2 Catatan Kritis PKS Paling Krusial dari Perppu COVID-19 Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PKS Anis Byarwati (donny/PKSFoto)

Merahputih.com - Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PKS, Anis Byarwati memberikan dua catatan kritis yang dinilainya paling krusial dari Rancangan Undang-Undang (RUU) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.

"Saya memberikan dua catatan yang paling krusial dalam perppu tersebut. Catatan ini merupakan poin yang termasuk dalam catatan kritis PKS," kata Anis dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (6/5).

Baca Juga:

Virus Corona Mulai Makan Banyak Korban, Pengamat Nilai Jokowi Terlena

Pertama, PKS berpendapat bahwa perppu maupun aturan turunannya, yakni Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tidak memberikan komitmen yang jelas mengenai anggaran penanganan pandemi COVID-19.

Menurut dia, Pemerintah berulangkali menyatakan akan menggelontorkan dana Rp405 triliun, akan tetapi angka tersebut tidak pernah tercantum dalam berbagai aturan yang telah diturunkan.

"Fraksi PKS mendorong Pemerintah untuk lebih transparan dalam hal realokasi dan kebijakan anggaran dalam penanganan pandemi COVID-19," ujarnya.

Kedua, PKS menilai kebijakan perppu tersebut memiliki ketidakpastian akan keberpihakan terhadap kelompok masyarakat menengah ke bawah, kalangan rentan, dan yang terdampak pandemi COVID-19.

Acara Serap Aspirasi bersama Anggota DPR RI Fraksi PKS Anis Byarwati, Jakarta, Rabu (25/12/2019)
Acara Serap Aspirasi bersama Anggota DPR RI Fraksi PKS Anis Byarwati, Jakarta, Rabu (25/12/2019)

Menurut Anis, Perppu 1 Tahun 2020 belum memberikan banyak ruang bagi perlindungan masyarakat berpenghasilan rendah yang terdampak dan belum masuk pada Program Keluarga Harapan (PKH) serta belum menerima Kartu Sembako.

"Bahkan tidak ada satu pasal yang secara eksplisit menyatakan kebijakan anggaran terhadap kelompok masyarakat mendekati miskin, rentan, dan terdampak tersebut," katanya pula.

Karena itu, sebagaimana dikutip Antara, dia khawatir alokasi Rp405 triliun tidak akan banyak membantu bagi kehidupan mereka, dan juga pada masa pemulihan nantinya.

Dia mendesak Pemerintah untuk fokus membantu dan melindungi rakyat dari segala dampak musibah COVID-19, caranya melalui bantuan-bantuan kesehatan dan bantuan sosial langsung yang segera disalurkan kepada rakyat terdampak.

Baca Juga:

Legislator PKS Minta Pemerintah Fasilitasi UMKM Produsen APD

"Fraksi PKS mendorong Pemerintah agar mengganti Perppu No. 1 Tahun 2020 dengan perppu yang memperhatikan dan memasukkan poin-poin dalam pendapat Fraksi PKS tersebut di atas, agar tidak menimbulkan berbagai masalah yang merugikan keuangan negara dan rakyat di kemudian hari," ujarnya.

Dia menegaskan bahwa anggaran penanganan COVID-19 harus benar-benar dirasakan rakyat dengan segera. Anis menekankan bahwa 22 butir catatan kritis yang disampaikan Fraksi PKS terhadap RUU Perppu 1/2020 menunjukkan sikap tegas partainya untuk mendahulukan kepentingan rakyat di atas kepentingan lain. (*)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Sultan Brunei Bakal Beli Singapura
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Sultan Brunei Bakal Beli Singapura

Akun Sharul Yahya pada 25 Desember 2020 mengunggah sebuah gambar yang berisi foto bernarasi Sultan Brunei Hassanal Bolkiah bakal membeli Singapura.

Enggak Pakai Uang Negara, JKP di RUU Omnibus Law Dinilai Beratkan Buruh
Indonesia
Enggak Pakai Uang Negara, JKP di RUU Omnibus Law Dinilai Beratkan Buruh

Arteria khawatir, pengusaha malah memanfaatkan klausa itu

Gerebek Diskotek Top One Pelanggar PSBB, Satpol PP Kesulitan Amankan Pengunjung
Indonesia
Gerebek Diskotek Top One Pelanggar PSBB, Satpol PP Kesulitan Amankan Pengunjung

Aksi penggerebekan ini dilancarkan karena Top One dan pengunjung melanggar PSBB transisi.

Kasus Edhy Prabowo, KPK Sita Rekening Koran Milik Penyanyi Betty Elista
Indonesia
Kasus Edhy Prabowo, KPK Sita Rekening Koran Milik Penyanyi Betty Elista

Sebelumnya, Edhy Prabowo mengaku tak mengenal Betty Elista. Pengakuan itu disampaikan Edhy usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK.

Marinir Kirim Satgas Kemanusiaan ke NTT Bantu Penanganan Bencana
Indonesia
Marinir Kirim Satgas Kemanusiaan ke NTT Bantu Penanganan Bencana

Pelepasan tugas dipimpin langsung Kepala Pusat Kesehatan TNI, Mayor Jenderal TNI Tugas Ratmono

Revisi UU ITE Masuk Prolegnas 2021?
Indonesia
Revisi UU ITE Masuk Prolegnas 2021?

Presiden menekankan bahwa penerapan UU ITE harus tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan

Penolakan Bakal Jadi Tantangan Terberat Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Penolakan Bakal Jadi Tantangan Terberat Vaksinasi COVID-19

Salah satu sukses vaksin ialah terjadinya eradikasi di mana tidak ada lagi kasus penularan seperti yang terjadi pada cacar bopeng pada 1979.

Jokowi Ingin Amerika Jadi True Friend of Indonesia
Dunia
Jokowi Ingin Amerika Jadi True Friend of Indonesia

Presiden Jokowi menginginkan Amerika memahami kepentingan negara berkembang serta kepentingan negara-negara muslim.

Kabareskrim Siap Berikan Keterangan ke Komnas HAM soal Kematian 6 Laskar FPI
Indonesia
Kabareskrim Siap Berikan Keterangan ke Komnas HAM soal Kematian 6 Laskar FPI

"Siap (memberikan keterangan), apabila memang dibutuhkan Komnas HAM," kata Listyo

Begini Cara Polres Jakarta Pusat Cegah COVID-19, Delivery Isoman dan Mobile Testing
Indonesia
Begini Cara Polres Jakarta Pusat Cegah COVID-19, Delivery Isoman dan Mobile Testing

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Hengki Haryadi mengatakan, program ini merupakan fokus Polri untuk membantu pemerintah menekan penyebaran COVID-19.