2 Juta Warga DKI Bakal Diberikan Bansos hingga Desember Ilustrasi - Petugas mengangkut bantuan sosial dari Kemensos yang segera disalurkan ke penyandang disabilitas terdampak COVID-19. (ANTARA/ (Humas Ditjen Rehabilitasi Sosial)

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan tetap akan menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada warga terdampak pandemi virus corona.

Kepastian itu disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Dia menyampaikan hal itu terkait akan diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) total pada Senin (14/9). PSBB yang diterapkan seperti awal COVID-19 melanda ibu kota itu diharapkan menurunkan tingkat penularan.

Baca Juga:

Polri-TNI Gelar Operasi Besar-besaran saat PSBB Total, Jaksa Siapkan Sanksi Pidana

"Tentang pemberian bansos tetap berjalan, bansos diberikan sesuai jadwal yang sudah disusun sampai akhir tahun," kata Anies saat konfrensi pers di akun YouTube Pemprov DKI, Jakarta, Minggu (13/9).

Para penerima bansos, mantan menteri pendidikan dan kebudayaan (mendikbud) ini menuturkan, yakni mereka yang terdata di Pempro DKI Jakarta.

"Penerima bantuan ini sesuai data yang sudah ada seperti yang selama ini berjalan jumlahnya 2.460.000 keluarga rentan (miskin) yang ada di Jakarta insyaallah dilakukan sampai Desember 2020," ujarnya.

Pembiayaan bansos sendiri disebut dilakukan melalui APBN, Kememsos, dan APBD. Sedangkan pendistribusian melalui PD Pasar Jaya.

Sebelumnya, pemerintah menerbitkan aturan baru untuk menekan penularan COVID-19 di Jakarta.

Meski bertujuan untuk membatasi pergerakan masyarakat, Anies tak membuat PSBB seketat awal masa pandemi.

Padahal, Anies awalnya mewacanakan mulai 14 September besok, PSBB akan diperketat lebih daripada ketika masa PSBB transisi. Namun ternyata, Anies tetap melakukan sejumlah pelonggaran.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Antara/Ricky Prayoga)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Antara/Ricky Prayoga)

Aturan baru penerapan PSBB tertuang dalam Peraturan Gubernur nomor 88 tahun 2020 yang diterbitkan hari ini. Aturan ini merevisi Pergub nomor 33 tentang pelaksanaan PSBB yang sempat diberlakukan di masa awal pandemi sejak 10 April sampai bulan Juni.

"Kita memasuki fase pembatasan yang berbeda dari masa transisi kemarin," ujar Anies.

"Prinsipnya dalam masa PSBB yang berlaku di Jakarta sejak tanggal 10 April dan sampai sekarang masih berstatus PSBB," tambahnya.

Dalam aturan ini, Anies hanya mengizinkan 11 sektor yang dianggap penting untuk beroperasi, sama seperti aturan PSBB awal pandemi.

Namun kali ini bedanya, selain 11 sektor itu, perkantoran boleh dibuka dengan syarat maksimal kapasitas 25 persen.

"Apabila sebagian pegawai harus bekerja di kantor, maka pimpinan tempat kerja harus bisa membatasi paling banyak 25 persen pegawai berada dalam tempat kerja dalam waktu bersamaan," kata Anies.

Selain itu, Anies juga tidak membicarakan sama sekali soal pembatasan pergerakan orang keluar-masuk Jakarta. Pada masa awal PSBB, ada aturan surat izin keluar masuk (SIKM) Jakarta yang berlaku di seluruh Jabodetabek.

Ia hanya membatasi kapasitas di kendaraan pribadi dan angkutan umum. Jam operasional juga akan disesuaikan nantinya.

"Kemudian ada pembatasan frekuensi layanan dan armada. Lalu transportasi darat, kereta, dan kapal penumpang juga diatur dengan pembatasan jumlah penumpang per kendataannya," jelasnya.

Baca Juga:

Anies Dipastikan Tak Langkahi Pemerintah Pusat Terapkan PSBB Total

Lalu, pasar dan mal masih boleh dibuka, tidak seperti PSBB awal pandemi. Seluruh tempat harus menerapkan protokol pencegahan penularan corona.

"Tapi restoran, rumah makan, kafe yang berada di dalamnya hanya boleh menerima pesan antar dan bawa pulang," jelas dia.

Selain itu, sekolah dan tempat hiburan seluruhnya masih ditutup.

Demikian juga dengan ojek online yang masih boleh mengangkut penumpang.

"Motor berbasis aplikasi diperbolehkan mengangkut barang dan penumpang dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat," pungkasnya. (Knu)

Baca Juga:

Jakarta Tiadakan Isolasi Mandiri di Rumah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Jaksa Agung Ancam Penimbun Masker dengan Tuntutan Pidana Maksimal
Indonesia
Jaksa Agung Ancam Penimbun Masker dengan Tuntutan Pidana Maksimal

Burhanuddin menjelaskan pidana maksimal tersebut bertujuan untuk menimbulkan efek jera sehingga yang lain tidak melakukan kejahatan yang sama.

Pengamat Soroti Pola Komunikasi Pemerintah Hadapi Virus Corona
Indonesia
Pengamat Soroti Pola Komunikasi Pemerintah Hadapi Virus Corona

Pemerintah juga harus membangun sistem informasi yang terintegrasi dan sosialisasi secara masif

Anies: Kondisi Sekarang Lebih Darurat dari Awal Wabah
Indonesia
Anies: Kondisi Sekarang Lebih Darurat dari Awal Wabah

Kondisi tersebut memaksa Pemprov DKI menarik rem darurat dan kembali ke PSBB awal.

Kapolres Jakbar: Sebentar Lagi Imam Besar Hadir, Jangan Menyalakan Petasan
Indonesia
Kapolres Jakbar: Sebentar Lagi Imam Besar Hadir, Jangan Menyalakan Petasan

Imbauan itu disanggupi massa yang berada di sekitaran Jalan Letjen S Parman

Mulai 20 Desember, Operasional KRL Jabodetabek Hanya Sampai Jam 10 Malam
Indonesia
Mulai 20 Desember, Operasional KRL Jabodetabek Hanya Sampai Jam 10 Malam

VP Corporate Communication KCI, Anne Purba mengatakan, mulai 20 Desember 2020 hingga 8 Januari 2021, Commuter Line Jabodetabek akan beroperasi pukul 04:00 hingga 22:00 WIB.

Stimulus Listrik Diminta Berlanjut di 2021
Indonesia
Stimulus Listrik Diminta Berlanjut di 2021

Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta agar stimulus listrik tersebut juga berlaku untuk sarana sosial seperti rumah ibadah.

Jokowi Minta Pengadaan Vaksin Dilakukan dengan Hati-hati
Indonesia
Jokowi Minta Pengadaan Vaksin Dilakukan dengan Hati-hati

Pemerintah menyatakan bahwa masih terjadi penularan virus corona di masyarakat yang menyebabkan jumlah kasus COVID-19 terus bertambah.

MUI Pertanyakan Ketegasan Sikap Pemerintah Tanggulangi Corona
Indonesia
MUI Pertanyakan Ketegasan Sikap Pemerintah Tanggulangi Corona

Itu berlaku sampai keadaan menjadi normal

Jokowi Suruh Menkeu Kaji Peniadaan THR dan Gaji ke-13 PNS Tahun 2020
Indonesia
Jokowi Suruh Menkeu Kaji Peniadaan THR dan Gaji ke-13 PNS Tahun 2020

Perlu untuk dipertimbangkan lagi mengingat beban belanja negara yang meningkat.

Kuasa Hukum Upayakan Djoko Tjandra Hadiri Sidang PK
Indonesia
Kuasa Hukum Upayakan Djoko Tjandra Hadiri Sidang PK

Andi juga berharap, Djoko Tjandra bisa dapat mengikuti jalannya PK di PN Jakarta Selatan