2 Perspektif Sikapi 'Perdamaian' Jokowi dengan COVID-19 Versi DPR Presiden Jokowi ketika memberikan tanggapan mengenai Pelaksanaan PSBB, Kamis (7/5), di Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta. (Foto: BPMI)

MerahPutih.com - Anggota Komisi IX DPR, Muchamad Nabil Haroen mengatakan, ada dua perspektif yang dapat dilihat dari pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta masyarakat untuk berdamai dengan virus corona sampai ditemukannya vaksin.

"Pertama pemerintah harus lebih serius dan fokus dalam penanganan COVID-19. Kita masih melihat ada beberapa hal yang masih inkonsisten dan tidak terkoordinasi misal kebijakan antar kementerian yang tidak sinkron masyarakat menjadi bingung," kata Nabil kepada wartawan, Senin, (11/5).

Baca Juga:

Dapat Izin Khusus dari Kemenhub, Lion Air Group Kembali 'Terbang'

Kedua, Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam konteks agar masyarakat Indonesia bersiap pada tahapan-tahapan yang lebih luas, dari penanganan COVID-19. Ia mengakui, banyak prediksi terkait berakhirnya COVID-19, namun tidak ada yang bisa memastikan.

"Maka diperlukan kesiapan bersama, untuk kasus yang terburuk. Di antara persiapan itu, dengan menjaga ketahanan di lingkup terkecil, yakni keluarga dan lingkungan sekitar," ujarnya.

Jokowi
Presiden Jokowi. Foto: ANTARA

Nabil menjelaskan, saat ini Indonesia memang melalui periode yang tidak mudah. Pemerintah harus mengkoreksi banyak hal, strategi, kebijakan maupun eksekusi program dari kementrian masing-masing.

"Koordinasi antar kementerian harus lebih rapi, dengan eksekusi yang lebih baik dan sesuai dengan kepentingan rakyat," ungkapnya.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini melanjutkan, diperlukan juga adanya perbaikan, misalnya lebih banyak tes PCR untuk mengetahui kasus positif Corona.

"Jika dibandingkan dengan Vietnam, kita tertinggal sangat jauh. Vietnam mengklaim sukses mengendalikan penularan COVID-19. Negara ini memeriksa 2.2 orang per 1.000 penduduk dengan PCR, sedangkan Indonesia memeriksa 0,2 orang per 1.000 penduduk. Ini yang harus dikejar," beber Nabil.

Baca Juga:

Jokowi: Kita Beruntung Memilih PSBB Bukan 'Lockdown'

Tidak hanya itu, lanjut Nabil, penting juga yakni transparansi data sampai dengan membuka kurva yang berbasis data epidemiologis.

"Ini usulan dan pernyataan yang saya terima dari pakar epidemiologis. Kalau data tidak terbuka, siapapun nggak akan bisa memprediksi. Yang ada hanya pembiaran dan denial. Selain memang pemerintah harus bekerja keras lagi untuk memperbanyak tes, memperketat physical distanting, dan sembari mengatur agar sirkulasi ekonomi kerakyatan tetap berjalan," tutupnya. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Raja dan Ratu Yogyakarta Terima Vaksin COVID-19
Indonesia
Raja dan Ratu Yogyakarta Terima Vaksin COVID-19

Raja Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Ratu GKR Hemas menerima vaksin COVID-19 tahap pertama di RSUP Dr Sardjito, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu (13/3).

KPU Ungkap 37 Calon Kepala Daerah Positif COVID-19
Indonesia
KPU Ungkap 37 Calon Kepala Daerah Positif COVID-19

Pilkada kali ini digelar dalam kondisi pandemi COVID-19. Sehingga semua pihak yang terlibat diminta menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Libur Panjang Paskah, Terjadi Kenaikan Volume Kendaraan Menuju Jabar-Jateng
Indonesia
Libur Panjang Paskah, Terjadi Kenaikan Volume Kendaraan Menuju Jabar-Jateng

Kakorlantas Polri Irjen Istiono melakukan peninjauan di rest area KM 19 dan KM 57 Tol Jakarta-Cikampek jelang libur Hari Raya Paskah.

Langgar Protokol Kesehatan, Calon Kepala Daerah akan Dipidana
Indonesia
Langgar Protokol Kesehatan, Calon Kepala Daerah akan Dipidana

“Jika tidak, kami akan melakukan tindakan hukum,” tegasnya.

Sehari Tambah 1.693, Total Kasus Positif COVID-19 Indonesia Capai 128 Ribu
Indonesia
Sehari Tambah 1.693, Total Kasus Positif COVID-19 Indonesia Capai 128 Ribu

Untuk pasien meninggal pada hari ini berjumlah 59 orang dan total akumulatif ada 5.824 orang.

Usai Raih WTP, Kejagung Diingatkan Kasus Jiwasraya dan Djoko Tjandra
Indonesia
Usai Raih WTP, Kejagung Diingatkan Kasus Jiwasraya dan Djoko Tjandra

WTP merupakan langkah yang cukup baik bagi Kejagung

Jakarta Banjir, Pemprov DKI Akui Kapasitas Saluran Drainase Terbatas
Indonesia
Jakarta Banjir, Pemprov DKI Akui Kapasitas Saluran Drainase Terbatas

Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta Yusmada Faizal mengatakan, sistem drainase yang dibuat Pemda DKI hanya dapat menampung air hujan 50 sampai 100 mililiter (mm) per hari.

 Eks Bupati Bengkayang Suryadman Gidot Divonis 5 Tahun Penjara
Indonesia
Eks Bupati Bengkayang Suryadman Gidot Divonis 5 Tahun Penjara

Suryadman terbukti menerima gratifikasi dari sejumlah pihak swasta melalui Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang Alexius terkait proyek di Kabupaten Bengkayang.

[HOAKS atau FAKTA] Majalah Italia di Tahun 1962 Sudah Ramalkan Bakal Terjadi Pandemi Corona
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Majalah Italia di Tahun 1962 Sudah Ramalkan Bakal Terjadi Pandemi Corona

Ia menambahkan narasi yang salah yang menimbulkan kesimpulan keliru.

Dalam 24 Jam, 9.135 Warga Berhasil Sembuh dari COVID-19
Indonesia
Dalam 24 Jam, 9.135 Warga Berhasil Sembuh dari COVID-19

Selain itu, dalam 24 jam terakhir ada 189 orang yang tutup usia setelah dinyatakan positif virus corona