239 Orang Politisi Senayan Belum Serahkan LHKPN KPK. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Ratusan anggota DPR yang belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Tercatat, hanya 58 persen wakil rakyat di Senayan yang patuh serahkan LHKPN ke KPK.

"Pada tanggal 6 September 2021 anggota DPR RI dari kewajiban laporan 569 sudah melaporkan diri 330 dan belum melaporkan 239," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam webinar bertajuk 'Apa Susahnya Lapor LHKPN Tepat Waktu dan Akurat', Selasa (7/9).

Baca Juga:

KPK Periksa Wakil Bupati dan Anggota DPRD Bintan

Firli mengaku miris melihat angka itu. Pasalnya, anggota DPR wajib melaporkan kekayaannya selama menjabat sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Ini menjadi perhatian kita yang serius," ujar mantan Kapolda Sumatera Selatan ini.

KPK meminta para legislator di Senayan segera menyerahkan LHKPN. Kepatuhan penyerahan LHKPN merupakan bagian dari pencegahan tindakan rasuah di Indonesia.

"Tujuannya satu mengendalikan diri supaya tidak melakukan praktek-praktek korupsi," kata Firli. Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi.

Ketua KPK Firli Bahuri.
Ketua KPK Firli Bahuri.

Lalu, Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebelum dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penanganan pelaporan kewajiban LHKPN dilaksanakan oleh Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). Namun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, maka KPKPN dibubarkan dan menjadi bagian dari bidang pencegahan KPK.

Penyelenggara Negara yang tidak memenuhi kewajiban LHKPN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, maka berdasarkan Pasal 20 undang-undang yang sama akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. (Pon)

Baca Juga:

KPK Amankan Dokumen dari Rumah Anak Legislator Nasdem

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PDIP Jateng Berencana Terbangkan 76 Balon, Rudy: Mending Uangnya Buat Beli Beras
Indonesia
PDIP Jateng Berencana Terbangkan 76 Balon, Rudy: Mending Uangnya Buat Beli Beras

"Mending uang untuk dibelikan beras dan diberikan pada warga terdampak PPKM. Kondisi COVID-19 sekarang banyak warga kehilangan pekerjaan," kata Rudy.

LPSK Nilai Revisi UU ITE Sebagai Langkah Maju
Indonesia
LPSK Nilai Revisi UU ITE Sebagai Langkah Maju

"LPSK menilai saat ini adalah momentum yang tepat untuk meninjau ulang norma UU ITE," kata Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu.

Brimob Lakukan Sterilisasi Gereja Katolik Bunda Hati Kudus
Indonesia
Brimob Lakukan Sterilisasi Gereja Katolik Bunda Hati Kudus

Polda Metro Jaya bersama aparat gabungan melakukan operasi skala besar untuk amankan malam perayaan natal dan ibadah Misa.

Terduga Teroris di Jatim Sumbangkan Sebagian Gaji Untuk Kegiatan Jemaah Islamiyah
Indonesia
Terduga Teroris di Jatim Sumbangkan Sebagian Gaji Untuk Kegiatan Jemaah Islamiyah

Rusdi menyebut dana yang dikumpulkan itu untuk menjaga eksistensi JI. Pasalnya, JI juga membutuhkan uang untuk menjalankan roda organisasi.

Cium Bendera Merah Putih, Mantan Komandan KKB Kembali ke Pangkuan NKRI
Indonesia
Cium Bendera Merah Putih, Mantan Komandan KKB Kembali ke Pangkuan NKRI

Salah satu Komandan Sektor Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kosiwo Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua Noak Orarei alias Noki Orarei menyatakan diri kembali ke Pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

KMT KRL Jogja-Solo Edisi Khusus Angkat Filosofi Keraton Solo dan Mangkunegaran
Indonesia
KMT KRL Jogja-Solo Edisi Khusus Angkat Filosofi Keraton Solo dan Mangkunegaran

PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) selaku operator Kereta Rel Listrik (KRL) Solo-Yogyakarta menerbitkan 1.000 Kartu Multi Trip (KMT) edisi khusus Solo, Jawa Tengah

Rizieq Siapkan Langkah Hukum Lain Jika Gugatan Praperadilan Ditolak
Indonesia
Rizieq Siapkan Langkah Hukum Lain Jika Gugatan Praperadilan Ditolak

Seharusnya hakim mengabulkan gugatan praperadilan yang dilayangkan Rizieq

Fahri Hamzah Rela Jadi Tersangka jika Terbukti Terlibat Suap Benur
Indonesia
Fahri Hamzah Rela Jadi Tersangka jika Terbukti Terlibat Suap Benur

Fahri Hamzah menyatakan rela menjadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika terbukti terlibat kasus dugaan suap ekspor benih lobster.

Pemerintah Mulai Vaksinasi Guru dan Tenaga Kependidikan
Indonesia
Pemerintah Mulai Vaksinasi Guru dan Tenaga Kependidikan

Targetnya pada bulan Juni nanti lima juta guru, tenaga pendidik, dan kependidikan.

RSPAD Pastikan Penelitian Vaksin Nusantara Akan Ikuti Kaidah Ilmiah
Indonesia
RSPAD Pastikan Penelitian Vaksin Nusantara Akan Ikuti Kaidah Ilmiah

Direktur Pelayanan Kesehatan RSPAD Gatot Soebroto, Brigjen TNI Nyoto Widyo Astoro, memastikan penelitian vaksin nusantara yang menggunakan sel denditrik akan mengikuti kaidah ilmiah.