2 Ribu Lebih Warga Mengungsi akibat Erupsi Gunung Semeru Salah satu lokasi pengungsian warga lereng Gunung Semeru di Balai Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Minggu (4/12/2022). (ANTARA/HO-Diskominfo Lumajang)

MerahPutih.com - Erupsi yang terjadi di Gunung Semeru menyebabkan banyak warga terdampak.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan, sebanyak ribuan warga mengungsi akibat erupsi Gunung Semeru. Para pengungsi itu tersebar di 12 titik lokasi yang disiapkan.

"Saat ini setidaknya ada 12 titik pengungsian dengan jumlah pengungsi 2.219 jiwa," tulis Khofifah yang dikutip Senin (5/12).

Baca Juga:

Material Erupsi Lontaran Batuan Pijar Gunung Semeru Capai Radius 8 kilometer

Khofifah mengatakan, Pemprov Jawa Timur hingga kini masih terus melakukan koordinasi dengan Bupati Lumajang dan stakeholder lainnya untuk mendirikan dapur umum bagi masyarakat.

"Sesuai koordinasi dengan Bupati Lumajang dapur umum dianjurkan di Pronojiwo khususnya daerah yang dekat dengan Desa Supit Urang yang terdampak paling parah," tuturnya.

Pusat Pengendali dan Operasi (Pusdalops) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merinci 11 titik pengungsian meliputi; SDN 4 Supiturang, Balai Desa Oro-oro Ombo, SDN 2 Sumberurip, Balai Desa Sumberurip, Balai Desa Penanggal, Pos Gunung Sawur, Balai Desa Pasirian, Lapangan Candipuro, kantor Kecamatan Candipuro dan sisanya di SMP N 2 Pronojiwo.

Sementara itu, wilayah yang terdampak APG Gunungapi Semeru meliputi Desa Capiturang dan Sumberurip di Kecamatan Pronojiwo, Desa Sumbersari di Kecamatan Rowokangkung, Desa Penanggal dan Desa Sumberwuluh di Kecamatan Candipuro dan Desa Pasirian di Desa Pasirian.

Belum ada laporan mengenai jatuhnya korban jiwa.

"Tim gabungan dari BPBD Kabupaten Lumajang, Basarnas, TNI, Polri, relawan dan lintas instansi terkait terus melakukan upaya penyelamatan, pencarian dan evakuasi,” ujar Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dikutip dari laman resmi BNPB, Minggu (4/12).

Baca Juga:

Gunung Semeru Erupsi, Pemkab Lumajang Tetapkan 14 Hari Masa Tanggap Darurat Bencana

Menurut dia, 10 ribu lembar masker kain, 10 ribu lembar masker medis dan 4 ribu masker anak telah dibagikan untuk mengurangi dampak risiko kesehatan pernafasan akibat abu vulkanik.

“Untuk pendirian dapur umum sedang dalam proses oleh PMI dan Dinas Sosial,” tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, Pos Pengamatan Gunung Semeru Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan Gunung Api Semeru yang berada di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur mengalami erupsi pada Minggu (4/12) dini hari.

Adapun kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas sedang sampai tebal ke arah tenggara dan selatan.

Sementara, erupsi Gunung Semeru tersebut terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 35 mm dan durasi 0 detik. (Knu)

Baca Juga:

Megawati Instruksikan Baguna Bantu Korban Erupsi Gunung Semeru

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemerintah Siapkan Sejumlah Kebijakan Mitigasi Potensi Krisis Ekonomi Global
Indonesia
Pemerintah Siapkan Sejumlah Kebijakan Mitigasi Potensi Krisis Ekonomi Global

Pemerintah telah menyiapkan sejumlah kebijakan utama dalam memitigasi berbagai risiko potensi krisis ekonomi global, di mana Bank Dunia memprediksikan perekonomian global hanya akan bertumbuh 1,7 persen pada tahun 2023.

Lembaga Dewan Adat Buka Keraton Kasunan Surakarta untuk Wisatawan
Indonesia
Lembaga Dewan Adat Buka Keraton Kasunan Surakarta untuk Wisatawan

Lembaga Dewan Adat (LDA) Keraton Kasunanan Surakarta kembali membuka akses wisata di pintu utama Keraton Surakarta, Rabu (28/12). Sementara itu, Museum Keraton Surakarta masih ditutup PB XIII.

Lansia Dilarang Naik KRL Pagi dan Malam Selama PPKM Level 3
Indonesia
Lansia Dilarang Naik KRL Pagi dan Malam Selama PPKM Level 3

Jam operasional KRL pada masa PPKM Level 3 ini tetap pada pukul 04:00 – 22:00 WIB.

Indonesia Kerja Sama Pengembangan Kapal Selam hingga Produksi Amunisi dengan Prancis
Indonesia
Indonesia Kerja Sama Pengembangan Kapal Selam hingga Produksi Amunisi dengan Prancis

Presiden Jokowi menerima kunjungan Menteri Angkatan Bersenjata Republik Prancis Florence Parly di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/2).

JIS Jadi Tempat Salat Idul Adha, Jemaah Harus Sudah Vaksin Dosis ke-3
Indonesia
JIS Jadi Tempat Salat Idul Adha, Jemaah Harus Sudah Vaksin Dosis ke-3

Seluruh masyarakat yang ingin berpartisipasi untuk tetap tertib dan disiplin menjalankan protokol kesehatan demi kenyamanan bersama.

Cegah Kekerasan Seksual, PSI Minta Pemprov DKI Segera Perbanyak Kamera CCTV
Indonesia
Cegah Kekerasan Seksual, PSI Minta Pemprov DKI Segera Perbanyak Kamera CCTV

Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI untuk secepatnya menambah titik kamera pengintai atau CCTV untuk mencegah tindak kriminalitas kekerasan seksual yang kerap terjadi di ibu kota.

DPD Sebut E-voting Bisa Hemat Anggaran Pemilu
Indonesia
DPD Sebut E-voting Bisa Hemat Anggaran Pemilu

Pelaksanaan Pemilu dengan mekanisme elektronik voting (e-voting) dinilai bisa menjadi solusi bagi kebutuhan anggaran pemilu saat ini sangat tinggi.

Tolak Sistem Proporsional Tertutup, NasDem Ajukan Diri Jadi Pihak Terkait ke MK
Indonesia
Tolak Sistem Proporsional Tertutup, NasDem Ajukan Diri Jadi Pihak Terkait ke MK

Penolakan itu dibuktikan dengan sikap NasDem yang mengajukan diri sebagai Pihak Terkait dalam perkara nomor 114/PUU-XX/2022, mengenai gugatan UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi (MK).

Kementerian Investasi Terbitkan 1.457.328 Nomor Induk Berusaha untuk Bantu UMKM
Indonesia
Kementerian Investasi Terbitkan 1.457.328 Nomor Induk Berusaha untuk Bantu UMKM

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat sampai tanggal 2 Juli 2022, telah menerbitkan sebanyak 1.457.328 Nomor Induk Berusaha (NIB). Dari jumlah tersebut sebanyak 98 Persen Didominasi UMKM.

Bawaslu Awasi Potensi Penyalahgunaan Wewenang Menteri yang Maju di Pilpres 2024
Indonesia
Bawaslu Awasi Potensi Penyalahgunaan Wewenang Menteri yang Maju di Pilpres 2024

Menteri tak perlu mengundurkan diri jika ingin maju dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 mendatang. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI pun akan mengawasi ketat menteri yang maju.