2 Juta Data COVID-19 Belum Dientry, Ini Klaim Kemenko Maritim dan Investasi Vaksinasi COVID-19. (Foto: Sekretariat Presiden)

MerahPutih.com - Penanganan COVID-19 di Indonesia dinilai masih memiliki banyak kelemahan. Bahkan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pendataan masih bolong. Diklaim, 2 juta data belum dientry.

Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi menjelaskan, 2 juta data tersebut bukan data kasus positif yang ditutupi. Namun justru kasus-kasus negatif yang belum terlaporkan. Selama ini banyak laboratorium yang cenderung lebih dahulu melaporkan kasus positif.

Baca Juga:

Pemprov DKI Siapkan Dua Hotel Isolasi Mandiri Berbayar

"Tujuannya agar segera mendapat penanganan, sehingga data kasus negatif tertunda untuk dilaporkan," katanya.

Ia mengungkap, ada banyak hasil tes negatif yang tertunda untuk dilaporkan oleh laboratorium, karena jumlah tes yang besar dan tenaga entry terbatas. Tetapi, beberapa pihak mungkin salah menangkap maksud dari apa yang disampaikan Menko Luhut dalam pertemuan virtual dengan epidemiolog.

Sementara, yang dimaksud Menko Luhut, 2 juta data tersebut justru akan membuat angka positivity rate menurun, bukan meningkat.

"Artinya, bukan ada kasus positif yang ditutupi dan yang ditakutkan terjadi lonjakan rasa-rasanya tidak akan terjadi,” ujar Jodi.

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. (Foto: Antara)
Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. (Foto: Antara)

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, pemerintah memiliki tugas untuk menyelesaikan persoalan data kasus COVID-19 antara pusat dan daerah yang belum sepenuhnya terintegrasi.

Integrasi data masih menjadi masalah dalam penanganan COVID-19. Sejak awal Menko Luhut fokus pada integrasi sistem manajemen yang baik, sehingga data yang disampaikan bisa faktual dan nyata.

Luhut juga terus mendorong perwujudan big data kesehatan yang menampung dan mengintegrasikan berbagai sumber data kesehatan. Seperti rekam medis elektronik, BPJS Kesehatan, vaksin, dan lain sebagainya.

“Supaya ke depan kita bisa punya sistem manajemen data yang baik,” ujar Jodi. (Knu)

Baca Juga:

Polri Buru Pembuat Hoaks Jakarta Lockdown saat Imlek

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ketua MPR Sudah Bertemu Tokoh Lintas Agama Soal Jozeph Paul Zhang
Indonesia
Ketua MPR Sudah Bertemu Tokoh Lintas Agama Soal Jozeph Paul Zhang

Bambang Soesatyo meminta aparat Kepolisian segera menindak tegas terduga penistaan agama dan Nabi Muhammad SAW, Jozeph Paul Zhang.

Ini Wilayah di Jawa Yang Menerapkan PPKM Level 4
Indonesia
Ini Wilayah di Jawa Yang Menerapkan PPKM Level 4

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian paling tidak mengeluarkan tiga Inmendagri itu yakni, Inmendagri 24/2021, Inmendagri 25/2021 dan Inmendagri 26/2021 terkait PPKM Level 1 - 4.

Kasus Benur, KPK Sita Rumah Stafsus Edhy Prabowo
Indonesia
Kasus Benur, KPK Sita Rumah Stafsus Edhy Prabowo

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tujuh tersangka

Ormas Laporkan Dugaan Pelanggaran Hak Cipta Nama dan Logo ke Polda
Indonesia
Ormas Laporkan Dugaan Pelanggaran Hak Cipta Nama dan Logo ke Polda

Tim Pembela Kehormatan FORKABI (TPKF) melaporkan anggota DPRD DKI Jakarta berinisial AG ke Polda Metro Jaya terkait pelanggaran hak cipta.

895 Lulusan CPNS 2020-2021 Jadi Tenaga Pelacak COVID-19
Indonesia
895 Lulusan CPNS 2020-2021 Jadi Tenaga Pelacak COVID-19

Selain itu, Pemprov DKI juga merekrut tenaga kesehatan profesional untuk membantu upaya pelacakan kasus melalui digital.

DPR Bakal Tagih Penjelasan Kematian Warga Usai Divaksin AstraZeneca
Indonesia
DPR Bakal Tagih Penjelasan Kematian Warga Usai Divaksin AstraZeneca

Komnas KIPI sedang melakukan pengkajian atas kasus meninggalnya Trio.

Ketua KPK Sebut Jabar 'Juara' Korupsi, Sumbang Kasus Paling Banyak
Indonesia
Ketua KPK Sebut Jabar 'Juara' Korupsi, Sumbang Kasus Paling Banyak

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa Provinsi Jawa Barat jadi provinsi terbanyak penyumbang kasus korupsi. Hal tersebut sesuai dengan data korupsi yang ditangani KPK pada tahun 2004 hingga 2020.

Menteri Agama Minta Umat Jangan Khawatir Divaksin COVID-19
Indonesia
Menteri Agama Minta Umat Jangan Khawatir Divaksin COVID-19

Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas menyebut, vaksinasi ini bagian dari wujud sinergitas antarlembaga negara. Seperti Kemenag dan Kemenkes, bersama para tokoh agama dalam ikut mengatasi pandemi COVID-19.

Senangnya RJ Lino Menunggu Lima Tahun untuk Ditahan KPK
Indonesia
Pilkada di Tangsel, Warga Terpantau Patuh Pada Protokol Kesehatan
Indonesia
Pilkada di Tangsel, Warga Terpantau Patuh Pada Protokol Kesehatan

Para pemilih yang hendak menandai jarinya ke tinta hanya boleh diberikan petugas. Setelah memilih, mereka pun diminta langsung pulang ke rumah.