201 Proyek Infrasruktur Ditargetkan Rampung 2024 Jokowi pantau proyek bendungan. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menargetkan 201 proyek dan 10 program dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) akan diselesaikan hingga 2024. Ratusan proyek tersebut membutuhkan investasi lebih dari Rp4.817,7 triliun.

"Dalam upaya mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional pemerintah terus gencar melaksanakan pembangunan infrastruktur," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (4/6).

Baca Juga:

Kementerian PUPR Telah Kontrak 5.344 Paket Pembangunan Infrastruktur

Airlangga menyatakan, pembangunan Bendungan Sukamahi di Kabupaten Bogor merupakan salah satu PSN yang ditargetkan selesai pada 2021 dengan estimasi volume total tampungan 1,7 juta m3 sehingga mampu mereduksi banjir Ibu Kota sebesar 12 m3/detik.

Sebagai bendungan kering (dry dam) pertama di Indonesia, progres pembangunan fisik Bendungan Sukamahi telah mencapai 75 persen.

"Bendungan Sukamahi ini tentunya diharapkan mampu memberikan peran strategis, baik dalam perspektif mitigasi bencana maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Airlangga menjelaskan, pembangunan Bendungan Sukamahi dan 12 bendungan lain yang ditargetkan selesai pada 2021 merupakan langkah mitigasi bencana banjir sejalan dengan rekomendasi kebijakan dari Dewan Sumber Daya Air (SDA) Nasional.

"Kita telah menetapkan bersama bahwa salah satu rekomendasi kebijakan Dewan SDA Nasional adalah terkait upaya penyusunan strategi, program, dan kegiatan pengurangan risiko banjir,” tegasnya.

Bendungan-bendungan tersebut diharapkan memberikan kontribusi besar terhadap penyediaan air bersih, pengendalian banjir, pembangkit listrik tenaga air, serta peningkatan irigasi pertanian untuk mendukung program ketahanan pangan dan food estate.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto: Antara)
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto: Antara)

"Saat ini program food estate masih difokuskan di Provinsi Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara namun di kemudian hari akan dikembangkan di provinsi lain setelah Perpres tentang Food Estate ditetapkan oleh Bapak Presiden,” jelasnya.

Ia menekankan agar Kementerian/Lembaga terkait perlu meningkatkan koordinasi dan integrasi penyelesaian berbagai isu termasuk mengenai bencana banjir. Hal ini perlu terus disinergikan dalam upaya debottlenecking yang dilaksanakan oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP).

Presiden Joko Widodo, kata ia, selalu memberi arahan untuk melaksanakan pembangunan yang efisien, berdampak besar untuk masyarakat, dan dapat meningkatkan daya ungkit perekonomian.

"Demikian pula dengan pembangunan Bendungan Sukamahi ini, saya harapkan dapat selesai dengan tepat waktu dan efisien, serta manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat secara optimal," katanya. (Asp)

Baca Juga:

Jokowi Perintahkan Menteri PUPR Perbaiki Kerusakan Infrastruktur Akibat Banjir di Kalsel

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dewas KPK Tunda Sidang Putusan Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri
Indonesia
Dewas KPK Tunda Sidang Putusan Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Penundaan ini agar penyebaran COVID-19 tidak terjadi di lingkungan KPK. Selain sidang putusan Firli, Dewas juga membatalkan putusan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo yang diduga melakukan pelanggaran etik

Berantas Preman, Kapolri Sesumbar Layanan Pengaduan 110 Aktif 24 Jam
Indonesia
Berantas Preman, Kapolri Sesumbar Layanan Pengaduan 110 Aktif 24 Jam

Sigit juga meminta kepada jajarannya untuk merilis setiap penangkapan preman

Palembang Kekurangan Guru, Ketua DPD Usul Pengangkatan Hononer Jadi ASN
Indonesia
Palembang Kekurangan Guru, Ketua DPD Usul Pengangkatan Hononer Jadi ASN

Kekurangan tenaga guru tidak boleh dibiarkan berlarut-larut

Pimpinan KPK Bergiliran Kerja di Kantor
Indonesia
Pimpinan KPK Bergiliran Kerja di Kantor

Nawawi memastikan pihaknya secara berkala melakukan evaluasi terhadap sistem kerja di KPK

Ekonom Indef Kritik Pemberian Bansos Bagi Pekerja Gaji Rp5 Juta
Indonesia
Ekonom Indef Kritik Pemberian Bansos Bagi Pekerja Gaji Rp5 Juta

Tidak adil jika pemerintah menetapkan target penerima insentif berdasarkan basis data kepemilikan BPJS Ketenagakerjaan

KUHP Anyar Mendesak Disahkan
Indonesia
KUHP Anyar Mendesak Disahkan

Hukum berubah sesuai dengan perubahan masyarakat (ubi societas ibi ius). Oleh sebab itu, sudah saatnya UU hukum pidana yang sudah berumur lebih dari 100 tahun ini diubah.

Kabareskrim Selidiki Kebocoran Data Pribadi Peserta BPJS Kesehatan
Indonesia
Kabareskrim Selidiki Kebocoran Data Pribadi Peserta BPJS Kesehatan

Investigasi sementara, menemukan bahwa akun bernama Kotz menjual data pribadi di Raid Forums. Akun Kotz sendiri merupakan pembeli dan penjual data pribadi (reseller).

KPK Siap Bantu Satgas Penagih BLBI
Indonesia
KPK Siap Bantu Satgas Penagih BLBI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan membantu Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Indonesia Terima Bantuan Asing, Luhut Minta Jangan Dipolitisasi
Indonesia
Indonesia Terima Bantuan Asing, Luhut Minta Jangan Dipolitisasi

Jenderal TNI Purnawirawan ini pun meminta kepada pengamat, politisi dan semua kalangan untuk jangan politisasi soal bantuan kesehatan ini. Sebab, bantuan itu demi kesehatan dan nyawa masyarakat.

Tito Karnavian Diminta Turun Langsung Monitor Aturan Turunan Inpres 6/2020
Indonesia
Tito Karnavian Diminta Turun Langsung Monitor Aturan Turunan Inpres 6/2020

Pasalnya, selama ini, sudah banyak aturan dan regulasi yang diterbitkan terkait kedisiplinan mematuhi protokol COVID-19