2 Tahun Jokowi-Ma'ruf, MAKI Soroti Kinerja Buruk Kejaksaan Agung Gedung Bundar Kejagung. (Foto: Kejagung)

MerahPutih.com - Di momen dua tahun Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) memberikan rapor merah dengan penilaian yang jelek, termasuk pada kinerja Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin terutama atas dasar kegagalannya melakukan penyelesaian terhadap kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Rapor merah atas kinerja juga disampaikan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). Mereka menyebut Kejaksaan Agung belum menghadirkan keadilan dalam proses penegakan hukum bahkan banyak kasus ditidak ditindaklanjuti.

"Saya menghormati hasil survei dan meminta Kejagung untuk menjadikannya sebagai perbaikan. Kenyataannya Kejagung belum menghadirkan keadilan dalam proses penegakan hukum," ujar Koordinator MAKI, Boyamin Saiman kepada wartawan, Jumat (21/10).

Baca Juga:

Eks Wakil Ketua KPK: Penegakan Hukum di Rezim Jokowi Bermasalah

Menurutnya selain kasus Jiwasraya dan Asabri, masih banyak kasus yang mangkrak dan itu juga berlarut-larut, sehingga tidak mendatangkan keadilan. Misalnya kasus Bank Bali, yang diduga melibatkan Tanri Abeng sampai belum dibawa ke pengadilan, tetapi juga tidak dihentikan.

Kemudian, lanjutnya, terdapat juga kasus Ginandjar Kartasasmita yang dulu pernah ditangani Kejaksaan Agung juga belum jelas dan tidak dibawa ke pengadilan, tetapi juga belum dihentikan.

"Ini kan tidak membawa keadilan bagi masyarakat selaku korban kan, maupun bagi tersangka. Karena perkaranya jadi tidak diselesaikan," kata dia.

Boyamin menyebut, terdapat juga kasus Indosat uang pengganti Rp 1,2 triliun sampai sekarang belum dieksekusi. Padahal, menurutnya, peristiwa perkaranya sudah 6 tahun yang lalu, dan juga belum disidangkan.

"Sampai saya mengajukan gugatan praperadilan dua kali, dalam kasus Indosat.Terus kasus yang pernah saya gugat 10 praperadilan menjelang lebaran tahun 2019, itu misalnya kasus Dapen (dana pensiun) Pertamina yang itu kerugiannya hampir 550 miliar. Dari 3 tersangka itu baru mendapatkan 66 miliar dan sisanya itu belum dikejar. Meskinya kan dikenakan pencucian uang sehingga bisa mengejar sisa dari uang korupsi dari kasus Dapen Pertamina," lanjutnya.

Selanjutnya, Boyamin juga mencontohkan kasus Bank Mandiri yang sudah 5 tahun yang lalu debiturnya PT CSI (PT Central Steel Indonesia) itu baru menyidangkan kroco, kelas kecil. Sementara pemegang saham dan orang yang diduga menikmati paling banyak dari uang korupsi belum diproses bahkan sudah digugat pra peradilan. Lalu, kasus yang baru misalnya belum ada kepastian kasus BPJS, Jamsostek Ketenagakerjaan,kasus Pelindo di SP3.

Ia menyinggung, terkait dengan kasus eks jaksa Pinangki yang masih banyak misteri belum terpecahkan, dan terkesan ditutup-tutupi. Terutama peran para king maker serta banyak dari proses yang belum terselesaikan.

"Bagaimana kasus-kasus yang terkait dari proses mafia tanah diproses ke penegak hukum, Kepolisian tapi mestinya itu tidak dibawa ke pengadilan malah dibawa ke pengadilan, yang mestinya dibawa ke pengadilan tapi malah tidak dibawa. Banyak kasus-kasus seperti itu, sehingga dalam pidana umum pun kasus mafia tanah Kejaksaan Agung juga belum mampu menghadirkan keadilan," kata dia.

Termasuk, lanjut ia, kasus pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) yang terkait Semanggi 1 dan Semanggi 2 yang juga berkaitan dengan peristiwa HAM yang lain tahun 98 terutama.

"Serta juga HAM yang lain Wasior juga belum pernah dibawa ke pengadilan karena hasil dari Komnas HAM tidak pernah ditindaklanjuti oleh kejaksaan Agung," katanya.

Selain itu, lanjut ia, di bagian pengawasan misalnya banyak oknum jaksa nakal yang kemudian tidak diberi sanksi berat. Bahkan dari catatan MAKI, yang kena kasus korupsi tidak dipecat. Tetapi, banyak jaksa yang baik, yang berkarya, pintar, tidak melakukan kesalahan tapi tidak dipromosi sesuai kepintarannya dan diparkir.

Jaksa Agung. (Foto:Kejagung)
Jaksa Agung. (Foto:Kejagung)

"Saya pernah melaporkan jaksa yang punya label kedudukan agak tinggi, tapi sampai sekarang juga masih tidak diapa-apakan. Masih menduduki jabatan yang selevel, ini selevel eselon 2 lah itu. Padahal menurut saya jelas-jelas melanggar PP 53 yang tentang disiplin pegawai negeri sipil ASN," kata dia.

Boyamin pun memberikan sarah agar Kejaksaan Agung melakukan pembenahan. Yaitu terkait jaksa nakal agar diberhentikan, yang integritasnya jelek jangan dipromosikan.

"Kemudian penanganan perkara harus mendatangkan keadilan dengan perspektif korban. Jadi kalau korupsi ya berarti justru ini harus cepat dan dituntaskan jangan berlarut-larut," lanjutnya.

Menurutnya juga, semua perkara baik pidana umum termasuk pelanggaran HAM berat juga segera dituntaskan.

"Dituntaskan itu tidak harus dibawa ke pengadilan, dihentikan, dihentikan aja, nanti segera saya uji ke praperadilan. Sehingga adil dan memberikan kepastian, jangan berlarut-larut," katanya.

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Aksi KKB Serang Fasilitas Kesehatan dan Publik Tindakan Sangat Tak Terpuji
Indonesia
Aksi KKB Serang Fasilitas Kesehatan dan Publik Tindakan Sangat Tak Terpuji

Serangan kelompok bersenjata kelompok kriminal bersenjata di Papua ke sejumlah sarana pelayanan publik dan kesehatan tidak bisa dibenarkan.

DPRD DKI Soroti Pembangunan FPSA Telan Biaya Rp 3 Triliun
Indonesia
DPRD DKI Soroti Pembangunan FPSA Telan Biaya Rp 3 Triliun

Komisi D DPRD DKI Jakarta mengultimatum Pemprov dalam pembangunan fasilitas pengolahan sampah antara (FPSA) di wilayah selatan dan timur Jakarta.

Indonesia Butuh Rp 3.779 Triliun Atasi Dampak Perubahan Iklim
Indonesia
Indonesia Butuh Rp 3.779 Triliun Atasi Dampak Perubahan Iklim

"Sebuah angka yang luar biasa besar, namun kalau kita mau menurunkan karbondioksida lebih tinggi lagi hingga mencapai 41 persen maka kebutuhan investasinya mencapai 479 miliar dolar AS," ucap Sri Mulyani.

KPU Didesak Siapkan Instrumen Hukum Sebelum Pemilu dan Pilkada 2024
Indonesia
KPU Didesak Siapkan Instrumen Hukum Sebelum Pemilu dan Pilkada 2024

Pengalaman 2019 lalu patut menjadi pertimbangan

Partai Demokrat Jakarta Lakukan Perluasan Program Kebijakan AHY
Indonesia
Partai Demokrat Jakarta Lakukan Perluasan Program Kebijakan AHY

Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Mujiyono mengaku akan terus melakukan pembinaan konstituen Demokrat DKI bisa merebut kemenangan pada Pemilu 2024 mendatang.

IKAPPI Minta Anies Melatih Pedagang Pasar Cara Padamkan Kebakaran
Indonesia
IKAPPI Minta Anies Melatih Pedagang Pasar Cara Padamkan Kebakaran

Belum lama ini menjelang bulan suci Ramadan, dua pasar di Jakarta hangus terbakar dilalap si jago merah.

Jenderal Andika Ucapkan ini Usai Disetujui Komisi I Jadi Panglima TNI
Indonesia
Tak Mau Kecolongan, TNI-Polri Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan
Indonesia
Tak Mau Kecolongan, TNI-Polri Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

Salah satunya menggelar kembali Operasi Yustisi di Jakarta untuk memperketat penegakan protokol kesehatan.

Harga Tanah di Calon IKN Bakal Melonjak
Indonesia
Harga Tanah di Calon IKN Bakal Melonjak

Aset negara yang akan ditinggalkan di Jakarta akan tetap dikelola oleh pemerintah, sehingga Undang-Undang (UU) yang mengaturnya akan diselesaikan.

Nekat Masuk ke Pantai Selatan, Puluhan Wisatawan Diminta Pulang
Indonesia
Nekat Masuk ke Pantai Selatan, Puluhan Wisatawan Diminta Pulang

Wisatawan ini ngotot masuk di tengah penutupan sementara objek wisata di pantai selatan tersebut.