21 Ribu Kendaraan Terindikasi Kelebihan Dimensi dan Muatan, Mayoritas Milik Perorangan

Dwi AstariniDwi Astarini - Selasa, 10 Juni 2025
21 Ribu Kendaraan Terindikasi Kelebihan Dimensi dan Muatan, Mayoritas Milik Perorangan

Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho.(foto: humas Polri)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - POLRI menyosialisasikan penertiban kendaraan kelebihan dimensi dan muatan. Hasilnya, ditemukan 21.094 kendaraan kelebihan dimensi maupun muatan. Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menyebut dari 21.094 kendaraan, 5.462 kendaraan terindikasi mengalami over dimension. Sementara itu, sebanyak 15.632 kendaraan terindikasi overload.

"Dari kepemilikannya, sekitar 42 persen kendaraan dimiliki perusahaan, sedangkan sisanya 58 persen dimiliki perseorangan," kata Agus kepada wartawan di Jakarta, Selasa (10/6).

Agus menyebut temuan itu kebanyakan berasal dari lima Polda yang aktif dalam kegiatan pendataan kendaraan tahap sosialisasi. Kelima Polda itu yakni Polda Jawa Timur, Sumatra Selatan, Sumatra Utara, Jawa Tengah, dan Polda Metro Jaya.

Agus menekankan pentingnya pengawasan secara berjenjang guna mencegah terjadinya penyimpangan selama pelaksanaan program di lapangan. Ia menegaskan keberhasilan program menuju zero over dimension and over loading sangat bergantung pada integritas dan konsistensi seluruh jajaran. “Tujuan ialah mendukung pelaksanaan kebijakan transportasi yang lebih tertib dan berkelanjutan," ungkap Agus.

Baca juga:

9 Kendaraan Berat Terjaring Operasi Gabungan Penegakan Kepatuhan Uji Emisi


Agus meminta pihak yang berkepentingan, termasuk pelaku usaha dan masyarakat, untuk bersama-sama mendukung gerakan Indonesia menuju zero over dimension and overloading. “Program ini merupakan fondasi penting dalam menciptakan sistem transportasi nasional yang aman, efisien, dan ramah infrastruktur,” tutup Agus yang juga jenderal bintang dua Polri ini.(knu)

Baca juga:

9 Kendaraan Berat Terjaring Operasi Gabungan Penegakan Kepatuhan Uji Emisi







#Kepolisian Indonesia #Polri #Kendaraan Bermotor
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
Korlantas Polri Jelaskan Alasan Pengemudi Harus Perpanjang SIM Setiap 5 Tahun
Mengapa SIM harus diperpanjang setiap lima tahun? Korlantas Polri menjelaskan alasan evaluasi kompetensi dan kesehatan pengemudi.
Soffi Amira - Minggu, 08 November 2026
Korlantas Polri Jelaskan Alasan Pengemudi Harus Perpanjang SIM Setiap 5 Tahun
Indonesia
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menjadi persoalan yang melibatkan pejabat negara.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Indonesia
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Pembentukan tim khusus merupakan bentuk keseriusan institusi dalam merespons dugaan tindak pidana tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Indonesia
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Mekanisme internal tersebut dilakukan secara berkesinambungan seiring dengan penanganan perkara pidana.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Indonesia
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Polri menetapkan mantan Kadiv TIK Irjen SU sebagai tersangka keempat kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden. Ia diduga menyetujui penghapusan hasil sadapan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Indonesia
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Mensesneg Prasetyo Hadi meminta masyarakat tidak khawatir terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang menyeret tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Indonesia
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Perkara yang sedang diproses Bareskrim Polri bersama Divisi Propam Polri tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas kepolisian dalam melayani masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Indonesia
Polri Tegaskan Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Murni Ulah Oknum
Perkara dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik serta illegal access yang tengah diselidiki tidak berkaitan dengan kebijakan resmi Polri.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Polri Tegaskan Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Murni Ulah Oknum
Indonesia
Tetapkan Oknum Jenderal Polisi jadi Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo, Polri: ini Upaya Bersih ke Dalam
Polri menegaskan penegakan hukum kasus itu sejalan dengan arahan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang ingin institusi Polri bersih.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Tetapkan Oknum Jenderal Polisi jadi Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo, Polri: ini Upaya Bersih ke Dalam
Bagikan