201 Proyek Infrasruktur Ditargetkan Rampung 2024 Jokowi pantau proyek bendungan. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menargetkan 201 proyek dan 10 program dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) akan diselesaikan hingga 2024. Ratusan proyek tersebut membutuhkan investasi lebih dari Rp4.817,7 triliun.

"Dalam upaya mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional pemerintah terus gencar melaksanakan pembangunan infrastruktur," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (4/6).

Baca Juga:

Kementerian PUPR Telah Kontrak 5.344 Paket Pembangunan Infrastruktur

Airlangga menyatakan, pembangunan Bendungan Sukamahi di Kabupaten Bogor merupakan salah satu PSN yang ditargetkan selesai pada 2021 dengan estimasi volume total tampungan 1,7 juta m3 sehingga mampu mereduksi banjir Ibu Kota sebesar 12 m3/detik.

Sebagai bendungan kering (dry dam) pertama di Indonesia, progres pembangunan fisik Bendungan Sukamahi telah mencapai 75 persen.

"Bendungan Sukamahi ini tentunya diharapkan mampu memberikan peran strategis, baik dalam perspektif mitigasi bencana maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Airlangga menjelaskan, pembangunan Bendungan Sukamahi dan 12 bendungan lain yang ditargetkan selesai pada 2021 merupakan langkah mitigasi bencana banjir sejalan dengan rekomendasi kebijakan dari Dewan Sumber Daya Air (SDA) Nasional.

"Kita telah menetapkan bersama bahwa salah satu rekomendasi kebijakan Dewan SDA Nasional adalah terkait upaya penyusunan strategi, program, dan kegiatan pengurangan risiko banjir,” tegasnya.

Bendungan-bendungan tersebut diharapkan memberikan kontribusi besar terhadap penyediaan air bersih, pengendalian banjir, pembangkit listrik tenaga air, serta peningkatan irigasi pertanian untuk mendukung program ketahanan pangan dan food estate.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto: Antara)
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto: Antara)

"Saat ini program food estate masih difokuskan di Provinsi Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara namun di kemudian hari akan dikembangkan di provinsi lain setelah Perpres tentang Food Estate ditetapkan oleh Bapak Presiden,” jelasnya.

Ia menekankan agar Kementerian/Lembaga terkait perlu meningkatkan koordinasi dan integrasi penyelesaian berbagai isu termasuk mengenai bencana banjir. Hal ini perlu terus disinergikan dalam upaya debottlenecking yang dilaksanakan oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP).

Presiden Joko Widodo, kata ia, selalu memberi arahan untuk melaksanakan pembangunan yang efisien, berdampak besar untuk masyarakat, dan dapat meningkatkan daya ungkit perekonomian.

"Demikian pula dengan pembangunan Bendungan Sukamahi ini, saya harapkan dapat selesai dengan tepat waktu dan efisien, serta manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat secara optimal," katanya. (Asp)

Baca Juga:

Jokowi Perintahkan Menteri PUPR Perbaiki Kerusakan Infrastruktur Akibat Banjir di Kalsel

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Tangkap Pengemudi Mobil yang Tabrak Pesepeda di Bundaran HI
Indonesia
Polisi Tangkap Pengemudi Mobil yang Tabrak Pesepeda di Bundaran HI

Ditlantas Polda Metro Jaya menangkap DA (19). Pengemudi mobil yang menjadi pelaku penabrak pesepeda di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Jumat (12/3)

Terminal di Yogyakarta Tetap Buka Layani Pemudik Lokal
Indonesia
Terminal di Yogyakarta Tetap Buka Layani Pemudik Lokal

Pasalnya, Pemda DIY tidak melarang pemudik lokal antar kabupaten dan kota di dalam provinsi DIY.

[Hoaks atau Fakta]: Air Rebusan Belimbing Wuluh Jadi Obat COVID-19
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Air Rebusan Belimbing Wuluh Jadi Obat COVID-19

Belum ada penelitian yang menyebutkan satu makanan tertentu termasuk air rebusan belimbing wuluh dapat menyebuhkan atau mencegah dari tertular COVID-19.

Penerimaan Negara di 2022 Tergantung Capaian Herd Immunity COVID-19
Indonesia
Penerimaan Negara di 2022 Tergantung Capaian Herd Immunity COVID-19

Dalam RUU APBN 2022 yang dibacakan oleh Presiden Jokowi, pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan pada 2022 sebesar Rp 1.506,9 triliun atau naik dibandingkan target dalam APBN 2021 yang sebesar Rp 1.444,5 triliun

Komnas HAM Serahkan Hasil Penyelidikan Penembakan Pendeta Yeremia ke Jokowi
Indonesia
Komnas HAM Serahkan Hasil Penyelidikan Penembakan Pendeta Yeremia ke Jokowi

Komnas HAM ingin ada penegakan hukum terhadap terduga pelaku. Hal ini, supaya ada rasa keadilan, terutama bagi keluarga dan masyarakat di Papua.

Polisi Amankan Pelempar Molotov ke Masjid di Duri Kosambih
Indonesia
Polisi Amankan Pelempar Molotov ke Masjid di Duri Kosambih

Seorang jemaah masjid hampir menjadi korban sasaran bom molotov

Gelar Operasi Larangan Mudik, Polisi Diperintahkan Tidak Arogan
Indonesia
Gelar Operasi Larangan Mudik, Polisi Diperintahkan Tidak Arogan

Operasi Keselamatan Lodaya 2021 merupakan bentuk operasi kepolisian bidang lalu lintas yang mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif, disertai penindakan hukum secara selektif prioritas.

FPI Berganti Nama karena Ketidaktegasan Aparat Penegak Hukum
Indonesia
FPI Berganti Nama karena Ketidaktegasan Aparat Penegak Hukum

Petrus melihat, sanksi administratif yang dijatuhkan berupa larangan kegiatan, menggunakan atribut dan menghentikan kegiatan FPI, tidak berpengaruh di internal FPI.

KPK Geledah Kantor Bappeda Jabar Terkait Kasus Suap Banprov Indramayu
Indonesia
KPK Geledah Kantor Bappeda Jabar Terkait Kasus Suap Banprov Indramayu

Penggeledahan terkait kasus ini juga dilakukan penyidik pada Kamis (18/3)

Satu Pos Penyekatan Larangan Mudik di Jabodetabek Dijaga 100 Personel Gabungan
Indonesia
Satu Pos Penyekatan Larangan Mudik di Jabodetabek Dijaga 100 Personel Gabungan

1.300 personel polantas diterjunkan di seluruh posko penyekatan larangan mudik