2 Catatan Kritis PKS Paling Krusial dari Perppu COVID-19 Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PKS Anis Byarwati (donny/PKSFoto)

Merahputih.com - Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PKS, Anis Byarwati memberikan dua catatan kritis yang dinilainya paling krusial dari Rancangan Undang-Undang (RUU) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.

"Saya memberikan dua catatan yang paling krusial dalam perppu tersebut. Catatan ini merupakan poin yang termasuk dalam catatan kritis PKS," kata Anis dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (6/5).

Baca Juga:

Virus Corona Mulai Makan Banyak Korban, Pengamat Nilai Jokowi Terlena

Pertama, PKS berpendapat bahwa perppu maupun aturan turunannya, yakni Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tidak memberikan komitmen yang jelas mengenai anggaran penanganan pandemi COVID-19.

Menurut dia, Pemerintah berulangkali menyatakan akan menggelontorkan dana Rp405 triliun, akan tetapi angka tersebut tidak pernah tercantum dalam berbagai aturan yang telah diturunkan.

"Fraksi PKS mendorong Pemerintah untuk lebih transparan dalam hal realokasi dan kebijakan anggaran dalam penanganan pandemi COVID-19," ujarnya.

Kedua, PKS menilai kebijakan perppu tersebut memiliki ketidakpastian akan keberpihakan terhadap kelompok masyarakat menengah ke bawah, kalangan rentan, dan yang terdampak pandemi COVID-19.

Acara Serap Aspirasi bersama Anggota DPR RI Fraksi PKS Anis Byarwati, Jakarta, Rabu (25/12/2019)
Acara Serap Aspirasi bersama Anggota DPR RI Fraksi PKS Anis Byarwati, Jakarta, Rabu (25/12/2019)

Menurut Anis, Perppu 1 Tahun 2020 belum memberikan banyak ruang bagi perlindungan masyarakat berpenghasilan rendah yang terdampak dan belum masuk pada Program Keluarga Harapan (PKH) serta belum menerima Kartu Sembako.

"Bahkan tidak ada satu pasal yang secara eksplisit menyatakan kebijakan anggaran terhadap kelompok masyarakat mendekati miskin, rentan, dan terdampak tersebut," katanya pula.

Karena itu, sebagaimana dikutip Antara, dia khawatir alokasi Rp405 triliun tidak akan banyak membantu bagi kehidupan mereka, dan juga pada masa pemulihan nantinya.

Dia mendesak Pemerintah untuk fokus membantu dan melindungi rakyat dari segala dampak musibah COVID-19, caranya melalui bantuan-bantuan kesehatan dan bantuan sosial langsung yang segera disalurkan kepada rakyat terdampak.

Baca Juga:

Legislator PKS Minta Pemerintah Fasilitasi UMKM Produsen APD

"Fraksi PKS mendorong Pemerintah agar mengganti Perppu No. 1 Tahun 2020 dengan perppu yang memperhatikan dan memasukkan poin-poin dalam pendapat Fraksi PKS tersebut di atas, agar tidak menimbulkan berbagai masalah yang merugikan keuangan negara dan rakyat di kemudian hari," ujarnya.

Dia menegaskan bahwa anggaran penanganan COVID-19 harus benar-benar dirasakan rakyat dengan segera. Anis menekankan bahwa 22 butir catatan kritis yang disampaikan Fraksi PKS terhadap RUU Perppu 1/2020 menunjukkan sikap tegas partainya untuk mendahulukan kepentingan rakyat di atas kepentingan lain. (*)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Siprus Utara Lewati 41 Hari Tanpa Kasus Baru COVID-19
Dunia
Siprus Utara Lewati 41 Hari Tanpa Kasus Baru COVID-19

Republik Turki Siprus Utara (TRNC) melaporkan tidak ada kasus baru yang terdeteksi selama 41 hari terakhir.

Diduga Tak Profesional Verifikasi Berkas, Penyelenggara Pemilu Segera Diperiksa DKPP
Indonesia
Diduga Tak Profesional Verifikasi Berkas, Penyelenggara Pemilu Segera Diperiksa DKPP

Teradu VI sampai VIII diduga tidak profesional dalam menangani laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan Pengadu

Demo Berbuntut Kericuhan Dinilai karena Pemerintah Tak Transparan Bahas UU Cipta Kerja
Indonesia
Demo Berbuntut Kericuhan Dinilai karena Pemerintah Tak Transparan Bahas UU Cipta Kerja

Unjuk rasa meluas karena pemerintah kurang terbuka dan transparan terkait isi Undang-Undang Cipta Kerja secara utuh dan menyeluruh.

Jokowi Diharap Tak Bingung Jika PSBB Munculkan Konflik Masyarakat-Polri
Indonesia
Jokowi Diharap Tak Bingung Jika PSBB Munculkan Konflik Masyarakat-Polri

Hal itu dikatakan terkait masuknya 39 tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok di Bintan

ICW: Resistansi MA di Kasus Nurhadi Berpotensi Obstruction of Justice
Indonesia
ICW: Resistansi MA di Kasus Nurhadi Berpotensi Obstruction of Justice

Pernyataan Abdullah agar hakim agung tidak bisa diperiksa penyidik lembaga antirasuah menyesatkan.

Jokowi Pastikan Pilkada Serentak Ditunda Akhir Tahun
Indonesia
Jokowi Pastikan Pilkada Serentak Ditunda Akhir Tahun

Keputusan tertuang dalam Perppu Nomor 2 tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

 Kritik Omnibus Law, KPK: Jangan Bawa Hukum Kembali ke Masa Kolonial!
Indonesia
Kritik Omnibus Law, KPK: Jangan Bawa Hukum Kembali ke Masa Kolonial!

"Jadi jangan kita buat hukum yang kembali ke masa kolonial. Kita sudah milenial tapi kembali ke masa kolonial. Saya pikir itu yang ingin saya sampaikan," kata Laode

 Meski Banjir, Hakim PN Jakarta Pusat ini Tetap Ngantor Gunakan Kolor
Indonesia
Meski Banjir, Hakim PN Jakarta Pusat ini Tetap Ngantor Gunakan Kolor

"Karena ga bisa dilalui motor, terpaksa saya pake kolor saja kemidiam saya naik perahu milik Pemda ke PN," ucapnya.

Kebijakan Yasonna Beri Asimilasi Narapidana Kebablasan
Indonesia
Kebijakan Yasonna Beri Asimilasi Narapidana Kebablasan

Benar asimilasi hak narapidana tetapi harus dipastikan apakah yang bersangkutan menunjukkan perubahan

Selain Picu Perdebatan, RUU HIP Bakal Membuka Pintu Perdebatan Ideologis Bangsa
Indonesia
Selain Picu Perdebatan, RUU HIP Bakal Membuka Pintu Perdebatan Ideologis Bangsa

Kontroversi terhadap RUU HIP akan menguras energi bangsa