijerat pidana umum. Tetapi, Bawaslu hanya bisa memberikan rekomendasi kepada polisi melalui pokja.

99,9 Simpanan di Bank Dijamin LPS
Indonesia
99,9 Simpanan di Bank Dijamin LPS

Besaran nilai simpanan yang dijamin LPS adalah Rp2 miliar per nasabah per bank setara dengan 35,1 kali PDB per kapita nasional tahun 2020.

Minta Pembaruan Data, Mensos Tak Ingin Keluarga Itu-Itu Saja yang Dapat Bansos
Indonesia