2 Asisten Kapolri akan Dijabat Jenderal Bintang Tiga

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Selasa, 24 September 2024
2 Asisten Kapolri akan Dijabat Jenderal Bintang Tiga

Karopenmas Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko. (Foto: dok. Humas Polri)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Mabes Polri merubah nomenklatur Asrena dan Astama menjadi Asisten Utama Kapolri bidang Perencanaan dan Anggaran (Astamarena) dan Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops).

Karopenmas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan jabatan tersebut akan diisi jenderal bintang tiga.

"Ini leveling naik menjadi bintang tiga," jelas Trunoyudo kepada wartawan di Bareskrim Polri, Selasa (24/9).

Baca juga:

Kapolri Tempat 10 Brigjen Anyar di BNN

Trunoyudo menyebut, kedua jabatan tersebut didasarkan pada adanya penambahan beban kinerja yang kemudian dikukuhkan lewat peraturan presiden (perpres).

"Bukan hanya peningkatan leveling, tapi juga ada peningkatan restrukturisasi, khususnya di Bareskrim," kata Trunoyudo.

Baca juga:

Anggota Polri Borong Medali Taekwondo di PON Aceh-Sumut, Mabes Siapkan Penghargaan

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga sudah menindaklanjuti Perpres tersebut dengan mengukuhkan Irjen Wahyu Hadiningrat sebagai Asisten Utama Kapolri bidang Perencanaan dan Anggaran (Astamarena).

Nantinya pangkat lulusan AKPOL 1992 ini akan naik menjadi Komjen. Keputusan itu tertuang dalam Surat Telegram (ST) nomor ST/2100/IX/2024 yang ditandatangani As SDM Kapolri, Irjen Dedi Prasetyo, pada 20 September 2024.

Baca juga:

Polri Tegaskan Patroli Polisi bukan untuk Menakuti

Dalam ST/2100/IX/2024, Kapolri juga mengukuhkan Irjen Verdianto Iskandar Bitticaca sebagai Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops).

Irjen Verdianto sebelumnya menjabat Asisten Kapolri bidang Operasi (Asops). Pangkat lulusan AKPOL 1988 ini nantinya akan naik satu tingkat menjadi komjen. (Knu)

#Polisi #Polri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita Foto
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Kabaintelkam Polri Komjen Pol. Dedy Kusuma Bakti (kiri) menyampaikan paparan dalam RDP dengan Komisi III DPR di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Didik Setiawan - Senin, 16 November 2026
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Indonesia
Knalpot Brong dan Balap Liar Jadi Target Operasi Polisi Jelang Operasi Nataru 2027
Pemetaan dilakukan sejak pelaksanaan Operasi Zebra 2026 yang berlangsung pada 16–29 November.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
Knalpot Brong dan Balap Liar Jadi Target Operasi Polisi Jelang Operasi Nataru 2027
Indonesia
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Laporan masyarakat penting untuk membantu kepolisian mengungkap praktik pemerasan dan premanisme yang menyasar para pencari kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Berita
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Kronologi kasus penyadapan Prabowo terungkap. Empat perwira tinggi Polri jadi tersangka, 28 saksi diperiksa, hingga muncul dugaan makar.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Indonesia
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik. Tersangka kasus penyadapan Prabowo itu menyatakan banding.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menjadi persoalan yang melibatkan pejabat negara.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Indonesia
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Pembentukan tim khusus merupakan bentuk keseriusan institusi dalam merespons dugaan tindak pidana tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Indonesia
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Mekanisme internal tersebut dilakukan secara berkesinambungan seiring dengan penanganan perkara pidana.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Indonesia
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Polri menetapkan mantan Kadiv TIK Irjen SU sebagai tersangka keempat kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden. Ia diduga menyetujui penghapusan hasil sadapan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Bagikan