2 Tahun Harun Masiku Buron, Polri: Kecil Kemungkinan Lolos Lewat Jalur Resmi Sekretaris National Central Bureau (NCB) Divisi Hubungan Internasional (Hubiter) Polri Brigjen Pol Amur Chandra (Antaranews)

MerahPutih.com - Interpol Indonesia Divisi Hubinter Polri menyatakan kecil kemungkinan untuk tersangka suap Harun Masiku untuk lolos. Apalagi melakukan perlintasan di sejumlah negara yang merupakan anggota Interpol .

Sekretaris NCB Interpol Indonesia Divisi Hubinter Polri, Brigjen Amur Chandra Juli Buana menjelaskan, hal itu karena nama Harun Masiku terdaftar sebagai Red Notice atau buronan internasional di 194 negara.

Baca Juga

Mabes Polri Akui Masih Ada Kemungkinan Harun Masiku Lolos

"Sangat kecil kemungkinan (lolos) melalui jalur resmi," ujar Amur di Jakarta, Rabu (11/8).

Meski tak dipublikasi di situs Interpol, Amur menyebut 194 negara sudah menerima identitas Harun Masiku di masing-masing negara. Sehingga, apabila terdeteksi di pintu perlintasan negara dapat langsung ditindak.

"Interpol seluruh dunia sudah mendata dan meng-alert di setiap pintu perbatasan," ucap Amur.

Harun Masiku. Foto: Isitmewa
Harun Masiku. Foto: Isitmewa

Sekadar informasi, Harun Masiku merupakan mantan Caleg asal PDIP yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pemulusan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR. Harun ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga orang lainnya.

Ketiganya yakni, mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sekaligus orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina; serta pihak swasta, Saeful (SAE).

Harun lolos dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Sayangnya, ia berhasil melarikan diri. Ia kemudian ditetapkan sebagai buronan KPK pada Januari 2020.

Harun juga telah dicegah untuk bepergian ke luar negeri. Kendati demikian, hingga kini belum diketahui keberadaan Harun Masiku. (Knu)

Baca Juga

Penyidik Polri-KPK Kompak Tak Tampilkan Nama Harun Masiku di Situs Interpol

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dewas KPK Diminta Awasi Penanganan Kasus Suap Bansos
Indonesia
Dewas KPK Diminta Awasi Penanganan Kasus Suap Bansos

KPK telah menetapkan eks Mensos Juliari P Batubara serta dua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai tersangka

Menko PMK Pastikan Bansos Segera Disalurkan Bagi Warga Terdampak PPKM Darurat
Indonesia
Menko PMK Pastikan Bansos Segera Disalurkan Bagi Warga Terdampak PPKM Darurat

Pencairan bantuan dilakukan seiring dengan rencana perpanjangan PPKM Darurat yang diwacanakan sampai akhir Juli

Temui Petinggi Mabes Polri, Mantan Pegawai KPK Apresiasi Tawaran Kapolri
Indonesia
Temui Petinggi Mabes Polri, Mantan Pegawai KPK Apresiasi Tawaran Kapolri

Dari sembilan orang tadi mengapresiasi apa yang menjadi harapan bapak Kapolri

Kapolri: Urusan Teroris Serahkan Kepada Kami
Indonesia
Kapolri: Urusan Teroris Serahkan Kepada Kami

Pasangan diduga Suami-istri ini meledakan dirinya dengan kekuatan high explosive atau bom panci dan melukai beberapa orang, serta menewaskan keduanya.

DPR Desak Pemerintah Segera Bentuk Pengadilan Khusus Pilkada
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Segera Bentuk Pengadilan Khusus Pilkada

Selama ini penyelesaian perselisihan pilkada dilakukan di Mahkamah Konstitusi (MK) sehingga jika badan peradilan khusus tersebut dibentuk maka MK tidak lagi menangani sengketa pilkada.

Dari Sex Toys sampai Bagian Senjata, Jadi Hasil Tegahan Bea Cukai Surakarta
Indonesia
Dari Sex Toys sampai Bagian Senjata, Jadi Hasil Tegahan Bea Cukai Surakarta

"Jangan sampai barang impor ilegal babas dijial belikan. Itu akan mengurangi pemasukan pajak bagi negara," kata Muhamad Purwantoro.

MAKI bakal Gugat Puan Maharani ke PTUN Terkait Seleksi Calon Anggota BPK
Indonesia
MAKI bakal Gugat Puan Maharani ke PTUN Terkait Seleksi Calon Anggota BPK

Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) bakal menggugat Ketua DPR, Puan Maharani ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait proses seleksi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

PPKM Diperpanjang, Bioskop Boleh Beroperasi Hingga Ganjil Genap di Tempat Wisata
Indonesia
PPKM Diperpanjang, Bioskop Boleh Beroperasi Hingga Ganjil Genap di Tempat Wisata

pemerintah menerapkan kebijakan ganjil genap pada daerah-daerah tempat wisata, seiring keputusan PPKM diperpanjang kembali

Pegawai Non-Esensial Dipaksa Ngantor saat PPKM Darurat, Anies: Laporkan, Nanti Tim Bertindak!
Indonesia
Pegawai Non-Esensial Dipaksa Ngantor saat PPKM Darurat, Anies: Laporkan, Nanti Tim Bertindak!

Masyarakat yang bekerja di sektor non-esensial diminta untuk lapor ke Pemerintah DKI Jakarta jika dipaksa masuk kerja saat PPKM Darurat.

KPK Cecar Edhy Prabowo Soal Duit yang Diamankan di Rumah Dinas Menteri
Indonesia
KPK Cecar Edhy Prabowo Soal Duit yang Diamankan di Rumah Dinas Menteri

KPK mencecar bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengenai uang yang diamankan di rumah dinas Menteri Kelautan dan Perikanan.